Daerah ›› OJK akan Usut Koperasi Nusantara Adil Makmur Diduga Lakukan Pungutan Ilegal

OJK akan Usut Koperasi Nusantara Adil Makmur


Ambon - Pihak Otoritas Jasa Ke­uangan (OJK) Provinsi Maluku akan mengusut keberadaan dan aktivitas Koperasi Nusan­tara Adil Makmur.

Koperasi yang beralamat di kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini meng­garap uang dari ribuan mas­yarakat dengan iming-iming memberikan pinjaman.

OJK akan menindak sesuai aturan jika Koperasi Nusantara Adil Makmur terbukti meng­himpun uang secara ilegal dari masyarakat.

“Jika benar koperasi ini telah menghimpun dana dari masya­rakat dan berindikasi ilegal maka tim satgas akan mengambil tin­dakan, dan dipastikan dalam bulan ini juga tim satgas akan melakukan pengawasan,” kata Kepala OJK Provinsi Maluku, Bambang Her­manto kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (13/11).

Bambang mengaku, sudah me­nerima informasi dari Dinas Ko­perasi dan UMKM Provinsi Maluku menyangkut aktivitas Koperasi Nusantara Adil Makmur yang diduga ilegal.

“Kami sudah menerima infor­masi dari Dinas Koperasi Provinsi Maluku pada awal November dan saat ini dinas dengan tim satgas sedang menindaklanjuti informasi terkait koperasi ini,”  tandasnya.

Bambang mengatakan, jika da­lam pengawasan ditemukan indi­kasi pelanggaran maka akan di­proses sesuai ketentuan berlaku.

“Kalau dari sisi perijinan dan pengaturan, itu kewenangan Dinas Koperasi,” ujarnya.

Hari ini Bahas

Diagendakan, hari ini Selasa (14/11), Dinas Koperasi dan UMKM Maluku dan OJK Perwakilan Maluku akan membahas keberadaan dan aktivitas Koperasi Nusantara Adil Makmur.

Kadis Koperasi dan UMKM Pro­vinsi Maluku, Syarif Bakri Asyathri menilai, koperasi ini sudah mela­kukan pungutan liar. “Kami sudah agendakan untuk be­sok, akan dilakukan pertemuan gu­na mem­bahas aktivitas dan pu­ngutan liar yang dilakukan oleh Ko­perasi Nusantara Adil Makmur,” tan­das Asyathri, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (13/11).

Masyarakat sudah dirugikan. Ka­rena itu,  keputusan akan diambil, se­telah pertemuan tersebut. “Mas­yarakat sudah sangat dirugikan sehingga keputusan akan kita ambil setelah dilakukan pertemuan bersama OJK nantinya,” katanya.

Sementara, Ketua Koperasi Nusantara Adil Makmur, Costansia Pelupessy, yang hendak ditemui di kantornya, Senin (13/11), namun ia tidak berada di tempat.

Garap Uang

Kurang lebih tiga tahun, Koperasi Nusantara Adil Makmur meng­garap uang dari ribuan nasabah. Janji untuk memberikan pinja­man, hingga kini tak direalisasi.

Aktivitas koperasi yang berada di Kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini, juga tidak diketahui oleh Dinas Koperasi dan UMKM Maluku.

Salah satu warga, Kelurahan Batu Meja, Ronald Kaya mengaku sudah mendaftar sebagai anggota sejak tahun 2016. Ia menyetor uang sebesar Rp 160 ribu sebagai syarat menjadi anggota pada ko­perasi yang diketuai Costansia Pelupessy itu.

“Saya sudah mendaftar dari tahun lalu untuk menjadi anggota dan menyetor uang sebesar Rp 160 ribu. Rp 150 ribu untuk biaya pendaftaran sebagai anggota dan Rp 10 ribu untuk biaya admi­ni­strasi,” ungkap Kaya, kepada Siwalima, di Ambon, Sabtu (11/11).

Setelah menjadi anggota, Kaya dijanjikan untuk diberikan pinja­man Rp 20 juta, namun hingga kini tak diberikan. “Mereka janjikan untuk memberikan pinjaman sebesar Rp 20 juta kepada setiap anggotanya dimana pinjaman itu akan diansur dengan cicilan Rp 510 ribu setiap bulan selama empat tahun,” katanya.

Ia berharap pimpinan Koperasi Nusantara Adil Makmuri tidak hanya mengumbar janji untuk memberikan bantuan bagi para anggota.

Sementara sumber Siwalima menyebutkan, hingga kini Koperasi Nusantara Adil Makmur telah berhasil merekrut 9.576 anggota. Setiap menjadi anggota wajib untuk menyetor uang Rp 160 ribu.

“Jika saat ini sudah ada anggota sebanyak 9.457 dan dikalkulasikan dengan kewajiban yang harus dibayar rata-rata Rp 160 ribu maka total uang yang sudah dikumpulkan sebesar Rp 1.513.120.000,” ungkap sumber itu.

Ia meminta Dinas Koperasi Pro­vinsi Maluku mengawasi Koperasi Nusantara Adil Makmur, karena diduga aktivitas koperasi ini tidak tertanggung jawab.

Ketua Koperasi Nusantara Adil Makmur, Costansia Pelupessy, yang dihendak ditemui Siwalima di kantornya, Sabtu (11/11), tidak berada di tempat.

Sementara Kepala Dinas Kope­rasi dan UMKM Provinsi Maluku,  Syarif Bakri Asyathri yang di­kon­firmasi mengakui, keberadaan dan aktivitas Koperasi Nusantara Adil Makmur tidak pernah diketahui oleh pihaknya.

“Sebagai pembina koperasi di Maluku, saya tidak pernah me­ngetahui terkait keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh ko­perasi tersebut, karena mereka tidak pernah melaporkan kepada dinas baik kota maupun provinsi,” tandas Asyatri, melalui telepon selulernya, Minggu (12/11).

Asyathri mengaku sudah mene­rima laporan dari masyarakat terkait keberadaan Koperasi Nusantara Adil Makmur, sehingga pada Senin (6/11) lalu, pihaknya telah menyurat koperasi tersebut.

“Kami sudah mendapatkan lapo­ran yang banyak dari masyarakat sehingga kami telah menyurati mereka, karena terkait dengan ke­beradaan sebuah koperasi haruslah mengrekrut anggota, lalu daftar dan laporkan ke dinas dan harus membuat Rapat Anggota Tahunan, karena koperasi itu harus melakukan aktivitas simpan pinjam, namun justru yang dilakukan mereka adalah aktivitas produksi,” jelasnya.

Asyathri menambahkan, pihak­nya akan berkordinasi dengan OJK Perwakilan Maluku untuk melaku­kan pengawasan terhadap kebe­ra­daan Koperasi Nusantara Adil Makmur. “Masyarakat sudah ba­nyak yang dirugikan karena sampai saat ini janji untuk memberikan pin­jaman belum pernah terealisasi, padahal mereka sudah menyetor uang bervariasi mulai dari Rp 150 ribu hingga Rp 250 ribu, sehingga kita akan meminta OJK untuk melakukan pengawasan karena dikhawatirkan mereka ini adalah salah satu lembaga keuangan masyarakat yang berlindung dibalik koperasi,” tandasnya.  (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon