Daerah ›› OJK akan Bina LKM

OJK akan Bina LKM


Ambon - Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membina Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di seluruh Indonesia.

Kepada wartawan, Senior Eksekutif Analis Bidang Pengembangan LKM OJK Pusat, Roberto Akyuwen di sela-sela acara pelatihan dasar pembi­naan dan pengawasan LKM di Swiss-belhotel, Ambon, Rabu (27/5) mengatakan, penataan LKM sangat penting karena berperan sentral membantu menyelesaikan masalah-masa­lah pembangunan, pengang­gu­ran, kemiskinan serta kesenja­ngan.

Namun demikian, terdapat banyak kendala seperti adanya pengurus LKM yang membawa kabur dana nasabah atau mem­berikan bunga pinjaman yang lebih tinggi daripada biasanya.

“Sudah merupakan keten­tuan undang-undang bahwa semua LKM harus berbadan hukum agar bisa diawasi karena semua LKM sudah harus berbadan hukum sebelum 8 Januari 2016,” ujarnya

Selanjutnya ia menyebutkan, pengawasan LKM akan dilaku­kan oleh pemerintah kabu­paten/kota, tapi masih ada kekurangan karena belum optimalnya saran dan prasarana serta pemahaman.

“Untuk itu setiap adanya kegiatan sosialisasi UU NO 1 tahun 2013, kita barengi dengan pelatihan kepada calon pembina dan pengawas yang berisi tiga SKPD yang akan menjadi stakeholder OJK di masing-masing ka­bupaten kota yakni Dinas Ko­perasi dan UKM, badan pember­dayaan masyarakat serta bagian pemberdayaan ekonomi,” jelasnya

Akyuwen menguraikan, OJK membebaskan LKM untuk memilih badan hukumnya sendiri seperti PT, koperasi, koperasi LKM dan PT LKM yang penting berada di bawah badan hukum.

Sementara itu, Staff Ahli Gubernur Bidang Perekonomian Luthfi Rumbia mengatakan, dengan adanya UU No 1 Tahun 2013, maka pemerintah kabupa­ten/kota harus segera melakukan inventaris dan melakukan pembinaan terhadap LKM-LKM yang belum berbadan hukum.

“Setelah sosialisasi ini, kita akan memanggil pemerintah kabupaten/kota untuk segera membuat pendataan juga memanggil LKM-LKM di setiap daerah untuk dilakukan pembi­naan dan sosialisasi mengenai undang-undang jangan sampai mereka belum tahu mengenai regulasi ini,” tandasnya

Ia menambahkan, jika sampai 8 Januari 2016 terdapat LKM yang belum berbadan hukum, maka akan mendapat sanksi pidana bahkan LKM tersebut bisa ditutup karena berstatus ilegal. (S-42)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon