Hukum ›› Nikijuluw Diganjar 1,6 Tahun Penjara Korupsi Proyek Mobil Penyuluh DKP

Nikijuluw Diganjar 1,6 Tahun Penjara


Ambon - Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (16/6) mengganjar Haidee A.R Vigeleyn, terdakwa kasus korupsi pengadaan mobil penyuluh di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ambon tahun 2013 dengan hukuman 1,6 tahun penjara.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek senilai Rp 422.300.000, ini, juga dihukum membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan.

Vonis majelis hakim yang terdiri dari Mustari selaku hakim ketua, didampingi hakim anggota Ahmad Bukhori dan Herry Liliantono itu lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Achmad Kobarubun dengan hukuman dua tahun penjara.

Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan, Nikijuluw ter­bukti menyalahgunakan wewenang selaku PPK dalam melaksanakan proyek pengadaan mobil penyuluh di DKP Kota Ambon.

Perbuatannya melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan, Nikijuluw sudah menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK. Hal itu nampak dengan diambilalihnya tugas-tugas panitia dan melakukan sendiri penunjukan rekanan tanpa  melalui panitia pengadaan yang sudah ditetapkan.

Nikijuluw tak menerima putusan hakum tersebut. Nikijuluw yang didampingi Penasehat Hukum,  A Anakotta mengatakan akan melakukan upaya hukum banding. Sedangkan JPU menyatakan masih pikir-pikir.

JPU sebelumnya menuntut Nikijuluw dengan hukuman dua tahun penjara. Selain itu, dia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan.

Kemudian membayar uang pengganti Rp 137.992.000,- dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama tiga bulan, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

Untuk diketahui, tahun 2013 DKP Kota Ambon telah mengalokasikan dana sebesar Rp 430.540.000,- untuk pengadaan sarana dan prasarana penyuluh DKP Kota Ambon berupa satu unit kendaraan operasional roda empat, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 yang anggarannya tertata dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 0102 6252.

Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2013 untuk pengadaan sarana dan prasarana penyuluh di DKP Kota Ambon secara khusus sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.33/MEN/2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2013.

Untuk pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan pada DKP Kota Ambon tahun 2013, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Ferdinanda Louhenapessy selaku Kepala DKP Kota Ambon menetapkan Haidee A.R Vigeleyn Nikijuluw sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 523/031/DKP/2013 tanggal 11 Januari 2013.

Selanjutnya dibentuk panitia pengadaan barang/jasa berdasar­kan SK Kepala DKP Nomor : 523/058/DKP/2013 tanggal 25 Januari 2013. Kemudian proses pengadaan mobil operasional penyuluh dila­-ku­kan dengan cara penunjukan langsung dengan mempedomani Perpres Nomor 54 tahun 2010 ten­-tang pengadaan barang/jasa seba­-gaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Saat panitia pengadaan mengusulkan PT.Hasjrat Abadi selaku calon penyedia barang, Nikijuluw selaku PPK tidak menyetujuinya dan menolak calon penyedia barang dengan alasan PT ASTRA Internasional Tbk-ISUZU Surabaya lebih berkompoten dalam kualifikasi untuk pengadaan mobil.

Padahal tugas untuk melakukan kualifikasi adalah tugas panitia pengadaan sekaligus mengusulkan calon pemenang. Tapi kewenangan tersebut diabaikan oleh Nikijuluw dengan mengambil alih tugas panitia dan melakukan sendiri penunjukan rekanan tanpa  melalui panitia pengadaan yang sudah ditetapkan.

Akibat perbedaan pendapat tersebut Nikijuluw selaku PPK mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk mengganti panitia pengadaan barang, karena selaku Nikijuluw berpendapat panitia pengadaan barang tidak bisa bekerja sama dengannya.

Usulan Nikijuluw diterima PA, meskipun usulan pergantian panitia pengadaan barang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun Nikijuluw menunjuk sendiri penyedia barang yakni PT. Nengmey Pratama Maluku-Malut yang notabene tidak terdaftar dalam E-catalog alias tidak memenuhi syarat.

Padahal sebelumnya, panitia penyedia barang sudah mengusulkan PT Hasjrat Abadi dengan nilai penawaran Rp 422.300.000.- Meski demikian, Nikijuluw tetap mempertahankan perusahaan dibawah bendera PT HINO itu untuk menyediakan mobil operasional penyuluh dengan nilai penawaran sebesar Rp 429.888.000.

Jangka waktu yang ditetapkan untuk untuk penyelesaian pekerjaan pengadaan mobil penyuluh ini sesuai perjanjian kerja Nomor : 03/SPK/PENG/DAK/DKP-KA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 adalah selama 60 hari kalender terhitung sejak 21 Oktober-20 Desember 2013.

Pada tanggal 12 Desember 2013 kendati barang belum diterima, tapi Nikijuluw sudah menyetujui pembayaran 100 persen sekaligus menandatangani berita acara serah terima barang dari PT.Nengmey Pratama Maluku-Malut. Dan sampai berakhirnya waktu kontrak yakni 30 Desember 2013, PT.Nengmey Pratama Maluku-Malut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan satu unit mobil penyuluh tersebut.

Menurut JPU, akibat perbuatan Nikijuluw, negara dirugikan sebesar Rp 159.486.400. Nilai ini adalah selisih harga antara nilai penawaran PT. Nengmey Pratama dengan penawaran PT.Hasjrat Abadi.

PT Nengmey Partama menawarkan harga Rp 429.888.000- sedangkan PT.Hasjrat Abadi Rp 422.300.000. Kerugian negara juga ditambah nilai item barang yang dikurangi sebesar Rp 79.971.000, denda keterlambatan, ditambah keuntungan dari PT Nengmey dan PT Tunas Bahana Sparta. (S-32)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon