Politik ›› Nasdem tak Dukung Petahana Jelang Suksesi Maluku

Nasdem tak Dukung Petahana


Ambon - Partai Nasdem dikabar­kan tak mendukung peta­ha­na pada Pilkada Maluku 2018. Partai dengan spirit restorasi Indonesia terse­but justru akan memun­culkan jagoan baru.

Nasdem dikabarkan akan berkoalisi dengan PDIP, Hanura dan PKB. Empat partai ini berencana me­ng­usung pasangan ca­lon Gu­bernur dan Wakil Gu­­­­bernur pada Pilkada Ma­luku 2018 melawan petahana.

Hal ini tidak hanya sebatas wa­cana, sebab sudah ada komunikasi-komunikasi politik yang terjalin. Disisi lain, kader Partai Nasdem juga tidak mengelak terkait rencana koalisi dengan tiga partai lainya.

Ketua Bidang Organisasi Kader dan Keanggotaan (OKK) DPW Nas­dem Maluku, Abdullah Marasa­bessy mengatakan, kendati belum mela­kukan proses pentahapan pen­ja­ringan dan penyaringan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018, namun, sejauh ini sudah ada ko­munikasi politik yang dibangun oleh Nasdem.

“Memang proses tahapan men­jelang Pilkada Maluku baik berupa penjaringan dan penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, belum dilakukan. Tetapi memang sudah ada perbincangan-perbinca­ngan politik yang sudah dilakukan, baik secara internal maupun dengan partai lain,” katanya

Anggota DPRD Maluku ini men­jelaskan, koalisi antara Partai Nas­dem, PDIP, Hanura dan Gerindra bisa saja terjadi, sebab Nasdem merupakan partai terbuka dan siap berkoalisi dengan partai manapun.

“Kalau kabar koalisi Nasdem dengan PDIP, Gerindra dan Hanura, bisa iya. Karena Nasdem ini partai terbuka dan bisa berkoalisi dengan partai manapun,” jelasnya.

Menyinggung jagoan baru yang akan diusung Nasdem adalah Her­man Koedoeboen,  Marasabessy tak me­nampiknya. Namun ia meng­aku Her­man termasuk dalam deretan figur yang juga menjadi incaran Nasdem.

 “Pak Herman maupun beberapa figur lainnya yang belakangan ramai diperbincangkan, juga masuk incaran Nasdem,” ujarnya.

Marasabessy mengaku jika hal itu terjadi maka harus terlebih dahulu melalui proses pentahapan.

“Yang pasti, pada prinsipnya Nasdem memberikan dukungan tanpa mahar, dalam artian tidak dipungut biaya dari calon manapun, baik perorangan maupun pasangan yang berhendak untuk maju meng­gunakan perahu Nasdem, dalam perhelatan pilkada di Maluku, itu kan tanpa mahar, sehingga kemungkinan koalisi itu bisa terjadi, dengan se­rangkaian tahapan dan penjaringan yang diatur dalam aturan partai,” ungkapnya.

Diungkapkan, Nasdem meng­ingin­kan agar rekomendasi yang diberikan, punya peluang besar un­tuk menang dalam Pilkada Maluku. Olehnya itu, prosesnya akan benar-benar dilalui dalam seleksi yang ketat, sebab Nasdem tidak ingin merugi. “Tentu rekomendasi yang diberi­kan kepada pasangan calon baik itu perorangan maupun pasa­ngan, yang pasti punya peluang menang besar. Dari situ maka bisa saja koalisi de­ngan partai tertentu untuk meng­usulkan calon tertentu itu bisa terjadi,” katanya.

Namun yang perlu diingat, pen­dekatan survei tingkat elektabilitas akan dipakai untuk dipertanggung­jawabkan. “Artinya sebelum diserah­kan ke DPP Nasdem, maka dilakukan proses pendekatan-pendekatan, misal­nya menilai kesiapan moril, materil, kesehatan serta faktor elekta­bilitas dan akseptabilitas dari figur-figur yang ada. Nanti kita akan pakai pendekatan-pendekatan ini yang kemudian akan dibuat perengkingan figur-figur ini. Perengkingan ini akan disampaikan ke DPP,” jelasnya.

Marasabessy menambahkan, nanti­nya survei dari DPP yang akan me­nen­tukan siapa figur yang akan menda­patkan rekomendasi dari Partai Nasdem. Dipastikan, dalam beberapa bulan kedepan proses pentahapan untuk menghadapi Pilgub 2018 akan dibuka.

Ia mengatakan, koalisi dengan partai lain misalnya PDIP, Hanura, maupun Gerindra bisa saja terjadi, sebab untuk mengusung calon Gu­bernur dan wakil Gubernur, Nasdem harus berkoalisi mengingat partai yang dipimpin Ketua Umum Surya Paloh ini hanya memiliki 4 Kursi di DPRD Maluku. “Kita punya 4 kursi sehingga harus berkoalisi dengan partai lain dalam menghadapi Pilgub 2018 mendatang. Entah itu PDIP, ataupun partai lainnya, yah ke­mungkinan iti bisa terjadi,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, untuk me­ngusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Maluku 2018, parpol maupun pa­sangan parpol harus memiliki minimal 9 kursi di DPRD Maluku. (S-46)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon