Visi ›› Naik Status

Naik Status


Setelah melalui rangkaian penyelidikan, empat kasus dugaan korupsi naik ke tahap penyidikan. Capaian kinerja Polda Maluku dan jajarannya yang perlu diapresiasi.

Naiknya penanganan empat kasus dugaan korupsi ke tahap penyidikan yang ditangani oleh polisi, sekaligus menepis isu yang selama ini dihembuskan oleh kelompok tertentu, kalau langkah hukum untuk mengusut kasus-kasus dugaan korupsi di Kota Ambon maupun sejumlah kabupaten lain, bernuansa politik. Isu sesat, yang hanya mengandalkan nalar negatif. Kecurigaan tanpa dasar.

Empat kasus dugaan korupsi yang naik ke tahap penyidikan adalah, kasus surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Pemkot Ambon tahun 2011,  dugaan korupsi SPPD fiktif dan uang makan minum tahun 2015-2017 di Kabupaten Buru, dugaan  korupsi pengalihan dana proyek sarana olahraga ke pembangunan gedung SMAN 3 Masohi tahun 2015 senilai Rp 1,5 milyar serta proyek pengadaan kapal tangkap ikan fiberglass 30 GT tahun 2010 di Kabupaten Maluku Tengah.

Kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di Pemkot Ambon naik status dari penyelidikan ke tahap penyidikan, setelah tim penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease melakukan gelar perkara di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua Ambon, Jumat 8 Juni 2018. Dalam penyelidikan, tim penyidik Tipikor menemukan 100 tiket yang diduga fiktif senilai Rp 742 juta.

Kasus dugaan korupsi pengalihan dana proyek sarana olahraga ke pembangunan gedung SMAN 3 Masohi tahun 2015 senilai Rp 1,5 milyar, dan kasus proyek pengadaan kapal tangkap ikan fiberglass 30 GT tahun 2010 di Kabupaten Maluku Tengah, naik ke tahap penyidikan diputuskan juga dalam gelar perkara yang berlangsung di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua Ambon, Jumat 8 Juni 2018. Kasus ini naik ke tahap penyidikan, atas bukti-bukti cukup yang dikantongi tim penyidik Tipikor Satreskrim Polres Maluku Tengah.

Sementara kasus dugaan korupsi SPPD fiktif dan uang makan minum tahun 2015-2017 di Kabupaten Buru, lebih dulu naik ke tahap penyidikan, setelah penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan gelar perkara pada Selasa 5 Juni lalu. Dalam proses penyelidikan, tim penyidik mengantongi bukti-bukti kuat, baik dari dokumen maupun hasil pemerik­saan saksi-saksi.

Pasca empat kasus ini naik ke tahap penyidikan, beredar informasi siapa saja yang bakal menjadi tersangka. Tentu mereka yang bakal menjadi tersangka adalah orang-orang yang memiliki peran strategis, sesuai bukti-bukti yang dipegang oleh tim penyidik.

Selain keempat kasus di atas, ada juga sejumlah kasus lagi yang sementara diusut oleh pihak kepolisian. Diantaranya,  uang makan minum di pendopo Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 sebesar 1.020.000.000.00, kasus proyek pasar Air Kuning, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tahun 2017 senilai Rp 5 milyar,  dugaan korupsi pem­belian lahan seluas lima hektar di kawasan Air Besar Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tahun 2008-2009 senilai Rp 2 milyar, dan kasus proyek sistem drainase primer di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2015 senilai Rp 10.136.033.000. 

Biarkan Polda Maluku dan jajarannya mengusut kasus-kasus ini hingga tuntas. Tak perlu ada yang membangun opini liar untuk menyesatkan masyarakat, seolah-olah kasus-kasus yang diusut terkait dengan kepentingan politik.

Polda Maluku dan jajarannya tentu bekerja sesuai prosedur yang diatur oleh undang-undang. Kalaupun ada yang merasa dirugikan atau keberatan, undang-undang juga memberikan ruang untuk melakukan perlawanan secara hukum.

Karena itu, berikan kesempatan bagi polisi untuk bekerja. Masalah hukum, jangan dicamburadukan dengan kepentingan politik. Kasus hukum tidak ada urusan dengan politik. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon