Politik ›› MK Tolak Gugatan HEBAT Senin, KPU Tetapkan BAILEO Pimpin Maluku

MK Tolak Gugatan HEBAT


Ambon - Ambisi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ma­luku, Herman Koe­doeboen-Abdullah Vanath untuk menggugurkan keputusan KPU Maluku gagal.

Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak guga­tan pasangan dengan akronim HEBAT ini, da­lam sidang yang berlang­sung, Jumat (10/8).

HEBAT menggugat Ke­pu­tusan KPU Provin­si Maluku Nomor: 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang Pene­tapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perole­­han Suara Pemilihan Guber­nur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, yang memenangkan pa­sa­ngan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ma­luku, Murad Ismail-Bar­nabas Orno (BAILEO).

Dalam amar putusan majelis hakim  Taufik Hi­dayat sebagai ketua, di­dam­pingi hakim ang­gota, Maria Fadilah dan Suhar­toyo, menyatakan me­nga­dili dalam eksepsi, satu, menerima eksepsi termohon  dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Dua, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. 

Sementara dalam pokok permo­honan, majelis hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Sidang yang digelar pukul 13.30 WIB itu berlangsung aman dan lancar dihadiri oleh pihak pemohon, termohon maupun pihak terkait.

Anggota KPU Maluku Devisi Hukum, Almudatsir Sangadji yang dikonfirmasi juga mengatakan, MK menerima eksepsi dari KPU Maluku selaku termohon dan pihak terkait yang menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan per­mohonan gugatan. Hal itu berda­sarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu jo Peraturan MK Nomor 5 tahun 2017 pasal 7 ayat (1).

“MK menerima eksepsi termohon dan pihak terkait yang berkenaan dengan pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan, dengan demikian MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” jelas Sangadji, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Jumat (10/8).

Upaya hukum MK sudah final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain. Karena itu, SK KPU Maluku Nomor: 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Peng­hitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga KPU akan melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan terpilih paling lambat tiga hari setelah penetapan putusan MK .

“Jadi kita agendakan untuk dilakukan rapat pleno penetapan pasangan terpilih, paling lambat Senin pekan depan,” ujar Sangadji.

Kuasa hukum pasangan BAILEO, Jonathan Kainama mengatakan, sudah diperkirakan dari awal MK akan menolak gugatan HEBAT. Sebab, selisih suara antara pasa­ngan BAILEO dan HEBAT lebih dari 12 persen.

“Mengacu pada pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016 maka MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dan dalam konteks Pilkada Maluku tidak ada hal-hal yang sangat luar biasa dan tidak diterincikan secara detail, kecurangan-kecurangan yang ter­jadi di TPS mana saja, tetapi lebih pada dugaan-dugaan yang sebenar­nya tidak bisa menerangkan secara jelas pelanggaran-pelanggaran yang mem­pengaruhi hasil,” jelas Kainama.

Kata dia, dari situlah MK memu­tuskan bahwa pemohon tidak memi­liki legal standing. Tetapi yang paling penting adalah sebagai pihak ter­kait, pihaknya menghargai apa yang dilakukan oleh pemohon, ka­rena melaksanakan hak-hak mereka yang dijamin dalam  konstitusi mau­pun peraturan perundang-unda­ngan.

“Jadi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang apatis, tetapi itu se­suatu yang terkait dengan hak mereka sehingga kami memberikan apresIasi karena telah memberikan warna dalam proses Pilkada ini,” tandas Kainama.

Sidang Perdana

MK mulai menggelar sidang per­selisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, Jumat (27/7).

Sidang nomor perkara : 29/PHP. GUB-XVI/2018 yang dimulai  pukul 13.30 WIB itu, berlangsung di lantai 4 ruang persidangan MK, Jalan Me­dan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dalam sidang yang dipimpin m­ajelis hakim yang diketuai oleh Taufik Hidayat didampingi hakim ang­gota, Maria Fadilah dan Suhar­toyo itu, tim kuasa hukum pasangan HEBAT menyampaikan dalil-dalil dalam gugatannya setebal 30 hala­man.

HEBAT menggugat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor: 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Sua­ra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

Kuasa hukum pasangan HEBAT, Henry Lusikooy mengatakan, legal standing yang diajukan dititikbe­ratkan pada pelanggaran yang ber­sifat sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di Kabupaten Aru.

Selain itu, kata dia, ada keterli­batan ASN. Hal ini dibuktikan  de­ngan foto dan video lengkap yang sudah masuk dalam bukti surat. 

“Dalam permohonan itu, kami meminta agar majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemo­hon dan melakukan PSU di enam kabupaten  yakni Kabupaten SBB, Malteng, SBT, Aru, Bursel dan MBD,” ujarnya.

Tak Bisa Dibuktikan

Dalil tim kuasa hukum pasangan HEBAT bahwa terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif di Pilkada Maluku, ditepis oleh KPU Maluku.

Dalam jawaban yang disampaikan terhadap gugatan HEBAT pada sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil Gu­bernur Maluku Tahun 2018, Kamis (2/8), di MK,  KPU Maluku mene­gas­kan,  KPU sudah merespons pe­la­nggaran-pelanggaran yang terjadi sesuai mekanisme yang berlaku.

Sidang dipimpin majelis hakim  yang diketuai oleh Taufik Hidayat, didampingi hakim anggota, Maria Fadilah dan Suhartoyo.

“Jadi yang pertama, kami mem­bantah ada pelanggaran yang siste­matis, terstruktur dan masif yang ada di enam kabupaten yang didalilkan oleh pemohon yakni di Kabupaten Malteng, SBB, SBT, Bursel, MBD, dan Aru karena selama pentahapan penyelengagaraan pemilihan hingga proses pungut hitung tidak  terjadi pelanggaran yang   sistemastis, ter­struktur dan masif,” tandas Anggota KPU Maluku Devisi Hukum, Almu­datsir Sangadji saat dihubungi Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Kamis (2/8).

Sangadji mengatakan, pelangga­ran sistemastis, terstruktur dan masif itu sifatnya komulatif dan harus bisa dibuktikan masing-ma­sing, karena proses rekapitulasi yang dilakukan sesuai dengan tingkatan itu berjalan dengan baik.

Dari 3358 TPS, itu ada rekomen­dasi panwas yang telah ditindak­lan­juti, dimana dilakukan PSU di enam TPS yakni tiga TPS di Kabupaten SBT, dua TPS di Kabupaten Malra dan satu TPS di Kabupaten Bursel.

“Jadi KPU sudah merespons pelanggaran-pelanggaran itu dalam proses tahapan, ada juga pem­betu­lan-pembetulan angka yang dilaku­kan melalui mekanisme keberatan dan pembetulan selama pentahapan rekapitulasi kemudian tidak terjadi keberatan banyak saksi waktu itu dan selama proses rekap berjalan secara aman dan lancar, ada kesa­lahan angka langsung dibetulkan,” jelas Sangadji.

Terkait dengan adanya isu inti­­midasi dan mobilisasi ASN yang juga disertakan oleh HEBAT dalam guga­tan, Sangadji mengatakan, hal ini di­kualifikasikan sebagai dalil yang tidak berhubungan dengan sengketa objek perselisihan hasil pilkada.

Objek sengketa adalah keputusan KPU Maluku Nomor : 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang pe­netapan rekapitulasi hasil penghi­tungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Ma­luku tahun 2018.

“Jika ada dugaan pelanggaran admi­nistrasi dan pidana bukan wewe­nang MK untuk mengadili itu tetapi ada di lembaga lain, sehingga kita kualifikasikan dari sisi objek gugatan terhadap keputusan KPU Nomor: 717 itu, kita menyatakan sah dan tetap berlaku karena tidak ada alasan-alasan yang mendasar,” tandasnya.

Disinggung soal adanya permo­honan HEBAT untuk dilakukan PSU di enam kabupaten, Sangadji me­ngatakan, permohonan itu tidak jelas.

“Jadi kalau bicara soal PSU, maka harus kualifikasikan TPS mana ka­rena PSU itu basisnya TPS dan unsurnya harus ditemukan, namun dalam dalilnya tidak disebutkan di TPS mana hanya disebutkan pada enam kabupaten. Padahal prinsip pembuktian di MK itu terhadap PSU basisnya TPS, sehingga harus di­kualifikasikan dan dibuktikan di TPS mana, ada pelanggaran sehingga bisa dilakukan PSU sehingga kita ang­gap sulit untuk dibuktikan PSU­nya,” jelasnya.

Kokoh

Dalam pleno hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Maluku pada Senin, (9/7), pasangan BAILEO unggul di 6 kabupaten/kota, diikuti SANTUN di 2 kabupaten/kota. Se­dangkan pasangan HEBAT, berada di posisi juru kunci, dengan menang di 3 kabupaten/kota.

Total perolehan suara SANTUN 251.036 (31,16%), BAILEO  328.982 (40, 83%) dan HEBAT 225.636 (28,00%).

Jumlah suara sah 805.654 dan suara tidak sah 8.384, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah 814.038. Hasil tersebut selaras de­ngan quick count KCI/LSI yang dilakukan, Rabu (27/6) lalu.

Hasil pleno rekapitulasi penghi­tungan suara itu, dituangkan dalam SK KPU Maluku Nomor:  717/HK. 03.1/Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang Pe­netapan Rekapitulasi Hasil Peng­hitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 serta Berita Acara Nomor: 716/BA/PROV/VII/2018 Tentang Reka­pitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. (S-16)

 

 



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon