Visi ›› Meragukan Langkah Jaksa

Meragukan Langkah Jaksa


Bukti-bukti kuat sudah dikantongi, yang garap dari para saksi, pemeriksaan dokumen maupun saat melakukan on the spot. Ada mark up, ada pula kegiatan  fiktif. Bukti dan laporan pertanggungjawaban direkayasa untuk menutupi penyelewengan yang dilakukan. Karena itu, Kasi Pidsus Kejari Ambon, Irwan Somba memastikan status kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon tahun 2016 bakal naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Publik mengapresiasi gebrakan Kejari Ambon. Tetapi kini, titik terang penanganan kasus ADD dan DD Urimessing mulai pudar. Gerak jaksa terhenti. Ekspos belum bisa dilakukan untuk menetapkan status kasus ini naik ke penyidikan. Entah mengapa, Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat mengeluarkan kebijakan agar penanganan kasus ADD dan DD Urimessing untuk sementara tak dilanjutkan dan menunggu Inspektorat Kota Ambon melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan Inspektorat akan menjadi dasar bagi jaksa melanjutkan proses hukum kasus ini.  Jaksa hanya menurut, tak bisa berbuat apa-apa.

Kepala Inspektorat Kota Ambon, Piet Ohman, mengaku sudah menerima permintaan Kejari Ambon untuk memeriksa ADD dan DD Urimessing, tahun 2016. Namun belum bisa dilakukan, karena harus menunggu perintah Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

Kebijakan Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat membingungkan publik. Mengapa harus meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan, sementara bukti-bukti dugaan korupsi sudah dikantongi jaksa?. Bukankah kebijakan ini akan membuat penanganan kasus ADD dan DD Urimessing berlarut-larut?. Faktanya jelas, hingga kini Inspektorat belum melakukan pemeriksaan, karena harus menunggu perintah Walikota.

Kebijakan Kepala Kejari Ambon untuk memakai hasil audit Inspektorat, janggal, dan tidak objektif. Sebab, Inspektorat adalah instrumen auditor internal atau disebut Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Karena itu, hasil kerjanya patut diragukan.

Wajar saja, kalau publik menduga ada intervensi dalam penanganan kasus dugaan ko­rupsi ADD dan DD Urimessing. Sebab, jaksa sudah melakukan pull data pull baket dan ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan. Kalau sudah dite­mukan adanya indikasi penyelewengan anggaran, lalu mengapa tiba-tiba meminta Inspektorat untuk melakukan peme­riksaan?.  Selama ini, tidak pernah ada temuan Inspektorat yang ditindak­lan­juti hingga ke proses hukum. Olehnya itu, tak salah jika ada yang menduga, ada intervensi dalam kasus ini.

Praktisi Hukum, Djidon Batmamolin mengatakan, mestinya jaksa tidak perlu lagi meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan, karena bukti-bukti dugaan korupsi sudah di tangan jaksa dan  lebih baik jaksa menghitung sendiri kerugian negara.

Namun keraguan publik ditepis oleh Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat. Ia memastikan kasus dugaan korupsi ADD dan DD Urimessing, diusut tuntas. Ia mengklaim, permintaan untuk Inspektorat menghitung kerugian negara tidak memiliki kepentingan tertentu. Justru hal itu, sesuai dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Dalam Perpres itu dijelaskan, salah satu peran Inspektorat atau disebut Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara yaitu melalui review atas laporan keuangan pemerintah.

Ilat tetap berpegang pada Perpres Nomo 3 Tahun 2016. Ia memastikan, tidak ada kepentingan apapun dalam penanganan kasus ini. Langkah yang dilakukan justru objektif

Lalu apakah Kepres ini mengharuskan  setiap ADD dan DD diperiksa Inspektorat lebih dulu sebelum ditindaklanjuti secara hukum?. Mungkin beda jaksa, beda racikannya.

Entah sampai kapan penanganan kasus ADD dan DD Uriemssing akan tuntas. Publik  terlanjur ragu dengan pola penanganan Kejari Ambon. Keraguan publik  hanya bisa terhapus jika omongan Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat bisa dibuktikan. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon