Visi ›› Menuntut Komitmen Serius

Menuntut Komitmen Serius


Kasus peredaran Narkoba di Maluku semakin marak. Tak hanya melibatkan warga biasa, tetapi juga melibatkan kalangan berduit, dan anggota Polri. Ini memberikan gambaran bahwa upaya untuk memberantas narkoba masih jauh dari yang diharapkan.

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku, kepolisian dan elemen terkait sebagai instrumen yang diberi tanggung jawab oleh negara untuk memberantas narkoba belum berjalan maksimal.

Begitupun dengan jaksa dan hakim yang diharapkan juga turut berperan dalam memberantas narkoba sepertinya masih diragukan. Tuntutan dan vonis yang dijatuhkan kepada mereka yang terlibat narkoba tidak memberikan efek jera, bahkan tebang pilih dan diskriminasi.  Warga sipil yang terlibat narkoba, apalagi menjadi pengedar, selalu divonis berat, sementara ang­gota poli­si dan kalangan berduit diberi hukuman ringan.

Lihat saja vonis terhadap anggota Intelkam Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Bripka Anthony Komul alias Toton dalam sidang, Kamis 4 Mei 2017 lalu di Pengadilan Negeri Ambon, yang hanya 10 bulan penjara.  Padahal ia terbukti menjadi pengedar sabu-sabu.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim  yang diketuai S Pujiono, didampingi hakim anggota Sofian Parerungan dan Hamzah Kailul itu, tak berbeda jauh dari tuntutan JPU Kejari Ambon yang me­nuntut Bripka Anthony satu tahun penjara. Salah satu rekannya,  Aipda Edwin Haurissa juga dituntut dengan hukuman yang sama.

Inilah potret penegakan hukum kita yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jaksa dan hakim menciptakan penegakan hukum yang diskriminasi.

Kasus lainnya yang menyita perhatian publik yaitu penangkapan empat anggota Polres Buru.  Mereka adalah Bripka Wardi Marasabessy, Bripka Gunawan Santoso, Brigpol Noer Rahman Sudarno, dan Bripka Abas Pelu.

Bripka Wardi dan tiga rekannya sudah lama menjadi target operasi (TO). Sebelum menciduk mereka pada Sabtu 11 Maret 2017 lalu, tim Satresnarkoba Polres Buru lebih dulu membekuk empat warga sipil. Dari mulut keempat warga sipil inilah terungkap keterlibatan Bripka Wardi Marasabessy Cs.

Mereka dijerat dengan pasal berbeda. Bripka Wardi dan  Bripka Gunawan Santoso disangkakan pasal 112 dan 114 UU Nomor UU Nomor 35 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Sedangkan dua terangka lain dijerat dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara.

Belakangan publik dihebohkan dengan penangkapan bos Firma Murni Utama, Wiliam Stanley. Pengusaha distribusi minuman berlkohol bir ini ditangkap Rabu, 25 April 2017 lalu.  Sepak terjangnya dalam dunia narkoba bukan baru. Dia sudah lama dijadikan TO. Ia ditangkap di dalam kamar rumahnya, di Jalan Sultan Babullah, Kelurahan Silale, Kota Ambon dengan puluhan.gram sabu-sabu.

Wiliam dijerat penyidik Resnarkoba Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease dengan pasal 114 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Ia tak hanya sebagai pemakai, tapi juga menjadi pengedar.

Sebelum menangkap Wiliam, polisi lebih dulu membekuk Michael Makatita, warga Soabali, Kecamatan Nusaniwe dengan dua paket sabu-sabu. Dari penangkapan Michael menggiring polisi meringkus Wiliam.

Kita berharap polisi konsisten dengan pasal-pasal yang dikenakan kepada para tersangka. Tidak berubah sebelum sampai ke pengadilan. Sikap konsisten juga harus ditunjukkan oleh jaksa dalam penuntutan. Jangan bermain-main dengan tuntutan. Mereka yang menjadi pengedar dan bandar harus dituntut dengan hukuman berat.

Begitupun dengan hakim dalam menjatuhkan putusan. Olehnya itu, butuh sinergitas antara penyidik polisi, jaksa dan hakim untuk memberikan efek jera terhadap siapapun yang terlibat kasus narkoba.

Hukuman berat adalah bagian dari upaya untuk memberantas dan menyatakan perang melawan narkoba. Jangan sampai komitmen penegak hukum diragukan karena hukum yang diterapkan tajam ke bawah, tumpul ke atas. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon