Visi ›› Menuntut Keseriusan Polisi

Menuntut Keseriusan Polisi


Nasib kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Panca Karya kembali dipertanyakan mantan Ketua Badan Pengawas Panca Karya, Rury Moenandar. Rury menilai penanganan kasus ini oleh Ditreskrimsus Polda Maluku jalan di tempat. Tak ada progress penyelidikan. Padahal sudah setahun lebih dilaporkan oleh Rury.

Tak hanya Rury sebagai pelapor, namun berbagai kalangan sering mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi di Panca Karya. Bahkan tak sedikit mengecam kinerja Ditreskrimsus dibawah kepemimpinan Kombes Firman Nainggolan. 

Masih jalan atau masih penyelidikan, alasan yang selalu disampaikan Kombes Firman Nainggolan merespons kritikan publik. Alasan Nainggolan tak bisa menjawab kegelisahan publik yang juga berhak tahu perkembanganan penanganan kasus dugaan korupsi di Panca Karya secara konkrit. Publik tak membutuhkan jawaban mengambang atau ‘abu-abu’. 

Entah apa penyebab, sehingga kasus yang diduga melibatkan bekas Direktur Utama Panca Karya, Afras Pattisahusiwa itu, belum juga tuntas. Sangat wajar publik terheran-terheran, karena Ditreskrimsus belum juga bisa menjerat oknum-oknum yang menguras uang Panca Karya untuk memperkaya diri, hingga menyebabkan perusahaan milik Pemprov Maluku itu nyaris bangkrut.

Dugaan korupsi yang melilit perusahaan milik Pemprov Maluku itu, dilaporkan pada awal Maret 2018 oleh Rury Moenandar saat menjabat Ketua Badan Pengawas Panca Karya. Dalam laporan tersebut dibeberkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara saat dipimpin Afras Pattisahusiwa, diantaranya, tunggakan biaya docking kepada Dok Perkapalan Waiame sebesar Rp 1.285. 613.300. per 11 Juli 2018.

Biaya docking kapal merupakan salah satu biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis, dan telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Kementerian Perhubungan. Namun anehnya, terjadi tunggakan biaya docking. Lalu dikemanakan biaya operasional itu?. 

Selain itu, terjadi pungli yang dilakukan oleh adik kandung Afras bernama Musttaqin Pattisahusiwa. Ia setiap harinya meminta staf pengawas lapangan pada KMP Tanjung Kuako di Dermaga Hunimua, Liang-Waipirit, untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar Rp 500 ribu. Kalau dikalikan enam trip per hari berarti sebesar  Rp 3 juta.

Saat melakukan audit atas permintaan gubernur kala itu Said Assagaff, BPKP juga menemukan tunggakan biaya docking per 11 Juli 2018 sebesar Rp 1.285.613.300. Kemudian ditambah lagi biaya sewa lahan parkir Trans Amboina sebesar Rp 171.720. 000 dan sewa gudang untuk cold storage Rp 95 juta.

Disisi lain, BPKP juga menemukan adanya kebocoran pendapatan Panca Karya dari pembayaran dan hutang docking pada PT Dok Perkapalan Waiame tahun 2015-2016. Panca Karya mendapatkan fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak atau pelunasan biaya docking yang dibayarkan oleh manajemen PT Dok Perkapalan Waiame sebesar  Rp 213 juta. Namun, uangnya tak masuk ke kas perusahaan.

Tak hanya itu. BPKP juga menemukan kekurangan pendapatan yang belum dilaporkan dan belum disetor ke perusahaan senilai Rp 363.379. 724,00 yang berasal dari perbedaan jumlah manifest penumpang dan muatan kapal dengan pendapatan yang dilaporkan.

Saking kecewa, Rury Moenandar pernah melaporkan Ditreskrimsus Polda Maluku ke Mabes Polri. Tetapi belum juga bisa mendorong Ditreskrimsus bergerak cepat. Setahun lebih, belum ada titik terang penanganan kasus dugaan korupsi di Panca Karya.

Tak hanya Rury Moenandar sebagai pelapor, namun publik juga menuntut Ditreskrimsus Polda Maluku serius menyelidiki dugaan korupsi di Panca Karya. Keseriusan jangan hanya sebatas omongan. Buktikan melalui kerja yang sungguh-sungguh, sehingga ada kepastian hukum. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon