Visi ›› Menunggu Sikap Tegas BK

Menunggu Sikap Tegas BK


Badan Kehormatan (BK) DPRD Maluku selama ini dinilai lemah, tidak maksimal melaksanakan tugas, terkesan cuek dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada lembaga yang dipimpin Ayu Hasanusi ini.

Banyak anggota DPRD Maluku yang malas kekantor, yang berulah di lembaga terhormat itu, bahkan mempermaluku lembaga DPRD Maluku, namun BK hanya tenang-tenang saja, terkesan diam membisu, tanpa ada langkah-langkah yang tegas.

Ketua DPRD, Edwin Huwae dan Wakil Ketua Richard Rahakbau saling saling melapor di pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik maupun dugaan korupsi.. Padahal sebagai pimpin dewan, mereka harus memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat, dan bukan sebaliknya mencoreng lembaga tersebut.

BK DPRD Maluku diserang habis-habis oleh sejumlah anggota DPRD Maluku, karena sampai sekarang tidak mengambil sikap tegas terhadap Edwin Huwae dan Ricahard Rahakbauw. apalagi tindakan RR sebutan akrab Rahakbauw bukan baru pertama kali. Sebelumnya pada tanggal 31 Agustus 2015 lalu, saat rapat Pansus Bank Maluku, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Wakil Ketua DPRD Maluku ini ngamuk dan mengusir dan mengusir semua tamu yang datang dan hendak bertemu dengannya.

Pasca kondisi itu, RR dipanggal dan diperiksa BK, ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Padahal bukannya komitmen pada janji itu, ia kembali melakukan aksinya.

BK DPRD Maluku harus mampu tunjukan taringnya. Taat pada aturan dan tidak takut kepada siapapun, termasuk kedua pimpinan dewan tersebut. Harus berani mengambil sikap dengan memberikan sanksi tegas.

Kalau selama ini BK dinilai oleh sebagian anggota dewan impoten, lemah dan tidak maksimal kerja. Maka sudah saatnya BK harus mampun menunjukan kewibawaan sebagai lembaga yang dipercayakan sesuai dengan aturan yang berlaku, menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh DPRD.

Masyarakat tentu saja menunggu sikap tegas itu, dan berharap BK tidak diam, tetapi proaktif. Sekalipun RR dan Huwae adalah pimpinan di lembaga legislatif tersebut, Tetapi jika mereka melanggar kode etik dewan dan aturan-aturan yang berlaku, maka harus berani mengambil tindakan tegas.

BK lemah, justru membuka ruang terjadinya tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh setiap anggota dewan. Jika demikian maka sebaiknya BK tidak perlu ada, dan bentuk BK diluar lembaga ini supaya bisa berani mengambil sikap.

Publik juga berharap, tindakan yang dilakukan oleh Huwae dan RR menjadi pelajaran berharga bagi lembaga terhormat itu, untuk mengevaluasi diri bahwa mereka dipilih oleh rakyat, mereka adalah lembaga aspirasi rakyat dan karena itu, sikap terjarang mereka harus juga menunjukan orang-orang terhormat dan menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat.

Intinya BK harus berani mengambil sikap tegas. Tak perlu takut, pakailah kewibawaan dan aturan untuk menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan. Termasuk pimpinan dewan sekalipun. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon