Visi ›› Menunggu Realisasi Kenaikan DAU 50 Persen

Menunggu Realisasi Kenaikan DAU 50 Persen


Dana Aalokasi Umum (DAU) yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Maluku selama ini tak sebanding lurus dengan kondisi geografis, dan rencana pembangunan daerah. Penyaluran DAU ke Maluku masih dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah daratan.

Sementara Maluku, 93 persen lebih adalah lautan dan berciri kepulauan. Kecilnya pemberian bantuan DAU tersebut, tentu saja akan menghambat laju pembangunan di negeri raja-raja ini. Wilayah daratan Provinsi Maluku hanya mencapai 7 persen yang terdiri dari 1.430 pulau. Sedangkan luas wilayah lautan mencapai 93 persen.

Tidak sebandingnya bantuan tersebut tentu saja, menuntut upaya keras dari Pemerintah Provinsi, DPRD Maluku untuk terus menyampaikan masalah tersebut ke Pemerintah Pusat.

Alhasilnya, upaya tersebut tidak sia-sia, Tiga kali kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Maluku akhirnya membuahkan hasil, Presiden berjanji akan menaikan DAU 50 persen kepada Provinsi Maluku yang dihitung berdasarkan ciri kepulauan.

Tambahan DAU untuk Provinsi Maluku itu disampaikan Presiden pada pembukaan Tanwir Muhammadiyah se-Indonesia yang berlangsung di Kota Ambon akhir Februari 2017 lalu.

Tahun 2016 lalu, DAU yang dialokasikan Pempus kepada Pemprov Maluku sebesar  Rp. 1.260.897.986. Jumlah ini akan mengalami peningkatan hingga 50 persen. Karena itu, wajar jika kemudian Gubernur Maluku Said, Assagaff, Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae dan sejumlah pimpinan SKPD dilingkup Pemprov dan sejumlah anggota dewan berupaya ditingkat pusat menagih janji Presiden Joko Widodo tersebut.

Bahkan Ketua DPR, Setya Novanto saat pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Maluku, Selasa (18/4) berjanji akan memanggil Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati untuk membicarakan penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dari luas wilayah laut seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo.

Tuntutan kenaikan DAU oleh Pemerintah Provinsi yang dihitung berdasarkan kepulauan  bukan tanpa alasan. Karena ini juga didasarkan pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bab V pada Pasal 29 ayat (1), mengisyaratkan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus memperhatikan daerah provinsi yang berciri kepulauan.

Ayat (2), bahwa, penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan daerah provinsi berciri kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. Bahkan, di ayat (3), ditegaskan, dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan daerah provinsi berciri kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.

Publik Maluku menunggu keniakan DAU itu, sehingga laju pertumbangan pembangunan di Maluku bisa mengalami pengembangan secara baik. Dan program-program pemberdayaan semakin terus dilakukan agar upaya untuk menekan angka kemiskinan di Maluku semakin ditekan. Semoga (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon