Visi ›› Menunggu Gebrakan Jaksa di Kasus Satpol PP

Menunggu Gebrakan Jaksa di Kasus Satpol PP


Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku sementara melakukan puldata dan pulbaket  kasus dugaan korupsi pembayaran gaji anggota Pol PP ilegal tahun 2018, yang diduga merugikan negara Rp 500 juta.

Sejumlah saksi telah diperiksa, bahkan dokumen-dokumen menyangkut dengan pembayaran gaji Satpol PP telah dikantongi. Itu berarti tak butuh waktu lama lagi, kasus Satpol PP Ilegal ini sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan.

Hal ini disebabkan karena, tim penyidik Kejati Maluku menemukan kejanggalan dalam proses pembayaran maupun dokumen yang berbeda.

Disisi yang lain, kasus ini mengalami pengembangan dan menjadi pintu masuk bagi jaksa untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki peranan langsung dengan kasus itu, apakah itu Kepala Kantor Satpol PP, sekretaris ataupun juga bendahara.

Bahkan secara terang-terangan Sekretaris Satpol PP Pemprov Maluku, Etha Unawekla akan buka-bukaan kasus ini ke Kejati Maluku.

Dengan demikian, tidak akan sulit bagi kejaksaan untuk mengusut kasus ini, malah membantu kejaksaan untuk secepatnya mengagendakan pemeriksaan pikah-pihak terkait tersebut.

Kita tentu saja memberikan apresiasi dan dukungan bagi tim penyidik Kejati Maluku yang akan menyelidiki kasus ini dengan harapan, secepatnya bisa tuntas. Kejati juga dituntut transparan, jangan sampai awal-awal begitu getol menyelidikan kasus ini, namun tiba-tiba saja kasus ini malah terhenti ditengah jalan.

Praktek-praktek ketidakadilan, apalagi menzolimi hak-hak orang lain, khususnya dalam pembayaran gaji Satpol PP ilegal sangatlah tidak dibenarkan. Karena itu, langkah kejati dengan terjun langsung ke Kantor Satpol PP mengeledah dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan pembayaran gsji Satpol PP adalah tepat.

Siapapun oknum-oknum yang diduga terlibat haruslah dijerat, diproses hukum dan tidak dilindungi. Karena semua orang itu sama dimata hukum, dan hukum harus tajam keatas dan bukan tajam kebawah. Kekuasaan hukum dan penegakannya harus diberlakukan asalkan sesuai dengan aturan.

Publik berharap, langkah tim penyidik Kejati Maluku  dalam mengusut kasus ini tidak akan kendor, tidak mudah diintervensi atau mau diintervensi, mampu menjaga integritas sebagai aparat penegak hukum.

Publik juga berharap, tim penyidik Kejati Maluku mampu membuktikan kasus ini dengan sebuah tindakan hukum yang nyata, termasuk mengiring siapapun yang diduga terlibat.

Hal ini penting, supaya tidak lagi ada praktek-praktek korupsi yang terjadi dilingkup Pemerintahan, sehingga ada efek jera. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon