Visi ›› Mengungkap Dalang Satpol PP Ilegal

Mengungkap Dalang Satpol PP Ilegal


Tim jaksa bentukan Kepala Kejati Maluku, Triyono Haryono masih terus menggarap data dugaan korupsi pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP ilegal Pemprov Maluku tahun 2018 sebesar Rp 500 juta.  

Sejumlah dokumen yang diamankan saat penggeledahan yang dilakukan pada Jumat, 24 Mei lalu, masih juga didalami. Tim jaksa terpaksa mendatangi Kantor Satpol PP karena beberapa kali dipanggil, namun bendahara Ny. Kasman selalu beralasan sakit. Padahal saat tim jaksa datang, ia dalam kondisi sehat walafiat.

Tak hanya Ny. Kasman, namun Kasubag Kepegawaian, Pola Sinanu juga turut diperiksa oleh tim jaksa di ruangan Ny. Kasman. Ia ditanyai soal proses rekrutmen anggota Satpol PP.

Dokumen-dokumen yang diamankan dari tangan Ny. Kasman dan Sinanu, diantaranya pembayaran gaji dan proses rekrutmen anggota Satpol PP. Tim jaksa menemukan perbedaan mencolok antara dokumen pembayaran gaji  dan rekrutmen anggota Satpol PP yang berada di bendahara dan kasubag kepegawaian dengan yang sudah dikantongi tim jaksa.

Plt Kepala Satpol PP Maluku, Titus Renwarin mendukung penuh Kejati Maluku mengusut dugaan korupsi pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP ilegal. Dugaan korupsi tersebut dilaporkan ke Kejati Maluku pada 28 Desember 2018 oleh Stella Rewaru saat menjabat Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Maluku.

Renwarin mengaku, tidak tahu menahu soal rekrutmen anggota Satpol PP tahun 2018. Yang lebih tahu adalah Sekretaris Satpol PP, Etha Unawekla. Renwarin beralasan saat rekrutmen, ia belum menjabat Plt Kepala Satpol PP.

Pernyataan Renwarin berbeda dengan sebelumnya, saat awal kasus dugaan korupsi pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP dilaporkan ke Kejati Maluku. Kala itu, Renwarin dengan tegas menyatakan pembayaran gaji 48 anggota sudah sesuai aturan, dan ia siapa bertanggung jawab. Kali ini, sikap Renwarin berbeda. Ia terkesan membuang salah ke Sekretaris Satpol PP, Etha Unawekla.  

Etha tak terima dituding sebagai orang yang paling tahu dan bertanggung jawab soal rekrutmen dan pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP tahun 2018 yang diduga ilegal sebesar Rp 500 juta. Ia berjanji buka-bukaan ke Kejati Maluku, dan membuka peran Renwarin jika diperiksa korps adhyaksa. Etha mengaku tak gentar, karena memiliki bukti.

Bagi mantan Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Kantor Satpol PP Pemprov Maluku, Stella Rewaru, Etha Unawekla memilik peran penting dalam rekrutmen hingga pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP ilegal. Saat diperika, Stella sudah meminta jaksa untuk mendalami peran Etha tersebut.

Stella mengungkapkan, Sekda Hamin bin Thahir dan Kepala Satpol PP saat itu, Paulus Kayhatu sudah menegaskan, tahun 2018 tidak ada rekrutmen anggota Satpol PP. Tetapi anehnya, tiba-tiba Pemprov Maluku membayar gaji 48 anggota Satpol PP, yang tak jelas mereka bertugas di mana. 

Rekrutmen anggota Satpol PP ilegal itu, sudah lama berlangsung. Masih ingat penggerebekan Sekretariat Satpol PP Ilegal yang berlokasi  di Rina Makana, Jalan Pattimura pada 11 Juli 2018 lalu?. Penggeberakan saat itu, dipimpin oleh Stella Rewaru. Dalam penggerebekan terungkap yang mengotaki rekruitmen anggota Satpol PP ilegal, adalah Sekretaris Satpol PP, Etha Unawekla. Ia diduga bekerja sama dengan Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw. Sebab sebelumnya, Richard sudah berkoar-koar, kalau ia akan merekrut 1.000 anggota Satpol PP.

Kita menunggu hasil penyelidikan tim Kejati Maluku. Saat bukti-bukti dikantongi jaksa, hanya pengadilanlah yang menjadi tempat untuk melakukan perlawanan.

Kita berharap Kejati Maluku serius, sehingga terungkap dalang dibalik rekrutmen dan pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP yang diduga ilegal, dan publik mendapat jawaban jelas soal pernyataan Kepala Kejati Maluku, Triyono Haryono bahwa ada kejutan di kasus ini. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon