Visi ›› Mengabaikan Petunjuk Jaksa

Mengabaikan Petunjuk Jaksa


Ada apa dengan Polres Kepulauan Aru?. Hingga kini kasus dugaan ko­rupsi proyek jalan lintas Aru Selatan Utara, Kabupaten Ke­pulauan Aru tahun 2015 belum juga beres. Berkas PPK Irwan Rahman yang ditetapkan sebagai tersangka terus bolak balik penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aru. Tercatat sudah tiga berkas Irwan Rahman dikembalikan ke penyidik.

Pihak Kejari Aru akhirnya membocorkan alasan mengapa berkas Irwan Rahman belum bisa dinyatakan lengkap atau P-21. Sesuai petunjuk JPU, penyidik Polres Aru harus menetapkan tersangka baru dalam proyek lebih dari Rp 7 miliar itu. Tetapi, tak dilakukan. Alhasil, kasus dugaan korupsi proyek jalan lintas Aru Selatan Utara terkatung-katung. 

Kasi Pidsus Kejari Aru, Ekaputra Polimpung berharap, petunjuk JPU segera dipenuhi oleh penyidik, sehingga kasus ini bisa dituntaskan.  Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Adolof Bormasa pernah memberikan sinyal, kalau akan ada tersangka baru, namun anehnya belum juga ditindaklanjuti.

Proyek jalan lintas Aru dibiayai oleh Alokasi Dana Khusus dan terdiri dari tiga paket. Jalan yang menghu­bungkan Desa Taberfane-Hokmar senilai Rp 3 miliar. Kemudian jalan Desa Lutur-Rebi Rp. 2,842 miliar dan jalan yang menghubungkan De­sa Hokmar-Lutur senilai Rp. 1,956  miliar.

Paket proyek ini dikerjakan oleh Jhon Kotanubun. Malah pekerjaan jalan Desa Hokmar-Lutur senilai Rp. 1,956  miliar tak melalui proses lelang. PPK Irwan Rahman menun­juk langsung Kotanubun dengan perusahaannya CV Fanni Prima untuk mengerjakan proyek itu. 

Kendati melalui proses lelang, namun pekerjaan proyek jalan DesaTaberfane-Hokmar dan Lutur-Rebi juga dimenangkan oleh Ko­tanubun. Tetapi dengan perusahaan berbeda, yaitu Fa. Victoria.

Selain dugaan ketidakberesan dalam lelang, jalan yang menghu­bungkan Desa Lutur-Rebi diduga tidak dikerjakan. Padahal anggaran dicairkan 100 persen.

Kendati bukti-bukti kuat, namun penyidik Polres Aru enggan menje­rat Jhon Kotanubun sebagai ter­sangka. Alasannya, kontraktor yang memonopoli proyek jalan lintas Aru Selatan Utara ini sudah tua dan dalam kondisi sakit-sakitan.

Padahal Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Adolof Bormasa sendiri mengatakan, penetapan PPK Irwan Rahman seba­gai tersangka akan membuka pin­tu untuk menjerat tersangka lainnya Ia menyebutkan, ada banyak pihak yang berperan penting dalam proyek bermasalah ini.  Misalnya, kontraktor, pengawas dari Dinas PU maupun konsultan pengawasan dan lainnya. Lalu mengapa, belum ada tersangka baru yang ditetapkan?.

Alasan Kapolres, kalau kontraktor sudah tua dan sakit-sakitan sehingga pihaknya takut menetapkan ia sebagai tersangka, terlalu mengada-ngada. Tak ada ketentuan hukum yang bisa menjadi acuan.  Pertimbangan kemanusian boleh. Tetapi apakah pertimbangan aspek kemanusiaan serta merta menghapus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang?. Sebaiknya Kapolres tak menguburkan aspek hukum, dengan alasan kemanusiaan yang masih perlu uji kebenarannya.

Nasib kasus dugaan korupsi proyek jalan lintas Aru Selatan Utara berada di tangan Polres Aru. Kalau petunjuk JPU terus diabaikan, maka komitmen Polres Aru untuk menuntaskan kasus ini patut dipertanyakan.

Siapapun harus dijerat jika penyidik Polres Aru memiliki bukti-bukti kuat.  Tak boleh ada tebang pilih. Pertimbangan kemanusiaan ataupun aspek lain, biarkan itu menjadi kewenangan hakim di pengadilan. Jangan menyentuh wilayah, yang bukan ororitasnya. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon