Pemerintahan ›› Mendagri Surati Gubernur Eks Napi Korupsi Menjabat

Mendagri Surati Gubernur


Ambon - Menteri Dalam Negeri meminta penjelasan ke Gubernur Maluku, terkait pengangkatan eks napi korupsi, sebagai pejabat eselon 2, oleh Walikota Ambon.

Laporan DPRD Kota Ambon soal mutasi peja­bat Pemkot Ambon yang sarat kepentingan dan pe­lantikan eks napi ko­rupsi direspons Kemen­dagri.

Direktur Jenderal Oto­nomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono meminta Gubernur Maluku untuk melakukan klarifikasi, se­bab kebijakan yang dila­kukan oleh Walikota Ambon, Richard Louhena­pe­ssy tanpa izin Komisi Apa­­ratur Sipil Ne­gara (KASN).

Dalam surat  Sumar­sono Nomor: 800/505/OTDA ter­tanggal 23 Januari 2018 kepada Gu­bernur Maluku yang kopian­nya diterima Siwalima, Sabtu (17/2) men­jelaskan, surat yang disampaikan meru­pa­kan tanggapan atas surat dari Sekretariat DPRD Ambon Nomor: 176/485/DPRD ter­tanggal 5 Januari 2018 pe­rihal pe­rihal kunjungan kerja DPRD Kota Ambon ke Kemen­dagri.

Dalam su­rat itu, pimpi­nan DPRD dan ketua-ke­­tua fraksi DPRD Kota Ambon me­minta kepada Di­rektur Jenderal Otonomi Daerah untuk berkon­sul­tasi ter­kait dengan mutasi dan pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Dae­rah Kota Ambon pada tanggal 29 Desember 2017.

Berdasarkan permintan tersebut pada tanggal 9 Januari 2018 Direktur Jenderal Otonomi Daerah telah melaksanakan rapat konsul­tasi yang dipimpin oleh Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepe­gawaian Perangkat Darah dan dihadiri oleh pimpinan dan ketua-ketua fraksi DPRD Kota Ambon, Direktur Status dan Kependudukan Kepegawaian BKN, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik Disiplin Pem­berhentian dan Pensiun PNS BKN, Asisten Komisioner Aparatur Sipil Negara dan Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemen­terian Dalam Negeri.

Informasi yang di dapat dari hasil pertemuan tersebut adalah: a). Ketua DPRD Kota Ambon me­nyampaikan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 telah terjadi mutasi dan pelantikan pejabat lingkup Pem­kot Ambon sehingga menimbulkan masalah antara lain; satu, terjadi pemberhentian dalam jabatan (non-job) sejumlah pejabat pimpinan tertinggi pratama, administrator dan pengawas tanpa melalui prosedur sesuai keten­tuan perundang-undangan.

Dua, adanya pengangkatan se­orang mantan narapidana dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Tiga, adanya pejabat pimpinan tinggi pratama yang terkait kasus hukum dan pada saat ini kasusnya masih dalam proses kasasi Mahka­mah Agung.

Kemudian b),menurut Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pelaksanaan pelan­ti­kan pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kota Ambon tanggal 29 Desember 2017, belum ada reko­mendasi dari KASN.

Persetujuan yang pernah di­berikan oleh KASN kepada Wali­kota Ambon adalah Pelaksanaan Ren­cana Uji Kompetensi Pejabat Pim­pinan Tinggi Pratama seba­gaimana surat KASN Nomor : B-2240/KASN/8/2017 tanggal 22 Agustus 2017 hal Tanggapan Terhadap Rencana Uji Kompe­tensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kota Ambon.

c). Sehubungan dengan hal ter­sebut, dalam rangka pembi­naan ter­hadap penyelenggaraan pemerintah daerah, diminta ke­pada Gubernur Maluku sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengkla­rifi­kasi dan segera melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.

Seperti diberitakan, DPRD Kota Ambon mengadukan langkah Wali­kota Ambon Richard Louhe­napessy yang mengangkat eks napi korupsi Jacky Talahatu sebagai Kepala Ba­dan Pengelola Keuangan dan Aset ke Kemendagri dan Komisi ASN.

Tak hanya pengangkatan eks napi korupsi, namun kebijakan non job puluhan ASN juga turut dilaporkan.

Hal itu dilaporkan pimpinan DPRD Kota Ambon dan pimpinan fraksi kepada Kemendagri dan KASN saat pertemuan yang ber­langsung di ruang rapat Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Selasa (9/1).

Delegasi DPRD Kota Ambon dipimpin Ketua James Maatita, didampingi Wakil Ketua Rustam Latupono. Hadir juga 9 pimpinan fraksi yaitu Ketua Fraksi Nasdem Morits Tamaela, Ketua Fraksi Gerindra Johny Wattimena, Ketua Fraksi Demokrat Tomwin Tamaela, Ketua Fraksi Hanura Ahmad Ohorela, Ketua Fraksi Golkar Marcus Pattiapon, Ketua Fraksi PPP Novan Liem, Ketua Fraksi Ke­bangkitan Indonesia Juliana Pattipeilohy, Ketua Fraksi Keadilan Nasional Yusuf Wally serta Ketua Fraksi PDIP Jafri Taihuttu.

Pejabat Kemendagri dan KASN yang hadir yaitu Direktur Fasilitasi Kelengmbagaan dan Kepega­waian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri Makmur Marbun, Asisten Komisioner Bidang Me­diasi dan Perlindungan KASN Andi Abubakar, perwakilan BKN Waeli dan Sukamto beserta Kasubdit Wilayah V Direkrorat FKKPD Bachril Bakri.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono menjelaskan, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan, yaitu pertama, KASN segera menyurati kepada Walikota Ambon untuk klarifiaksi terkait pe­laksanaan mutasi PNS; Kedua, Ke­mendagri segera menyurati Guber­nur Maluku sebagai wakil pemerin­tah pusat dengan tem­busan kepada Walikota Ambon untuk melakukan klarifikasi ter­hadap pelaksanaan perombakan birokrasi yang beru­jung  pada mutasi puluhan ASN dan ketiga, DPRD akan merekomen­dasi­kan untuk membatalkan SK pelanti­kan karena cacat prosedur dan telah menyalahi aturan, pasalnya karena tidak ada rekomendasi peromba­kan dari KASN sesuai penjelasan Asis­ten Komisioner Bidang Me­diasi dan Perlindungan KASN Andi Abubakar Andi Abubakar.

Pelaksana tugas Gubernur Malu­ku, Zeth Sahuburua yang di­kon­firmasi soal surat Kemendagri terse­but, mengaku belum tahu. “Saya belum terima surat ter­sebut ataukah surat itu tiba ketika masih dipimpin pak Assagaff,” ujarnya singkat.

Sesuai Aturan

Sekot, AG Latuheru mengaku pe­ngangkatan eks napi, Jacky Talahatu selaku Kabag Keuangan Pemkot Ambon sudah sesuai dengan asas kepantasan dan kepatutan.

Pengakuan ini disampaikan Latu­heru saat memenuhi panggilan Pan­sus ASN DPRD Kota Ambon, Kamis (15/2). Sebelumnya, dua kali ia tidak memenuhi pemanggilan Pansus dengan alasan sibuk.

Setelah memenuhi pemanggilan pansus, Latuheru akhirnya angkat bicara meski melalui perdebatan yang alot. Ketua Pansus ASN, Tom­win Tamaela kepada wartawan me­ngatakan, meski Latuheru mengaku pengangkatan eks napi menduduki jabatan kabag keuangan  sudah se­suai aturan, tapi Pansus ASN tetap akan mengkonsultasikan hal itu de­ngan Pemprov Maluku dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.

“Jadi Sekot mengatakan  peng­ang­katan Talahatu itu sudah meme­nuhi asas kepantasan dan kepatu­tan. Nah, ini tentunya menjadi ma­sukan bagi pansus  untuk mengkon­frontir dan mengklarifikasi ke Ke­mendagri dan Komisi ASN. Ini pan­sus lakukan supaya masalah di ling­kup pemkot itu terang benderang dan tidak bias,” jelas Tamaela.

Menurutnya, masalah aturan terkait pengangkatan eks napi sebagai peja­bat publik perlu satu pandangan bersama dengan pemkot. “Kita perlu satu pandangan dengan pemkot dalam rangka mensukseskan visi dan misi walikota dan wakil walikota. Kita tidak bermaksud untuk menje­lekkan, namun kita perlu saling memperbaiki dan mengingatkan. Tugas kita seba­gai lembaga pengawasan kita juga perlu mengingatkan pemkot bahwa ada aturan-aturan yang perlu men­dapat perhatian,” kata Tamaela.

Rapat antara Sekot dengan Pan­sus ASN tidak hanya membicarakan pe­ngangkatan eks napi menduduki jaba­tan kabag keuangan, tapi juga mem­bahas soal non job 47 ASN yang dila­ku­kan pada 29 Desember 2017 lalu. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon