Politik ›› Mendagri: DPRD Wajib Setujui Anggaran Pilkada

Mendagri: DPRD Wajib Setujui Anggaran Pilkada


Ambon - Mendagri Tjahjo Kumolo segera menerbitkan surat edaran kepada gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan pengeluaran mendahului perubahan APBD.

Hal tersebut untuk mengantisipasi 71 daerah yang belum menganggarkan dana penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015.

“Kemendagri akan segera menerbitkan Surat Edaran Mendagri dalam waktu dekat kepada gubernur, bupati/wali kota untuk dapat saja melakukan pengeluaran mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan menggunakan pergeseran anggaran atau Silpa,” kata Mendagri, Jumat (20/2).

Melalui surat edaran tersebut, menurut Mendagri, kepala daerah tidak perlu mendapatkan persetu­juan dari DPRD. Kepala daerah cukup memberitahukan kepada DPRD setempat. Selanjutnya, DPRD wajib menyetujui perubahan ang­garan tersebut.

“Tidak perlu persetujuan DPRD, cukup diberitahukan. Untuk selan­jutnya DPRD wajib menyetujui pada Perubahan anggaran tahun ini,” jelasnya.

Memang, lanjut Mendagri sebagaimana dilansir Republika, ada be­berapa daerah yang belum  meng­alokasikan anggaran untuk pilkada. Lantaran sebelumnya, daerah-dae­rah tersebut tidak dijadwalkan me­laksanakan pilkada pada Desember 2015 ini.

Namun, setelah revisi terbatas UU Pilkada, disepakati pilkada tahun 2015 diikuti daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan tahun 2015 dan semester pertama 2016. Padahal sebelumnya, pilkada 2015 dijadwalkan hanya diikuti daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis tahun ini.

Akibatnya, beberapa daerah yang habis masa jabatan kepala daerah­nya tahun 2016 belum meng­anggarkan pilkada. Kemendagri, menurut Mendagri sebelumnya mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014 dalam meng­atur anggaran untuk pilkada.

Alokasi Anggaran

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Syaid Mudzakir Assagaff mengaku DPRD Maluku sudah mengalokasikan anggaran untuk KPU Maluku menggelar pilkada di dua kabupaten, padahal kemudian sesuai perubahan undang-undang bakal maka pilkada harus digelar di empat kabupaten.

Kepada wartawan disela-sela Raker Fraksi PKS se-Maluku, yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Sabtu (21/2), Assagaf mengaku DPRD sudah mengalokasikan ang­garan untuk menunjang tugas KPU di Kabupaten SBT dan Kepulauan Aru, sehingga Jika nantinya ada tambahan kabupaten maka penam­bahan anggarannya bisa diusulkan di APBD-P.

“DPRD Maluku juga telah mem­persiapkan anggaran untuk menun­jang tugas dan fungsi KPU Provinsi Maluku dalam hal persiapan dana pembinaan dan bimbingan teknis. Namun saya pikir anggaran yang dimiliki cukup juga untuk menopang pilkada di MBD dan Bursel nanti­nya” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, sesuai Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Perpu 1/2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang disahkan DPR, Selasa (17/2), Pilkada serentak yang dilaksanakan dalam tiga gelombang.

Gelombang pertama dilaksanakan pada bulan Desember 2015 (untuk kepala daerah yang akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama tahun 2016). Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 (untuk akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016 dan seluruh yang akhir masa jabatan 2017).

Sementara gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 (untuk yang akhir masa jabatan tahun 2018 dan 2019). Sedangkan pilkada serentak nasional dilaksanakan tahun 2027.

Mengacu pada UU tersebut, maka sudah pasti 4 kabupaten di Maluku akan menggelar pilkada pada Desember 2015. Keempatnya masuk dalam gelom­bang pertama pilkada seren­tak karena akhir masa jabatan kepala daerahnya berakhir dalam tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016.

Keempat kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru Maluku Barat Daya dan Buru Selatan. Masa jabatan Bupati Seram Bagian Timur akan berakhir 10 September 2015, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 26 Oktober 2015, Bupati Maluku Barat Daya 26 April 2016 dan Bupati Buru Selatan 22 Juni 2016.

Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 meliputi Pilkada ota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat, Buru dan Maluku Tengah. Masa jabatan Walikota Ambon akan berakhir Kota Ambon 4 Agustus 2016, Bupati Seram Bagian Barat 13 September 2016, Bupati Maluku Tenggara Barat 16 April 2017, Bupati Buru 2 Februari 2017 dan Bupati Maluku Tengah 8 Septermber 2017.

Gelombang ketiga pada Juni 2018, terdiri dari Pilkada Maluku Tenggara, Pilkada Kota Tual dan Pilkada Ma­luku. Masa jabatan Bupati Malra dan Walikota Tual berak­hir 31 Oktober 2018 sementara Gubernur Maluku 10 Maret 2019. (Mg-1)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon