Visi ›› Menanti Jaksa Agung yang Superberani

Menanti Jaksa Agung yang Superberani


Apakah Jaksa Agung mendatang, pengganti Hendarman Supandji yang baru saja diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), harus orang dalam (jaksa karier) atau orang luar? Sepertinya perdebatan soal itu tak perlu dipertajam.

Justru yang harus di kedepankan adalah kriteria calon Jaksa Agung ideal, dalam upaya mendapatkan Jaksa Agung yang betul-betul memiliki keberanian.

Karena tugas yang dihadapi Jaksa Agung akhir-akhir ini amat kompleks, berbagai kejahatan canggih dengan modus terencana super rapi mulai dari kasus korupsi, pencucian uang, kejahatan transnasional, hingga berbagai kejahatan lainnya, maka persyaratan utama kandidat yang pantas dipilih adalah yang memiliki wawasan luas tentang berbagai kejahatan yang ada, berani dan memiliki hati nurani. Jika tidak, yang bersangkutan hanya akan menjadi boneka, ditekan dari atas dan "diatur" orang-orang sekitar. Akibatnya fatal, "jual beli hukum" makin marak.

Ingat, akhir-akhir ini di negeri tercinta ini kasus mafia hukum makin terang benderang dan melibatkan beberapa institusi penegak hukum. Untuk kejaksaan, beberapa kasus besar disebut-sebut melibatkan oknum kejaksaan juga kerap mencuat-terakhir adalah kasus mafia pajak dengan aktor utama (mantan) pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan-yang melibatkan Cirus Sinaga dan kawan-kawan.

Kita tak bermaksud menuding Hendarman tidak memiliki wawasan, tidak berani, tidak memiliki hati nurani. Tetapi menilik tugas berat yang dihadapi Kejaksaan Agung, maka Jaksa Agung yang dibutuhkan adalah yang super berani dan tak mempan dipengaruhi siapa pun.

Hendarman telah memberikan warna tersendiri dan kita berharap penggantinya lebih mempertajam "taji", sehingga Kejaksaan Agung benar-benar berperan dalam melawan berbagai kejahatan hukum di Nusantara.

Harus diakui, Hendarman berjasa dalam memperlancar pencarian Jaksa Agung yang ideal sebagai penggantinya. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) "melengserkannya" 22 September lalu, diterimanya dengan legowo. Dia tidak hendak menyalahkan siapa-siapa, meski beberapa pengamat dan pembantu Presiden menyatakan dia tetap sah sebagai Jaksa Agung. Hendarman sepenuhnya menyerahkan kepada Presiden sebagai atasannya langsung.

Dan dia pun patuh ketika Presiden memberhentikannya melalui surat Keputusan Presiden (Keppres) No.104 P/2010 tertanggal 24 September 2010.

Khusus menyelesaikan "kemelut" Jaksa Agung, kita juga salut kepada Presiden. SBY tampil dengan arif dan bijaksana, tanpa perlu mengeluarkan pendapat mempertajam pro-kotra atas keputusan MK, beliau mengeluarkan keputusan bijak. Kita berharap, SBY juga mengambil keputusan yang tepat dan pro-penegakan hukum dalam menetapkan Jaksa Agung yang baru.

Dalam upaya memberantas korupsi, membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum secara umum, kita berharap SBY benar-benar mengutamakan "mutu" dalam mengangkat Jaksa Agung yang baru, tak peduli apakah sosok tersebut berasal dari kelompok karier atau nonkarier. Toh dalam sejarah 9 Jaksa Agung yang pernah ada, antara Jaksa Agung (karier) dan nonkarier memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri.

Kita juga berharap, penetapan Jaksa Agung yang dilakukan langsung oleh Presiden didukung oleh kalangan legislatif (DPR) dalam mendorong terpilihnya pimpinan terbaik di institusi lainnya, yakni di Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga akan diganti dalam waktu dekat. Jika itu terjadi, masyarakat memiliki harapan penegakan hukum tidak lagi tebang pilih. ***



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon