Visi ›› Menanti Diadili

Menanti Diadili


Tahapan pertama selesai. Setelah kurang lebih empat tahun di tangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku, penyelidikan dan penyidikan kasus penyerobotan hutan produksi dan kawasan hutan konservasi suaka alam Gunung Sahuwai, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berakhir. Tersangka Remon dan berkasnya sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Penanganan kasus Remon penuh dengan lika liku. Tersendat-sendat. Maklum saja, saat kasus ini diusut, Remon memiliki kuasa dan pengaruh yang cukup kuat. Apalagi saat itu, adiknya Jacobus F. Puttileihalat masih duduk di kursi Bupati SBB. Pengaruh kekuasaan menyebabkan penanganan kasus Remon oleh PPNS Dinas Kehutanan Maluku berjalan di tempat. Malah nyaris tenggelam.

Kasus penyerobotan lahan yang menyeret Remon ditangani sejak tahun 2013, berdasarkan hasil tindak operasi pengamanan hutan Dinas Kehutanan Maluku di Kabupaten SBB pada 19 September 2013. Dari hasil penyelidikan, Remon disangkakan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf j, jo pasal 78 ayat (2) ayat (9) dan ayat (15) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp 5 miliar. Namun ia baru ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Januari 2016, melalui surat Nomor SP.Tap.01/I/2016/PNS-DK.

Remon tak tinggal diam. Ia menempuh langkah hukum atas penetapan tersangkanya oleh PPNS Dinas Kehutanan Maluku melalui gugatan praperadilan pada  7 Maret 2016. Tetapi upaya hukumnya kandas. Hakim menolak gugatan praperadilannya.

Pasca gugatan ditolak, PPNS Dinas Kehutanan melimpahkan berkas Remon ke JPU. Setelah bolak balik, JPU akhirnya menyatakan berkas Remon lengkap atau P-21 pada 17 Mei 2017. Setelah itu, PPNS mengirim panggilan kepada Remon untuk dilakukan tahap II, pada 23 Mei. Namun ia  tidak hadir. Kemudian panggilan kedua dilayangkan pada 30 Mei. Ia juga tidak datang.  Selanjutnya panggilan ketiga disampaikan pada 5 Juni. Lagi-lagi, Remon mengabaikan panggilan tersebut. Remon ternyata kabur ke luar daerah.

Karena itu, atas permintaan PPNS, maka gubernur menyurati Kapolda Maluku untuk memasukan Remon dalam DPO. Selanjutnya Remon dimasukan sebagai DPO berdasarkan surat Polda Maluku Nomor: B/1269/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017.

Setelah kurang lebih dua bulan menjadi DPO, pelarian Remon berakhir. Ia ciduk Selasa 15 Agustus di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Remon ditangkap sekitar pukul 23.00 WIB oleh PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang diback-up personil Ditreskrimsus Polda Maluku.

Setelah penangkapan Remon, langkah PPNS untuk melakukan tahap II pun tak berjalan mulus. Remon tidak hanya sakit, ia juga mengajukan praperadilan. Sebagian permohonannya dikabulkan. Hakim menyatakan penangkapan dan penahanannya tidak sah. Namun hakim tidak menggugurkan status tersangka Remon.

Usai praperadilan, Remon berulah lagi. Dipanggil berulangkali tak mau datang. PPNS kemudian meminta bantuan Ditreskrimsus Polda Maluku untuk menjemput paksa Remon.

Setelah melalui proses panjang, akhir­nya Remon diciduk oleh PPNS Dinas Kehutanan Maluku, yang di-back up personil gabungan Ditreskrimsus Polda  Maluku dan Sabhara Polres SBB, Kamis 9 November 2017.  Ia diciduk dari kediamannya, di Jalan Trans Seram, depan Pasar Piru tanpa perlawanan.

Usai tahap II, Plh Kepala Kejari SBB, Djino Dian Tala­kua mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Remon.  Ia ditahan selama 20 hari, terhitung dari tanggal 9 November  hingga 28 November 2017.

Jaksa saat ini sementara menyiapkan dakwaan. Tak lama lagi ia diadili. Remon akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Masohi.

Publik berharap, JPU konsisten menegakan hukum.  Kasus Remon harus diadili secara objektif, tanpa intervensi.

Kasus Remon memberikan penegasan, bahwa siapapun dia tidak ada yang kebal hukum. Semua sama di mata hukum. Karena itu, aparat penegak hukum tidak perlu ragu untuk menindak siapapun jika melalukan perbuatan melawan hukum. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon