Visi ›› Mempertanyakan Keseriusan Polisi di Kasus Jin Chan

Mempertanyakan Keseriusan Polisi di Kasus Jin Chan


Kasus bahan kimia merk Jin Chan milik PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) yang sempat menghebohkan publik belum juga tuntas penanganannya oleh Polres Buru.  Penyelidikan kasus ini awalnya dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku. Namun kemudian diserahkan ke Polres Buru. Alasannya, agar penanganannya cepat. Sebab sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah hukum Polres Buru.

Sekitar 300 karung ukuran 25 kg atau 7,5 ton diamankan oleh Polres Buru pada Sabtu, 18 Agustus 2018 lalu, di Pelabuhan Namlea. Setelah itu, tim penyidik Ditreskrimsus menggerebek gudang penyimpanan bahan kimia Jin Chan milik PT. BPS di Jalan Sultan Hasanudin, Tantui, Kota Ambon, pada Kamis,13 September. Saat penggerebeken, ditemukan 409 karung berukuran 25 kg atau 10,5 ton bahan kimia Jin Chan.

Saat awal kasus  ini ditangani, penyidik Ditreskrimsus dan Polres Buru getol melakukan pemeriksaan. Malah, uji laboratorium forensik juga dilakukan. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik, Jin Chan mengandung sianida, dan sangat berbahaya bagi lingkungan. Bahkan calon tersangka sudah dikantongi. Setelah semua proses rampung, tersangka tak kunjung ditetapkan. Ada apa?.

Kasat Reskrim Polres Buru, Iptu Senja Pratama sesumbar, kalau kasus Jin Chan menjadi prioritas. Tidak ada yang main-main.  Pimpinannya, Kapolres AKBP Ricky P Kertapaty juga memastikan kasus bahan kimia Jin Chan milik PT BPS dituntaskan. Namun bukti dari pernyataan Kapolres dan Kasat Reskrim belum juga terlihat. Tak jelas sampai di mana penanganan kasus ini.  Hingga kini belum juga dilakukan gelar perkara untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus Jin Chan.

Sebelumnya alasan belum dilakukannya gelar perkara, karena sibuk melakukan pengamanan agenda pilkada Maluku serta Pilpres dan Pileg serentak. Janjinya setelah agenda politik ini selesai, gelar perkara dilakukan. Tetapi faktanya, belum juga dilakukan.

Wajar saja muncul penilaian miring dari berbagai kalangan terhadap kinerja Polres Buru. Sebab, kasus Jin Chan bukan kasus baru. Setahun lebih sudah diusut. Polres Buru harusnya transparan. Apa yang menjadi kendala, sehingga kasusnya belum juga tuntas. Bahkan cenderung tidak ada progress.

Kasus Jin Chan harus secepatnya dituntaskan agar tidak menimbulkan opini di masyarakat bahwa ada kepentingan tertentu, sehingga kasusnya tak kunjung selesai. Tidak ada alasan hukum yang memberikan kemungkinan bagi polisi untuk menunda-nunda penuntasan kasus ini. Bahkan menghentikan penyidikan.

Jika kasus Jin Chan tak segera dituntaskan akan menjadi pintu masuk bagi pelaku-pelaku kejahatan untuk tetap memasok bahan kimia berbahaya ke tambang emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Polres Buru harus konsisten menuntaskan kasus Jin Chan BPS. Publik membutuhkan  bukti, bukan hanya kata-kata. Jangan hanya warga penambang yang menggunakan bahan kimia saja yang ditangkap dan diproses hukum, sementara perusahaan seperti PT BPS yang memasok belasan bahkan puluhan ton bahan kimia untuk mengolah emas, proses hukumnya berjalan seret.

Penegakan hukum harus dijalankan sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Pihak PT BPS harus diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Diskriminasi dalam penegakan hukum tidak boleh dipraktekan. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon