Hukum ›› Memori Banding Wakil Ketua DPRD MBD Diserahkan ke PT

Memori Banding Wakil Ketua DPRD MBD Diserahkan ke PT


Ambon - Pengadilan Negeri Ambon resmi menyerahkan, memori banding Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Hermanus Oktovianus Lekipera ke Pengadilan Tinggi Ambon, Jumat (20/7).

Hermanus Likipera, aleg Kabupaten MBD asal fraksi Partai Nasdem itu, merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana BOS tahun anggaran 2009-2010.

“Memori banding Wakil Ketua DPRD sudah kami serahkan ke PT Ambon, pada Jumat (20/7),” jelas Humas Pengadilan Negeri Ambon, Hery Setyobudi kepada Siwalima melalui telepon selelurnya, Sabtu (21/7).

Setelah menyerahkan memori banding tersebut, maka selanjutnya penanganan perkara korupsi dana BOS tahun anggaran 2009-2010 menjadi tanggung jawab PT Ambon.

“Karena berkas memori banding sudah kami serahkan ke PT, maka PT Ambon yang berkewenangan memu­tuskan perkara itu,” ujar Setyobudi.

Vonis

Sebelumnya Lekipera divonis 2,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon. Ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana BOS tahun anggaran 2009-2010.

Ia diancam pidana pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

Selain pidana penjara, Lekipera juga dibebankan membayar denda Rp 50 juta, subsieder dua bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti Rp 400 juta, subsider enam bulan kurungan.

Vonis tersebut, jauh lebih ringan bandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Kecabjari Wonreli yang sebelumnya menuntutnya dengan pidana 5 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsider enam bulan kurungan serta membayar ganti rugi sebesar Rp 408.362.250 subsider enam bulan kurungan.

Untuk diketahui, di tahun 2009 dan 2010, Pemerintah Pusat melalui APBN mengalokasikan dana BOS kepada SD dan SMP di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten MBD.

Sesuai buku panduan BOS tahun 2009 dan 2010 dijelaskan, pengelolaan program BOS di tingkat provinsi/kabupaten/kota dikelola oleh satu tim dengan penanggung jawabnya adalah, kepala dinas dan tim pelaksana terdiri dari manajer dan unit pendataan baik SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/SMPT.

Di tahun 2009 sebanyak 151 SD/SDLB di Kabupaten MBD dengan jumlah siswa sebanyak 15.620 memperoleh dana BOS sebesar Rp 2.900.779.750. Sementara untuk SMP/SMPLB/SMPT sebanyak 52 sekolah dengan jumlah siswa 5.815 orang memperoleh Rp 1.547.657.500.

Kemudian di tahun 2010,  Kabupaten MBD memiliki 151 SD/SDLB dengan jumlah siswa sebanyak 14.694 memperoleh dana BOS sebe­sar Rp 2.852.147.250. Sementara untuk SMP/SMPLB/SMPT seba­nyak 52 sekolah dengan jumlah siswa 4.413 orang memperoleh Rp 1.554.247.500.

Selanjutnya, terdakwa selaku manajer dana BOS pada Dinas Pen­didikan dan Kebudayaan Kabupaten MBD membuat dan menandatangani rekomendasi pencairan anggaran tahun 2009 dan 2010.

Kemudian terdakwa menyam­paikan kepada para kepala sekolah bahwa ada kelebihan dana BOS yang masuk ke rekening para kepala sekolah. Kelebihan itu, lantaran data tambahan jumlah siswa terlambat dimasukan.

Kelebihan dana itu, kemudian disetor oleh para kepala sekolah baik SD maupun SMP  ke rekening pribadi terdakwa, karena terdakwa sendiri yang berjanji akan menyetor sendiri ke rekening penampung dana BOS Provinsi Maluku.

Total anggaran yang dikembalikan oleh para kepala sekolah sebesar Rp 425.585.250. Namun terdakwa hanya menyetor ke rekening penampung dana BOS Provinsi Maluku  Rp 17.223.000. Sisa yang tidak disetor sebesar Rp 408.362.250. masuk ke kantong pribadi terdakwa.

Perbuatan terdakwa telah meng­akibatkan negara dirugikan sebesar Rp 408.362.250, ber­dasarkan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Maluku. (S-49)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon