Visi ›› Memburu Koruptor di SBB

Memburu Koruptor di SBB


Kejati Maluku menahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sosialisasi kurikulum  dan training of trainers guru dan pengawas kurikulum tahun 2013 Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten SBB, Ledrik Herold Sinanu, Rabu 24 Februari 2016 di Rutan Klas IIA Ambon. Sebelum dibawa ke rutan dengan mobil tahanan Kejati Maluku, Ledrik Sinanu diperiksa jaksa selama kurang lebih enam jam. 

Sosialisasi kurikulum  dan training of trainers guru dan pengawas kurikulum tahun 2013, merupakan satu dari empat kegiatan di Disdikpora Kabupaten SBB yang diusut Kejati Maluku. Tiga kegiatan lainnya adalah pembinaan kelompok kerja guru/musyawarah guru pela­jaran, kegiatan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta sosialisasi kurikulum 2013.

Empat kegiatan ini menghabiskan anggaran Rp 49.026.487.040. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dari total dana Rp 49.026. 487.040 tersebut, realisasinya hanya sebesar Rp 47.552.395.757. Sisa senilai Rp 2.893.016.000 tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dana Rp 2.893.016.000 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan rincian: pembinaan kelompok kerja guru/musyawarah guru pelaja­ran senilai Rp 754.780.000,  kegiatan mutu dan kualitas program pendi­dikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 597. 290.000, sosia­lisasi kurikulum 2013 senilai Rp 925. 300.000 dan training of trainers guru dan pengawas untuk kurikulum tahun 2013 senilai Rp 615.646.000.

Pada hari disaat jaksa menahan Ledrik Sinanu, jaksa juga memeriksa mantan Kepala Disdikpora Kabupaten SBB, Bon­jamina Dortje Puttileihalat alias Lou. Ia dicecar terkait pelaksanaan empat kegiatan tersebut. Kakak kandung Bupati SBB, Jacobus F Puttileihalat ini, diperiksa dari pukul 11.00 hingga 19.00 WIT di ruang Pidsus Kejati Maluku. Selain Lou, jaksa juga memeriksa Abraham Tuhenay selaku PPTK pembinaan kelompok kerja guru/musyawarah guru pela­jaran dan  kegiatan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Kasus lain yang diusut, yakni dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten SBB tahun 2013 senilai Rp 900 juta, yang diduga melibatkan  Plt Kadis PU Kabupaten SBB, Semuel Paulus Puttileihalat alias Raymond. ADD senilai Rp 600 juta digunakan oleh Raymond Puttileihalat untuk kepentingan pribadi.  Hal ini juga diiperkuat dengan hasil hasil pemeriksaan BPK tahun 2014, yang menemukan dana senilai Rp 900 juta dari total ADD yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten SBB tahun 2013 sebesar Rp 1,2 milyar, tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian kasus korupsi Biaya Tak Terduga (BTT) SBB tahun 2013. Dalam kasus ini, jaksa menetapkan mantan Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten SBB, Ronny Rumalatu sebagai tersangka. Jaksa masih mengembangkan aliran dana ke pejabat lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap penggunaan dana BTT di Dinas PPKAD Kabupaten SBB tahun 2013 senilai Rp 2.200.000, ditemukan Rp 1 milyar yang tidak dapat dipertanggung­jawabkan.  Dana tersebut dicairkan atas memo Bupati Jacobus F. Puttileihalat. Namun hingga kini jaksa tak menyentuh bupati. 

Kasus berikutnya, proyek gapura dikerjakan dengan APBD Kabupaten SBB tahun 2014 senilai Rp 2,8 milyar. Dana sebesar itu ternyata tidak cukup. Kemudian dianggarkan lagi Rp 2,8 milyar dalam APBD tahun 2015. Kendati dana Rp 5,6 telah digelontorkan, namun proyek tersebut juga tak beres.Kakak Kandung Bupati SBB,Raymond Puttileihalat bertanggungjawab atas proyek bermasalahnya itu.  Kita serahkan sepenuhnya proses memburu para koruptor di kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa itu kepada Kejati Maluku. Siapapun harus dijerat, jangan hanya pejabat kelas bawah yang dijadikan tumbal.  Penegakan hukum  yang dilakukan harus adil. Semua  orang sama di mata hukum, karena itu tidak boleh ada yang diistimewakan. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon