Hukum ›› Mantan Kadishub SBB Divonis 2 Tahun Penjara Kasus Korupsi Proyek Kapal Patroli

Mantan Kadishub SBB Divonis 2 Tahun Penjara


Ambon - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon memvonis mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten SBB, Irwan Patty dengan hukuman dua tahun penjara dalam sidang kasus korupsi proyek pengadaan kapal patroli, Senin (6/10).

Irwan Patty juga dihukum mem­bayar denda Rp 50 juta subsider em­pat bulan kurungan. Vonis tersebut lebih tinggi dibandingkan tuntutan Jaksa penuntut Umum (JPU), Asmin Hamjah yang menuntutnya 1,8 tahun penjara. Hukuman yang dijatuhkan dipotong selama Patty ditahan.

Dalam amar putusan yang dibaca­kan majelis hakim yang terdiri dari Halijah Wally selaku hakim ketua, didampingi hakim anggota Herry Liliantono dan Eddy Sepjengkaria, disebutkan, terdakwa Irwan Patty terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah korupsi anggaran proyek pengadaan kapal patroli milik Dis­hub SBB senilai Rp. 1.232.763.237.00

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomot 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa yang hadir didampingi penasehat hukumnya, Hendrik Lusikooy. Atas putusan itu, Lusi­kooy menyatakan banding.

Untuk diketahui dalam dakwa­annya JPU menyebutkan, pada 29 September 2008, panitia tender mela­kukan pengumuman lelang pada Media Indonesia dan 4 Oktober 2008. Peserta lelang melakukan pen­daftaran dan mengambil dokumen lelang yakni PT.Fista Bahari Inter­nusa, PT Riwan Samudera, CV Mitra Bahari Sejati, PT.Sanur Bonardi Mulia dan PT Radema Samudra Laksa.

Dari proses lelang tersebut kemu­dian dinyatakan sebagai pemenang adalah PT.Riwan Samudra dengan nilai tawar Rp 4.488.830.000,-.

Kemudian pada 25 Oktober 2008 dilaksanakan penandatanganan surat konrak kerja kegiatan peng­adaan kapal patroli pantai type V-18 MTR/Fibre Glass dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Melianus Hatuopar (dakwaan ter­pisah) dengan  kontraktor dengan waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja 150 hari kalender dengan sejumlah spesifikasi teknis berupa material yang berjumlah Rp 4.488.830.000.-

Kapal patroli pantai itu diserahkan kontraktor kepada terdakwa dengan berita acara serah terima  pekerjaan tertanggal 28 Desember 2009.

Dalam berita acara tersebut diterangkan, berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan pengadaan kapal patroli tersebut sudah selesai dikerjakan 100 persen, padahal pekerjaan proyek pengadaan kapal tersebut masih terdapat banyak kekurangan yang tidak sesuai RAB berupa cetakan, alat kerja dan badan kapal, material listrik, AC, mesin penggerak utama dan sistim propulsi.

Terdakwa selaku KPA menyadari dan mengetahui kalau proyek pengadaan kapal patroli pantai yang dikerjakan kontraktor tersebut ternyata disubkontrakan ke pihak lain sehingga bertentangan dengan syarat-syarat umum kontrak utama Keppres Nomor 80 tahun 2003. Aki­batnya negara dirugikan sebesar Rp 1.232.763.237.00.-.  (S-32)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon