Hukum ›› Mantan Dekan FE Unpatti Dieksekusi Divonis MA 4 Tahun Penjara

Mantan Dekan FE Unpatti Dieksekusi


Ambon - Kejari Ambon mengeksekusi eks Dekan Fakultas Ekonomi Unpatti, Latif Kharie, Kamis (18/5), ke Lapas Klas IIA Ambon.

Terpidana kasus korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2011 yang merugikan negara Rp 1.243. 575.125 ini, diagendakan un­tuk dieksekusi Senin (15/5), namun ia menolak dengan alasan belum menerima petikan maupun pemberitahuan putusan Mahka­mah Agung.

Kharie dieksekusi berdasarkanputusan MA yang menghukumnya empat tahun penjara dan mem­bayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 882.688.741 subsider delapan bulan kuru­ngan.

Pantauan Siwalima, Kharie tiba di kantor Kejari Ambon pukul 14.05 WIT dan langsung menuju ke ruangan Pidsus. Ia didampingi istri dan penasehat hukumnya Ali Toekan.

Setelah berita acara eksekusi ditandatangani, pukul 16.35 WIT Kharie digiring ke Lapas Klas IIA Ambon dengan menggunakan mobil operasional Pidsus Kejari Ambon.

“Kita sudah mengeksekusi eks Dekan Fekon Unpatti sesuai dengan salinan putusan yang telah kita terima MA yang telah kita kantongi sejak bulan Maret lalu,” jelas Kasi Pidsus Kejari Ambon, Irwan Somba, kepada wartawan.

Sementara Latief Kharie dalam pernyataan tertulisnya yang ditujukan kepada Kejari Ambon menegaskan, menolak putusan MA Nomor 1472/K/Pid.Sus/2016 tertanggal 16 Februari 2017, dengan alasan hi­ngga saat ini dirinya belum mene­rima putusan tersebut sehingga kasus ini belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Soal penolakan Kharie, Irwan menegaskan, jaksa hanya melaku­kan kewenangannya sesuai de­ngan salinan putusan yang telah dikantongi.

Untuk diketahui, pada tahun 2011 dana yang masuk ke Fekon sebesar Rp 1.599.106.825. Dalam menge­lola dana tersebut, Latif Kharie yang saat itu menjabat Pembantu Dekan II Fekon memerintahkan Carolina Hahury yang menjabat bendahara pe­­ngeluaran membelanjakan ba­rang-barang keperluan Fekon.

Dalam pembelian barang-ba­rang tersebut ada yang langsung dibuatkan nota/faktur belanjanya dan ada juga yang tanpa nota.

Setelah dananya habis, untuk me­­ngajukan Tambahan Uang Per­se­diaan (TUP) maupun untuk me­ng­ajukan Ganti Uang Persediaan (GU) serta untuk mempertang­gung­ja­wabkan uang yang telah habis dibelanjakan tersebut, maka Latif memerintahkan Carolina untuk menghubungi toko, CV, dan rumah makan tempat Fekon ber­belanja barang untuk menandata­ngani nota dan kwitansi kosong yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Atas perintah tersebut, Carolina yang dibantu Diana Letomu (pega­wai Fekon) dan Dortje Pattina­sa­rani (tenaga honorer Fekon) mem­bawa kwitansi dan nota belanja yang kosong tersebut untuk ditan­datangani.

Setelah nota dan kwitansi ko­song itu ditandatangani, Latif me­merintahkan Carolina untuk me­ngisinya dengan melakukan mark up nilai jumlah belanja barang.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon yang diketuai Didi Ismiatun, didampingi hakim anggota Herry Liliantono dan Edy Sepjangkaria menghukum Latif 3 tahun penjara. Sementara, Carolina Hahury dihu­kum penjara 1,6 tahun.

Selain hukuman badan, Latif juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan dan  uang pengganti Rp 882.688.741 subsider delapan bulan kurungan.

Sedangkan Carolina membayar denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan dan uang peng­ganti Rp 488. 189.741 subsider empat bulan kurungan. Carolina tak mengajukan banding, ia menjalani hukumannya di Lapas Klas IIA Ambon. 

Sementara Latif mengajukan banding. Namun PT Ambon justru memperberat hukumannya. Ia dinyatakan terbukti korupsi PNBP tahun 2011 dan 2012 yang meru­gikan negara Rp 1.243.575.125 dan dihukum 3,6 tahun penjara.

Latif menilai, putusan PT Ambon mengabaikan fakta hukum. Se­hingga ia tak  mau menerima putu­san itu. Latif yakin, MA akan memu­tuskan kasus yang melilitnya sesuai dengan bukti-bukti yang ia miliki. Namun keyakinannya mele­set. MA menambah hukumannya menjadi 4 tahun penjara. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon