Daerah ›› Maluku Harus Tolak Program Transmigrasi Keluar Dari Kemiskinan

Maluku Harus Tolak Program Transmigrasi


Ambon - Provinsi Maluku hingga kini masih menduduki peringkat ke empat termiskin dari 34 provinsi di Indonesia. Jika ingin keluar dari keterpurukan ini, maka masyarakat bersama Pemprov Maluku, harus menyatakan sikap untuk menolak program transmigrasi.

“Harus ada sikap tegas dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menolak program transmigrasi yang digalakan pe­merintah pusat, agar masyarakat bisa sejahtera,” tandas Ketua Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Unpatti, Abraham Tulalessy, dalam materi kuliah umum perdana semester genap di Fakultas Pertanian Unpatti tahun ajaran 2015-2016, yang berlangsung di audiotorium Fakultas Pertanian, Kamis (4/2).

Dalam kuliah umum dengan tema ‘Membangun Maluku Berbasis Potensi Sumber Daya Alam (SDA)’ itu Tulalessy mengatakan, Maluku memiliki SDA yang banyak dan potensi-potensi itu dapat dikelola serta dimanfaatkan untuk mensejahterahkan masyarakat namun, jika pontensi dan SDA tersebut disalahgunakan, maka masyarakat Maluku akan tetap miskin.

“Potensi dan SDA yang kita miliki itu banyak dan mampu untuk mensejahterakan masyarakat Maluku, namun dengan program transmigrasi membuat kita tetap miskin karena potensi dan SDA kita telah dirampok dan dikelola olah para transmigran, sehingga kita sebagai penduduk asli hanya sebagai penonton,” ujarnya.

Dijelaskan, paradigma pemba­ngunan berbasis laut dan darat sebagai kesatuan yang utuh dengan aksentuasi pada laut, dimana pembangunan berbasis kelautan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat Maluku dengan pola pembangunan dengan pendekatan gugus pulau.

Konsep pembangunan laut itu melalui gugus pulau, dimana laut merupakan prasarana penghubung antara pulau di Maluku dan laut juga merupakan wilayah potensial untuk kawasan produksi,.

“Kepulauan Maluku sebagai kesatuan ekonomi dengan wilayah lain di luar Maluku dan pendekatan laut pulau menganut sistem pintu jamak dengan pusat pertumbuhan di luar Maluku,” ujarnya.

Ditambahkan, Provinsi Maluku pada tahun 2010 telah ditetapkan sebagai LIN oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat itu dijabat oleh Fadel Mohammad. Langkah itu tepat, karena Maluku merupakan kepulauan bahari terbesar di wilayah nusantara memang layak dijadikan LIN, karena potensi perikanan yang luar biasa banyaknya disertai laut yang kaya dan masih terjaga dari campur tangan manusia. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon