Visi ›› Maksimalkan Pengawasan Dewan

Maksimalkan Pengawasan Dewan


Memaksimalkan tugas pengawasan DPRD sebagai lembaga legislatif terhadap seluruh proses pembangunan dan pelayanan publik, yang dilakukan oleh eksekutif merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian serius.

Dikatakan penting, oleh karena DPRD sebagai lembaga wakil rakyat haruslah memainkan perannya secara baik demi kepentingan rakyat, apalagi tunjangan dewan sudah meningkat.

Minimnya pengawasan lembaga legislatif terhadap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), justru akan berdampak pada munculnya berbagai tindak kejahatan korupsi, karena peluang untuk terjadinya upaya memperkaya diri sendiri maupun orang lain bisa saja terjadi.

Sementara rakyat yang butuh proses pembangunan itu, butuh perhatian pemerintah, butuh kepedulian pemerintah, butuh kesejahteraan ditingkatkan, butuh mendapatkan akses pendidikan secara baik, transportasi, komunikasi, kesehatan dan tidak terisolir akibat kemiskinan yang dialami.

Karena itulah tidaklah heran jika kemudian tingkat kemiskian di Maluku belum maksimal ditekan, dan tetap berada pada urutan ke 4 secara nasional.

Karena itu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka otomatis wakil rakyat akan mendapatkan penghasilan tambahan. Salah satunya tunjangan transportasi dan tunjangan reses. Belum diputuskan berapa besaran uang yang akan diterima DPRD Maluku maupun kabupaten/kota. Sebab sampai saat ini perda turunan dari PP 18/2017 itu belum ditetapkan.

Harus diakui, kinerja wakil rakyat itu belum memperlihatkan prestasi yang membanggakan rakyat. Tunjangan boleh naik, tetapi pengawasan juga harus dimaksimalkan, bukan tunjangan naik pengawasan kendor. Inilah yang harusnya menjadi catatan serius bagi sang legislator. Apalagi mereka yang biasanya memberikan penilaian terhadap kinerja eksekutif.

Maksimalnya fungsi pengawasan tersebut tentu saja dalam rangka mendorong pemerintah daerah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dan bukan lagi pengawasan yang terkesan asal-asalan dan kongkalikong. Tindakan ini tentu saja tidak menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena berbagai cara turut dihalalkan termasuk upaya-upaya kompromi dengan lembaga eksekutif.

Kita tentu saja berharap, catatan kritis ini mendapatkan perhatian serius dari DPRD. Semoga kedepannya tugas-tugas pengawasan DPRD di Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota semakin dimaksimalkan. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon