Hukum ›› Mainassy Diganjar 5 Tahun Penjara, Kontraktor 4 Tahun Korupsi Pengadaan Kapal Ikan

Mainassy Diganjar 5 Tahun Penjara, Kontraktor 4 Tahun


Ambon - Mantan Kepala DKP  Maluku, Bastian Mainassy diganjar hukuman lebih berat. Ia vonis 5 tahun penjara atas korupsi proyek pengadaan kapal penangkap ikan fiberglass tahun 2013 yang merugikan negara Rp 1.235. 933.256,50 dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (13/5). 

Mainassy juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider empat bulan kuru­ngan.

Majelis hakim yang dike­tuai RA Didi Ismiatun, di­dampingi hakim Samsida Nawawi dan Hery Liliantoro menegaskan, Bastian Mai­nassy terbukti secara sah dan meyakinkan menyalah­gunakan kewenangan dan jabatan sehingga menim­bul­kan  tindak pidana ko­rupsi.

Vonis majelis hakim lebih rendah dibandingkan tuntu­tan JPU Rolli Manampiring dan Ikhram Ohoiwutun yang menuntutnya dengan pidana penjara enam tahun, membayar denda Rp 200 juta subsider satu tahun penjara.

Saat mendengarkan vonis hakim, Mainassy yang me­ngenakan kemeja merah tua tampak tegang. Namun usai mendengar pembacaan vo­nis, Mainassy yang didampi­ngi penasehat hukum Fileo Pistos Noija menebar senyum sambil meninggalkan ruang sidang.

Sementara hukuman  PPTK, Abdul Munthalib Latucon­sina dikurangi 4 bulan dari Mainassy. Ia divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Latuconsina yang didampingi penasehat hukumnya Abdul Syukur Kaliki juga diharuskan mem­bayar denda Rp 200 juta sub­sider empat bulan kurungan, uang pengganti Rp 16 juta subsider satu bulan penjara.

Hukuman yang diterima Latuconsina lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU yang menuntutnya enam tahun penjara. Selain itu, membayar denda Rp 200 juta subsider satu tahun penjara, dan membayar uang peng­ganti Rp Rp 30.450.000 sub­sider enam bulan penjara.

Hukuman bagi Direktur PT Satum Manunggal Abadi Sa­tum, Direktur PT Sarana Usaha Bahari Benjamin Sutra­hitu dan Direktur  PT Faibrit Fiberglass, Suratno Ramly juga dikurangi. Ketiganya divonis empat tahun penjara.

Khusus Satum, yang di­dam­pingi penasehat hukum­nya Rita de Queljoe hakim mengharuskannya membayar uang pengganti Rp 714 juta subsider enam bulan kuru­ngan. Sutrahitu juga diharus­kan membayar uang peng­ganti sebesar Rp 200 juta sub­sider empat bulan kurungan.

Vonis Sutrahitu dan Surat­no dibacakan majelis hakim yang diketuai Alex Pasaribu, didampingi hakim anggota Herry Liliantono dan  Edy Sepjangkaria. Keduanya didampingi penasehat hukum Rubby Lopulalan.

Vonis ketiganya ini juga lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU yang menuntut mereka enam tahun penjara, dengan denda dan uang peng­ganti bervariasi. Satum diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsider satu tahun penjara, uang peng­ganti Rp 760.040.866 sub­sider enam bulan penjara. Se­dang­kan Benjamin Sutrahitu dan Suratno Ramly dituntut membayar denda Rp 100 juta subsider satu tahun penjara serta membayar uang peng­ganti Rp 231.041.236 subsider satu tahun penjara.

Usai mendengarkan putu­san, baik penasehat hukum maupun JPU menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya tim JPU dalam dakwaannya mengungkap­kan, pada tahun 2013 DKP Maluku mendapatkan proyek pengadaan sarana penang­kapan ikan purse seine 15 GT dan 30 GT.

Penangkapan ikan berbo­bot 15 GT senilai Rp  7.443. 730.000 dan 15 GT senilai Rp 3 milyar berasal dari APBD Provinsi Maluku, sedangkan untuk bobot 30 GT senilai Rp 6.967.710.000 dari DAK dan Rp 532.290.000 dari DAU.

Bastian Mainassy yang diangkat sebagai Kepala DKP Provinsi Maluku berda­sarkan SK Gubernur Maluku Nomor : 129 Tahun 2011 tang­gal 4 Maret 2011, selanjutnya ditunjuk sebagai Kuasa Peng­guna Anggaran (KPA) berda­sarkan SK Gubernur Maluku Nomor : 201.e Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012.

Sementara Abdul Mutahlib Latuconsina yang diangkat sebagai Kabid Perikanan tangkap pada DKP Provinsi Maluku berdasarkan SK Gu­bernur Maluku Nomor : 396 Tahun 2011 dan selanjutnya ditunjuk sebagai PPTK ber­dasarkan SK Kepala DKP Maluku Nomor : 061/297/13k tanggal 4 Februari 2013. 

Kemudian pada bulan April 2013, PT Satum Manunggal Abadi dengan Direkturnya, Satum dihubungi untuk me­ngikuti proses lelang bersama dengan Direktur PT Faibrit Fiberglass Suratno Ramly serta Direktur PT Sarana Usaha Bahari, Benjamin Sut­ra­hitu dan ketiganya juga diumumkan sebagai peme­nang tender.

Saat penandatanganan kon­­trak pada bulan Juni 2013, PT  Satum Manunggal Abadi dipercayakan untuk melaku­kan pengadaan sarana pena­ngkapan ikan purse seine 30 GT, sementara PT Faibrit Fi­ber­glass dan PT Sarana Usa­ha Bahari melakukan peng­adaan sarana penangkapan ikan purse seine 15 GT. Mereka diberi waktu kerja hingga akhir Desember.

Tim pemeriksa barang, yang diketuai Hetarie Ray­nold Gerrits tidak pernah me­lakukan pemeriksaan barang, namun dibuat laporan seolah-olah dilakukan pemeriksaan, kemu­dian anggaran dicairkan 100 persen, padahal peker­jaan tidak sesuai dengan kontrak.

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Maluku dite­mukan kerugian negara sebe­sar Rp 1.235. 933.256,50. Rin­ciannya; pengadaan sarana penangkapan ikan purse seine 30 GT Rp 736.498.327,34, sedangkan untuk pengadaan sarana penang­kapan ikan purse seine 30 GT sebesar Rp 499.434.929,16. (S-27)\



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon