Hukum ›› Mainassy Akui Tetapkan HPS Korupsi Pancing Tonda

Mainassy Akui Tetapkan HPS


Ambon - Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Bastian Mainassy mengakui, diri­nya yang menetapkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) untuk pengadaan proyek sarana tangkap pancing tonda tahun 2011.

Hal ini disampaikan Mainassy saat diperiksa sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek sarana tangkap pancing tonda yang merugikan negara sebesar Rp 3.194.381.992, di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (19/4). “HPS tersebut sudah ditetapkan sejak tahun 2010 oleh kadis sebe­lumnya semen­tara proyek baru di­lak­sanakan tahun 2011, namun dila­ku­kan pembaharuan HPS oleh saya sebelum proses lelang dilakukan,” kata Mainassy.

Dalam sidang yang dipimpin Samsidar Nawawi selaku hakim ketua, didampingi Bernard Panjaitan dan RA Didi Ismiatun itu, juga ter­ungkap,  selaku PPK selain menetap­kan HPS, Mainassy juga bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan 234 unit sarana tangkap pancing tonda de­ngan anggaran Rp 14.239.000.000. Namun ternyata hal itu tidak dilakukannya.

Mainassy justru memerintahkan panitia lelang yang diketuai oleh Charles Sahusi­lawane untuk menge­cek dan dilaporkan kepada dirinya. Ia hanya menerima laporan secara lisan. “Memang saya selaku PPK ber­tugas untuk menetapkan HPS mau­pun mela­kukan pengawasan terha­dap pelaksaan pekerjaan, namun saya meminta panitia lelang untuk melakukan cross check harga dan laporannya saya terima secara lisan,” ujarnya.

Mainassy menegaskan, kerugian negara yang ditemukan oleh BPKP Perwakilan Maluku sebesar Rp 3.209.371.932, berbeda dengan hasil pemeriksaan rutin BPK Perwakilan Maluku tahun 2012, yang tidak me­nemukan kerugian negara.

“Di tahun 2012, BPK juga mela­kukan audit rutin, namun tidak ditemukan adanya masalah maupun kerugian negara seperti yang dilaku­kan oleh BPKP,” katanya.

Namun  kerugian negara tersebut telah dikembalikan ke kas daerah saat proses penyidikan yang dilaku­kan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.

Mainassy yang mengenakan ke­meja abu-abu lengan pendek dengan tenang menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh JPU, penasehat hukumnya Phistos Noija maupun majelis hakim.

Usai mendengar keterangan Mai­nassy, sidang ditunda hingga pekan dengan agenda mendengarkan tun­tutan JPU.

Sebelumnya, JPU Kejati Maluku, Rolly Manampiring dalam dakwaan­nya me­ngatakan, berdasarkan DPA SKPD DKP Maluku Tahun 2011, ditetapkan pagu anggaran sebesar Rp 13.855. 804.000 (setelah dipotong pajak) untuk pelaksanaan proyek pengadaan saranan  tangkap pan­cing tonda 1,5 GT.  Kadis DKP Maluku kala itu, Bastian Mainassy diangkat selaku KPA dan juga PPK.

JPU menyebutkan, proses peng­adaan barang yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang tidak be­kerja sesuai dengan Keppres Nomor 54 tahun 2010.

Lelang dimenangkan oleh 14 perusahaan, namun keuntungan yang diperoleh tidak wajar atau overhead. Karena terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan tugas pokoknya dengan benar dalam menyusun HPS sesuai harga rill yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Perwa­kilan Maluku, negara dirugikan sebesar Rp 3.209.371.974.

Untuk diketahui, saat ini Mai­nassy sementara mendekam di Lapas Klas IIA Ambon untuk menjalani hukuman lima tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan kapal penangkap ikan fiberglass tahun 2013 yang merugikan negara Rp 1.235. 933.256,50. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon