Politik ›› Maahury-Markus Juga Gugat ke MK Akademisi: Selisih Suara Lebih 2 % tak Diproses

Maahury-Markus Juga Gugat ke MK


Siwalima - Ternyata gugatan ke Mah­ka­mah Konstitusi (MK) bukan ha­nya diajukan oleh pasangan Sitti Suruwaky-Sjaifudin Goo (SusGo) saja. Pasa­ngan calkada MBD Si­mon Moose Maahury-Kim David Markus juga telah mengajukan gugatan ke MK, Senin (21/12) pukul 20.47 WIB.

Perkara yang masuk ke MK dengan nomor registrasi APP 121/PAN.MK/2015 ditujukan untuk menggugat hasil yang telah dite­tapkan KPU MBD yang me­ng­umumkan pasanganBarnabas Orno-Benjamin Noach sebagai pemenang rekapitulasi perhitu­ngan suara di MBD.

Dengan adanya pengajuan gu­gatan ini, otomatis rencana pene­tapan Orno-Noach sebagai bupati dan wakil bupati MBD terpilih di MBD harus ditunda hingga ada putusan MK.

Dalam pertarungan pilkada MBD, Barnabas Orno - Benjamin Noach unggul dengan total perolehan suara 17.460 suara (43,3 %). Orno-Noach unggul dengan selisih 6,3 persen  atas peringkat kedua Simon M Maahury - Kim D Markus 14.915 suara (37 %). Sementara Nikolas J Kilikili - Johanes H Frans hanya berhasil meraih 7.925 suara (19,7 %) saja.

Walau begitu, akademisi Hukum Tata Negara Unpatti, Jemmy Pietersz menilai jika selisih suara yang di­peroleh pemohon dengan pemenang sesuai hasil rekapitulasi lebih dari 2 persen, maka sulit untuk perkara tersebut diproses oleh MK.

“Terkait Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) semua pasangan calon yang kalah memiliki hak untuk mengaju­kan permohonan gugatan dan MK akan menerima apa yang mereka ajukan. Namun bukan berarti, semua permohonan itu akan langsung disidangkan. MK harus mempelajari dan memeriksa dulu, Apakah per­kara yang diajukan sesuai tidak dengan tata beracara di MK,” ujarnya kepada Siwalima melalui telepon seluler Selasa (22/12).

Dikatakan, berdasarkan tata beracara di MK, gugaatan PHP yang akan diproses adalah untuk sebuah kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk maksimal 250.000 jiwa, maka total selisih suara antara pemohon dan pemenang pemilu harus kurang atau sama dengan dua persen.

Ia menyebutkan, jika berdasarkan pantuan rata-rata selisih suara antara pemenang pemilu dan calon yang kalah sudah lebih dari dua persen sehingga sangat kecil peluang untuk kasus tersebut diproses MK.

“Dalam menetapkan komposisi dua persen selisih suara ini, MK tentu sudah mengambil contoh dari peng­alaman sengketa-sengketa pilkada sebelumnya yakni bila lebih dari dua persen akan sangat sulit pembuktian di lapangan dan tentu akan memakan waktu yang lama,” katanya.

Namun Pietersz enggan berko­mentar lebih jauh mengenai kemung­kinan keputusan MK nantinya karena semua keputusan akhir tentu berada di tangan MK.

Sementara itu, Komisioner KPU Maluku, Syamsul Kubangun kepada Siwa­lima ditempat terpisah menje­las­kan berdasarkan tata beracara guga­tan di MK, jika pemohon telah men­daf­tarkan gugatan ke MK, maka me­reka akan mendapat nomor Akta Peng­ajuan Permohonan Pemohon (APPP).

Dijelaskan, APPP akan diperiksa oleh panitera di MK sehingga jika nanti ditemukan, di dalam berkas yang diajukan pemohonan belum lengkap, maka panitera akan me­ngeluarkan Akta Pendaftaran Tidak Lengkap (APTL) untuk selanjutnya bisa dila­kukan kelengkapan oleh pemohon.

“Setelah semua berkas lengkap, maka perkara yang diajukan akan didaftarkan dalam buku registrasi perkara paling lambat 4 Januari nanti. Setelah itu, akan disampaikan salinan dari MK kepada pemohon dan termohon dalam hal ini KPU, sekalihus pemberitahuan untuk hadir dalam sidang pertama paling cepat 7 Januari,” jelasnya

Dalam sidang pertama tersebut, agenda yang berlangsung adalah pemeriksaan pendahuluan untuk mengetahui apakah perkara yang masuk ke MK layak untuk dilan­jutkan ke sidang selanjutnya yakni sidang panel yang berisi proses pengajuan jawaban dan keterangan dari pihak terkait serta pemeriksaan alat bukti dan saksi untuk ha-hal menjawab perkara.

“Jika sudah dilakukan sidang lanjutan, maka MK harus memu­tuskan paling lambat 45 hari setelah sidang perdana di gelar yakni sekitar 15 Februari. Nanti pada saat pemeriksaan pendahuluan itu, nasib sebuah perkara akan ditolak atau tidak diterima akan diputuskan. Pemerikasaan biasanya terkait de­ngan apakah perkara yang diajukan ini sudah sesuai ketentuan, bagai­mana kedudukan hukumnya serta waktu perkaranya sduah sesuai atau belum,” jelasnya

Ia menambahkan, sampai adanya keputusan tetap dari MK barulah KPU MBD dan SBT baru bisa mela­ku­kan proses lanjutan yakni mene­tap­kan siapa calkada yang terpilih. Se­dangkan Panwaslu SBT sendiri yang dituding pasangan SusGo adalah cikal bakal mereka mengalami kekalahan di SBT, menyatakan siap bila nantinya dipanggil dan menjadi saksi di MK.

“Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa semua surat yang diterima oleh Panwaslu SBT adalah merupakan tembusan dari Pan­wascam. Dan walaupun demikian, setelah kami lakukan koordinasi dengan Panwas­cam di Gorom dan Gorom Timur yang dikatakan bermasalah, memang tidak dijumpai masalah dan ini adalah hasil kon­firmasi mereka langsung dengan KPPS setempat,” tandas Divisi Pengawasan Panwaslu SBT, Saleh Tianotak kepada Siwalima melalui telepon seluler, Selasa (22/12)

Ia mengatakan, pasangan SusGo datang melapor ke Panwaslu hanya membawa surat saja dan tidak mem­bawa berkas-berkas kelengkapan agar bisa dijadikan dasar untuk diteliti lebih lanjut.

“Panwaslu SBT, siap memberikan pembelaan apalagi bila dituding bersalah oleh pemohon dalam hal ini SusGo. Namun harus diingat ber­dasarkan peraturan Bawaslu Nomor 13 tahun 2013, jika jajaran di bawah Bawaslu RI harus memberikan keterangan dalam sidang MK, harus dengan persetujuan dari Bawaslu RI baik keterangan secara lisan maupun tulisan. Jadi tanpa seizin Bawaslu RI, maka tidak bisa,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, kendati selisih perolehan suara antara pasa­ngan calkada peraih suara terbanyak di Kabupaten SBT dengan pasa­ngan berikutnya diatas 2 persen, namun pasangan Sitti Suruwaky-Sjaifudin Goo (SusGo) tetap mengajukan gugatan ke MK.

SusGo mengajukan gugatan aki­bat tidak terima dengan hasil per­hitungan rekapitulasi suara pilkada SBT yang memenangkan pasangan Mukti Keliobas-Fahry Alkatiri. Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) didaftarkan oleh SusGo melalui tim kuasa hukumnya di MK, Senin (21/12) dengan nomor register APPP98/PAN.MK/2015 pukul 11.22 WIB.

Hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara menunjukkan pada pilkada SBT, pasangan Mukti Keliobas-Fachri Alkatiri meraih 36.959 suara (54,3 %) atau unggul 8,6 % atas lawannya Sitti Suruwaky-Sjaifuddin Goo yang hanya meraih 31.071 suara (45,7 %). Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 158 mengatur batas yang jelas tentang selisih suara yang bisa dijadikan gugatan dengan pedoman kepada jumlah penduduk daerah masing-masing.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 158 ayat 2 huruf (a) me­nyatakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling  banyak sebesar dua persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten.

Hal itu juga diatur dalam Peraturan  MK Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 6 ayat 2 huruf (a). (S-42)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon