Hukum ›› MA Vonis Eks Kadis Pertanian SBT 3 Tahun Penjara

MA Vonis Eks Kadis Pertanian SBT 3 Tahun Penjara


Ambon - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi JPU Kejari Maluku Tengah.  Eks Kadis Per­tanian dan Peternakan Ka­bupaten SBT, Nurhayati Yasin Noch alias Yati divonis tiga tahun penjara atas kasus ko­rupsi proyek pengembangan agrobisnis sapi potong tahun 2011.

Tak hanya pidana ba­dan, Yati juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sebelumnya majelis ha­kim Pe­ngadilan Negeri (PN) Ambon, Henky Hendradjaja sebagai ketua bersama Abadi dan Edy Sepjangkaria selaku anggota mem­vonis bebas Yati. 

“MA telah memutuskan tiga ta­hun penjara bagi eks Kadis Perta­nian dan Peternakan SBT, serta mem­bayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata Humas PN Ambon, Herry Setiabudy, kepada Siwalima, di Kantor PN Ambon, Senin (17/4).

Setiabudy menambahkan, salinan putusan segera disampaikan kepada jaksa maupun terdakwa.

Untuk diketahui, pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten SBT melalui Dinas Pertanian dan Peternakan mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan sapi potong bagi kelom­pok peternak. Nama kegiatannya, pengembangan agrobisnis sapi potong dengan anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000.

Selanjutnya berdasarkan SK Bu­pati SBT Nomor : 954/33.18/KEP/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 mengangkat terdakwa Nurhayati Yasin Noch, alias Yati sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Setelah melalui proses lelang, maka PT. Seram Perdana dengan direkturnya Teddy Moksal keluar sebagai pemenang dengan nilai proyek yang dimenangkan sebesar Rp. 2.248.000.000.

Sesuai kontrak, pekerjaan yang harus dilakukan oleh Teddy Moksal adalah pengadaan sapi potong seba­nyak 500  ekor. Rinciannya, 450 ekor betina dengan harga satuan Rp. 4.307.000,-, dan sapi jantan sebanyak 50  ekor dengan harga satuan Rp. 4.292.000. Jangka waktu pengadaan adalah 90 hari kalender, terhitung tanggal 16 Juni 2011 s/d 16 September 2011.

Setelah dilakukan penyerahan, oleh pihak PT. Seram Perdana kepada Dinas Pertanian dan Peternakan SBT, maka sapi-sapi tersebut ditampung pada kandang milik dinas sebelum disalurkan kepada masyarakat yang berdiam di Kota Bula dan wilayah sekitarnya yang dikoordinir langsung oleh terdakwa

Penyaluran sapi tersebut ternyata tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur, yaitu tidak melakukan seleksi terhadap calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang me­menuhi syarat. Terdakwa membuat administrasi kegiatan seolah-olah semua prosedur telah dilakukan.

Atas arahan terdakwa kepada Sitti Hasanah Tuasikal selaku pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hanya menyalurkan 347 ekor sapi, sisanya 142 ekor tidak diketahui keberadaannya. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negara dirugikan Rp. 609.464.000. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon