Daerah ›› LSM Desak Bupati Malteng Tandatangani SPTJM Pastikan Validasi Data PNS

LSM Desak Bupati Malteng Tandatangani SPTJM


Masohi - Guna memastikan validasi data Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kategori dua (K2), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Kajian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Maluku (Pukat Seram) mendesak, Bupati Maluku Tengah (Malteng) Abua Tuasikal menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Desakan ini disampaikan ketua LSM Pukat Seram,  Fahry Asyathry kepada wartawan di Masohi, Sabtu (24/5).

Validasi data ini penting, lanjutnya, agar pemberkasan 400 tenaga honorer K2 yang saat ini sementara di lakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk disampaikan ke ke Badan Kepagawaian Nasional (BKN) tidak lagi mengalami masalah.

“Ini menyangkut nasib 400 orang CPNS yang ditetapkan lulus seleksi CPNS jalur Honorer K2 beberapa waktu lalu, sudah mesti dikirim ke BKN di Jakarta. Sebab jika terlambat maka ratusan orang tersebut bakal terancam tidak diterbitkan NIK-nya oleh BKN. Sehingga demi kepentingan itu, kami mendesak bupati untuk segera menanda tangani SPTJM, guna menyelamatkan nasib ratusan orang tersebut serta untuk menjamin validasi data honorer yang lulus seleksi jalur Honorer K2 itu,” tandasnya.

SPTJM kata dia, diatur sesuai dengan surat kepala BKN Nomor K.26-30/V.23-4/99 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2012, yang memberikan isyarat bahwa, bupati selaku kepala dae­rah harus menjamin data honorer K2 yang disertakan sebagai peserta seleksi CPNS adalah, benar honorer yang tidak dibiayai dengan Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) atau Alo­kasi Pen­dapatan dan Belanja Daerah (ABPD). 

Selain itu, lanjut Asyathry, penan­datanganan SPTJM tersebut sesung­guh­nya mutlak dilakukan bupati, akan tetapi jika ditinjau lebih jauh tentang perintah kepada BKN dimaksud, maka pihak lain yang juga harus membumbuhi tanda tangan adalah kepala dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Askam Tuasikal serta Kepala Dinas Kesehatan dr Jenni Adijaya, apabila para CPNS yang ditetapkan lulus seleksi tersebut juga berasal dari kedua dinas teknis tersebut.

Ia berharap, langkah ini dapat dilakukan secepatnya oleh  pimpinan kabupaten ini, serta  kedua pimpinan SKPD tersebut, sehingga nasib ratusan orang yang saat ini sedang berproses di BKD Malteng dapat segera diper­juangkan, sebab batas waktu yang ditentukan BKN bagi setiap daerah untuk memasukan berkas para CPNS yang lulus seleksi tersebut hingga akhir Mei mendatang. (S-36)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon