Hukum ›› Lelang Seragam, Poltekes Diingatkan Taat Aturan

Lelang Seragam, Poltekes Diingatkan Taat Aturan


Ambon - Kendati sudah menetapkan pemenang lelang pengadaan pakaian seragam di Politeknik Kesehatan (Poltekes) Maluku tahun 2018 melalui LPSE Ke­menterian Kesehatan, sejak 31 Mei 2018 lalu, namun hingga kini belum juga dilakukan pe­nandatangan kontrak, sehi­ngga hal itu merupakan pela­nggaran hukum.

Akademisi Fakultas Hukum Unidar, Rauf Pelu mengata­kan, proses pelelangan ba­rang dan jasa yang dilakukan harus mengacu pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, dimana penandatanganan kon­trak itu sudah harus dila­kukan setelah 14 hari dite­tapkan pemenangnya.

“Poltekes Maluku telah me­langgar aturan, karena didalam pasal 61 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pada huruf (h) menyebutkan, surat penunju­kan penyedia barang jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat enam hari kerja setelah pengumuman penetapan peme­nang lelang/seleksi, apabila tidak ada sanggahan, atau se­telah sanggahan dijawab da­lam hal tidak ada sanggahan banding. Selanjutnya pada huruf (j) menyatakan, kontrak ditanda­ta­ngani paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ,” ungkap Pelu, kepada Siwalima, melalui telepon se­lulernya, Jumat (10/8).

Ia meminta supaya pihak Poltekes Maluku taat aturan dan tidak melanggar Perpres tersebut. “Jika Poltekes mela­nggar aturan maka CV Her­dino yang telah ditetapkan sebagai pemenangnya bisa memproses hukum pihak Poltekes,” ujarnya.

Disinggung soal adanya konspirasi yang sengaja dila­kukan oleh Poltekes karena PPK sudah mengan­tongi ca­lon pemenang yakni CV Ma­waddah, yang merupakan ke­rabat dekat PPK, Pelu mene­gaskan proyek ini sarat de­ngan kolusi dan nepotisme.

“Kalau sudah ada calon pemenang titipan, maka pro­yek ini diduga sarat dengan kolusi dan nepotisme dan tentunya juga korupsi karena pasti diduga PPK akan men­dapatkan fee dari proyek tersebut,” ujarnya.

Bisa Digugat

Jika Poltekes Maluku tidak melakukan proses penanda­ta­ngan kontrak dengan CV Herdino sebagai pemenang proyek pengadaan pakaian seragam senilai Rp 965 juta itu, maka akan menjadi pintu masuk untuk digugat ke PN Ambon.

“Poltekes sudah melanggar Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dimana penandata­ngan kontrak itu harus dila­kukan 14 hari setelah dite­tapkan peme­nangnya tetapi sampai saat ini sudah kurang lebih tiga bulan belum juga menandatangani kontrak tersebut maka Poltekes bisa diproses hukum,” ujar Praktisi Hukum, Djidon Batma­molin, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Jumat (10/8).

Ia menghimbau kepada pihak Poltekes agar segera melakukan penandatangan kontrak dengan CV Herdino karena sudah saatnya dilaku­kan pengadaan terhadap pa­kaian seragam bagi mahasis­wa baru.

“Jangan lagi berlarut-larut, pihak Poltekes agar segera melakukan penandatangan kontrak dengan CV Herdino karena sudah saatnya dilaku­kan pengadaan terhadap pa­kai­an seragam bagi mahasis­wa baru dan tidak ada alasan untuk dilakukan pembatalan maupun pelelangan ulang,” katanya.

Konspirasi

Sebelumnya diberitakan, lelang pengadaan pakaian se­ragam di Politeknik Kese­hatan (Poltekes) Maluku ta­hun 2018 melalui LPSE Ke­menterian Kesehatan sudah selesai sejak 31 Mei lalu. CV Herdino dite­tapkan sebagai pe­menang. Tetapi hingga saat ini belum juga dilakukan penandatangan kontrak.

Diduga, ada konspirasi yang dilakukan oleh pejabat pem­buat komitmen (PPK), Rahwan Achmad untuk menga­mankan pihak tertentu dalam proyek senilai Rp 965 juta itu.

Sumber Siwalima, di Polte­kes Maluku Kamis (9/8) men­jelaskan, untuk proyek pe­nga­daan pakaian seragam, per­lengkapan dan atribut maha­siswa Poltekes Maluku tahun 2018 Direktur Poltekes meng­angkat Pokja ULP untuk melakukan lelang melalui LPSE Kemenkes.

Ada 39 perusahaan yang mendaftar untuk ikut lelang. Setelah verifikasi, dilanjutkan dengan tahapan teknis hingga tahapan evaluasi. CV Herdino kemudian ditetapkan sebagai pemenang dengan harga pena­waran sebesar Rp 890.575. 000 dari pagu sebesar Rp 965 juta.

“Setelah dilakukan proses lelang, ULP melakukan veri­fikasi administrasi dan teknis, ternyata satu-satunya peru­sa­haan yang memenuhi sya­rat adalah CV Herdino sehi­ngga ditetapkannya sebagai pemenang pada 31 Mei lalu,” ujar sumber itu.

Setelah pemenang diumum­kan melalui LPSE Kemenkes, tidak ada yang mengajukan sanggahan. Namun anehnya, PPK belum juga membuat kontrak dengan CV Herdino.

Sumber itu mengatakan, PPK tidak setuju CV Herdino memenangkan lelang tersebut karena PPK sudah mengan­tongi calon pemenang yakni CV Mawaddah, yang meru­pakan kerabat dekat PPK.

“Yang kita dengar, PPK ingin membatalkan proses lelang yang sudah dilakukan oleh ULP dan akan menyurati Kemenkes untuk dilakukan proses lelang ulang, karena PPK menghen­daki CV Mawa­ddah yang me­rupakan kera­bat dekat PPK itu memenangkan lelang terse­but,” bebernya.

Kata dia, hal ini sudah dike­tahui oleh Direktur Pol­tekes Ma­luku, Hairudin Rasako, se­laku kuasa pengguna anggaran (KPA), namun Rasako tidak bisa berbuat apa-apa, karena pro­yek ini dikendalikan oleh PPK.

“Dari awal sudah tercium adanya kolusi dalam proyek ini, namun ULP tetap tegas untuk bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku karena saat dilakukan verifikasi dan sampai pada hasil evaluasi ternyata CV Mawaddah ini tidak meme­nuhi syarat karena dari hasil uji lab, kualitas jenis dan merek kain yang dita­warkan dibawah standar dan tidak juga dilampirkan dokumen hasil lab terhadap pengujian tahan luntur warna dan pe­nodaan warna sehingga CV Mawaddah ini dinyatakan tidak lolos,” ujarnya.

Direktur CV Herdino, Hasan Marasabessy, yang dikonfir­masi, membenarkan jika CV Herdino telah ditetapkan se­bagai pemenang proyek pe­ngadaan pakaian seragam, perlengkapan dan atribut mahasiswa Poltekes Maluku tahun 2018 sejak tanggal 31 Mei lalu, namun sampai saat ini belum dilakukan penanda­tangan kontrak.

Sementara PPK Rahwan Achmad, yang dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selu­lernya, Kamis (9/8), tidak diangkat. Sms yang dikirim­pun juga tak direspons.(S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon