Kesra ›› Lekatompessy: Terminal Mardika Perlu Ditata

Lekatompessy: Terminal Mardika Perlu Ditata


Ambon - Terminal Mardika, perlu ditata sesuai dengan peruntukkannya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam hal ini, Dinas Perhbungan kota.

Pasalnya, yang dimaksudkan dengan terminal adalah pangkalan angkutan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan, keberangkatan serta menaikan dan menurunkan penumpang atau barang, dengan demikian, maka dibangunlah terminal.

"Di dalam terminal hanya akan terjadi persinggahan angkutan umum, perpindahan orang dan barang untuk menuju ke daerah tertentu, maka aspek prioritasnya adalah kelancaran, kenyamanan, kemanan dan keselamatan orang atau barang," jelas Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Denny Lekatompessy kepada Siwalima di Baileo Rakyat, Belakang Soya, Senin (21/2).

Dengan demikian kata dia, terminal tidak diperuntukkan untuk pusat transaksi bisnis maupun ekonomi, sehingga lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal bukan untuk fasilitas pasar atau jual beli dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjamur dengan memakai alasan mencari sesuap nasi.

Menurutnya, dalam kaitan dengan fungsi dan keperuntukan terminal tersebut, maka dirinya meminta kepada Dishub kota untuk segera menata kembali terminal ini sesuai dengan peruntukkannya.

"Terminal mardika mesti dikembalikan sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya. Keluhan para pengemudi angkot tentang terhambatnya arus lalu lintas masuk dan keluar terminal sangat berpengaruh terhadap penurunan pendapatan mereka. Belum lagi ancaman keamanan bagi para sopir angkot dan keluhan para penumpang pemakai jasa angkot soal kepadatan, bahkan ketidaknyamanan saat masuk dan keluar terminal," tandasnya.

Dikatakan, Dishub mestinya mengaktifkan kembali berbagai fasilitas terminal yang ada dan wajib memberikan rasa aman, nyaman, tertib serta kelancaran bagi pengguna terminal. Upaya ini mesti dilakukan secara sinergis dalam membangun kerjasama dengan pihak Disperindag, Satlantas Polres Ambon maupun pihak Satpol PP.

Ditambahkan, Dinas Pendapatan Kota Ambon juga harus menyelidiki oknum-oknum yang tetap menagih retribusi kepada para PKL di areal terminal ini, sebab hal ini sama artinya dengan mengajak para PKL untuk menentang upaya penataan fungsi terminal.

"Untuk itu perlu ada kerjasama antara pihak-pihak yang berkompeten secara sinergis Komisi III DPRD Kota Ambon, akan tetap mengawal hal ini demi kepentingan masyarakat di kota ini. (S-34)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon