Pendidikan ›› Latumeten: Masuk SD tak Perlu Melalui Seleksi

Latumeten: Masuk SD tak Perlu Melalui Seleksi


Ambon - Berdasarkan Peraturan Peme­rintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penge­lolaan dan Penyelenggaraan Pendidi­kan maka, setiap Sekolah Dasar (SD) yang membuka peneri­maan siswa baru dilarang melakukan seleksi bagi setiap siswa TK yang akan melanjutkan studi mereka ke sekolah tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon Jusuf Latumeten menegaskan, jika ada SD yang melakukan seleksi dalam peneri­maan siswa baru maka, pemkot dalam hal ini Dinas Pendidikan harus memberikan sanksi terhadap sekolah tersebut karena telah melanggar aturan pemerintah.

“Harus ada tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran seperti ini. Setiap SD tidak boleh berlakukan selaksi berupa tes baca, tulis dan hitung atau calistung,” tegas Latumeten kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis(18/5)

Menurutnya, aturan pemerintah tidak boleh dilanggar untuk itu Dinas Pendidikan harus melakukan penga­wasan agar setiap SD mematuhi semua aturan itu. Mengapa pemerintah mem­ber­lakukan aturan ini apalagi peme­rintah sementara gencar menjalankan program pengentasan angka putus sekolah.

Oleh sebab itu jika masih ada sekolah yang memberlakukan seleksi sebagai syarat bagi siswa baru, dikuatirkan justru menghambat anak-anak yang akan sekolah sehingga itu akan berdampak buruk terhadap program pemerintah.

Ia berjanji akan mengawasi proses penerimaan peserta didik baru. Jika ada sekolah yang memberlakukan seleksi masuk maka, akan langsung ditegur sebab itu telah melanggar aturan. larangan menerapkan seleksi siswa baru ini telah diatur dalam UU yang dirinci dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk diketahui aturan yang melarang adanya seleksi penerimaan siswa baru untuk dari TK ke SD ter­cantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pen­didikan. PP tersebut mengacu pada Pasal 5 ayat (2) UU D 45 dan UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Pada Paragraf 3, penerimaan pe­serta didik pasal 69 menyebutkan, pe­serta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah ber­usia 6 (enam) tahun, pengecualian ter­hadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional, da­lam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya, SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sam­pai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya, penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain, SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon