Kriminal ›› Lakukan Pungli, Sekretariat Satpol Pemprov Ilegal Digerebek

Lakukan Pungli, Sekretariat Satpol Pemprov Ilegal Digerebek


Ambon - Satpol PP Provinsi Ma­luku menggerebek sekreta­riat Satpol PP ilegal yang berlokasi di Rina Makana, Jalan Raya Pattimura, Rabu (11/7).

Penggerebekan dipim­pin Kasubdit Penyelidikan dan Penegakan Hukum Sat­pol PP Maluku, Stela Re­waru.

Langkah penggere­be­kan dilakukan, setelah Ka­subdit Penyelidikan dan Penegakan Hukum Satpol PP Maluku menerima infor­masi, kalau sekretariat Sat­pol PP ilegal itu, melakukan pungli.  

Sekretariat itu, diduga bentukan Sekretaris Satpol PP Pemprov Maluku, Bertha Unawekla, yang bekerja sama dengan Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw.

Saat penggerebekan, ada dua orang yang berada di sekretariat itu. Keduanya bertugas untuk mendata 1300 warga Kota Ambon yang sebelumnya sudah menjalani latihan di kawasan Gongsalo Veleso, Kopertis. Mereka dijanjikan oleh Rahakbauw untuk menjadi anggota Satpol PP.

Sebagai jaminan menjadi anggota Satpol PP, 1300 warga itu, diwajibkan menyetor Rp 100 ribu per orang di sekretariat ilegal itu. Setipa orang menyetor, diberikan kaus berwarna putih.

“Jadi tadi kita melakukan pengerebekan di Seketariat Satpol PP di Rina Makan karena ada indikasi kuat dilakukan pemerasan kepada 1300 warga Kota Ambon. Mereka  diminta oleh sekretariat untuk menyetor uang Rp.100 ribu dan sebagai bentuk terima kasih, yang setor uang diberikan baju kaus. Kita pantau pergerakan ini sudah lama dan tadi ketika mendapatkan informasi kita langsung menuju ke Rina Makana,” kata Kasubdit Penyelidikan dan Penegakan Hukum pada Satpol PP Maluku, Stela Rewaru kepada wartawan, di Ambon usai melakukan penggerebekan.

Rewaru mengatakan, dari keterangan yang diperoleh saat pengerebekan itu, pembentukan sekretariat dan penarikan uang itu atas perintah Kasatpol PP Maluku Paulas Kaihatu dan juga Sekretaris Satpol PP Bertha Unawekla.

“Memang ada pemungutan uang sebesar Rpp 100 ribu dan pengakuan staf setelah didalami, ternyata dugaan pungutan itu atas perintah dari Kasatpol PP Maluku Poly Kaihatu dan juga Sekretaris Satpol PP Bertha Unawekla,” jelas Rewaru.

Rewaru mengatakan, pihaknya akan mendalami kasus ini, karena Pemprov Maluku tidak pernah menerima anggota Satpol PP tahun 2018.

“Jadi kita akan penyelidikan atas kasus ini, karena Pemerintah Provinsi Maluku dengan tegas tidak menerima anggota Satpol PP Maluku tahun 2018 dan itu resmi,” tegas Rewaru.

Dijelaskan, uang yang ditarik dari masyarakat itu dengan dijanjikan akan diangkat menjadi anggota Satpol PP Maluku.

“Kita anggap ini pelanggaran sehingga kita tertibkan, dan keberadaan sekretrariat ini akan kita pantau terus. “Kita masih dalami masalahnya duluh sehingga belum diajukan ke rana hukum,” tandas Rewaru.

Janji

Seperti diberitakan, halaman kediaman Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Karang Panjang Ambon penuh sesak, Kamis (3/5) 2018 malam. Ratusan orang berkumpul untuk mendengar penjelasan soal pengangkatan mereka menjadi anggota Satpol PP tahun ini.

Mereka bersemangat datang karena yakin, dengan janji RR, untuk meng­angkat mereka menjadi anggota Satpol PP. “Kalian saya pastikan akan diangkat menjadi anggota Satpol PP Provinsi Maluku setelah pemilihan gubernur Maluku dan juga pemilihan legislatif selesai,” kata RR, yang berbicara di hadapan mereka.

Suara RR yang terdengar keras melalui mic, disambut tepuk tangan oleh ratusan warga. RR tak sendiri. Namun ada juga dua politisi Partai Golkar, Fredy Latumahina dan Edison Betaubun.

Tidak Ada

Sementara Sekretaris Satpol PP Pemprov Maluku, Margareta Unawekla ketika dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (3/5) menegaskan, tidak ada perekrutan anggota Satpol PP tahun 2018. “Kita tahun ini tidak ada perekrutan anggota Satpol PP,” kata Unawekla.

Ditanya soal janji RR kepada ratusan warga yang akan mengangkat mereka menjadi anggota Satpol PP, Unawekla mengaku tidak tahu soal itu. “Silakan konfirmasi kepada wakil ketua DPRD Maluku, kalau itu saya tidak tahu,” kilahnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi Maluku, Lutfi Rumbia menegaskan, tidak ada anggaran dalam APBD Maluku tahun 2018 untuk membiayai pengangkatan anggota Satpol PP yang baru.

“Tidak ada anggaran soal itu, dan kalau pun ada pasti harus ada izin dan persetujuan dari sekda,” kata Rumbia, yang dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya, Jumat (4/5).

Rumbia mengaku tidak tahu menahu dengan rencana rekrutan anggota Satpol PP yang baru, karena ketika ada perekrutan harus juga dipertimbangkan kondisi keuangan daerah. “Mampukah kita membayar jumlahnya sebanyak itu, dan apakah mereka diangkat itu sudah berdasarkan pertimbangan daerah, itu yang jadi soal. Jadi silakan menanyakan langsung ke sekda soal itu,” kata Rumbia.

Kepala BKD Maluku, Femmy Sahetapy juga menegaskan, tidak ada rencana penerimaan tenaga honorer untuk Satpol PP tahun ini.

Ia mengakui, tahun ini ada penerimaan ASN, tetapi jumlahnya sesuai dengan kuota dan yang diterima melalui tes khususnya untuk bidang kesehatan, pendidikan dan tenaga teknis lainnya, sedangkan honorer untuk Satpol PP tidak ada. Apalagi, mau direktur lebih dari 1000 orang. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon