Daerah ›› Lagi, PNS Pemprov Keluhkan TKD 2 Bulan

Lagi, PNS Pemprov Keluhkan TKD 2 Bulan


Ambon - Para PNS di lingkup Pemprov Maluku kembali mengeluh. Tun­jangan kinerja daerah (TKD) bulan Januari dan Februari 2019 hingga kini belum dibayar.

Janji Kepala Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Maluku, Lutfi Rumbia melunasi TKD PNS pada tanggal 11 Maret, namunsampai saat ini tak kunjung dicair­kan.

“Untuk Januari dan Februari belum cair, yang baru cair itu bulan Desember, itu pun cair di akhir Februari kemarin. Janji kepala keuangan katanya awal Maret, tapi belum ada tanda-tanda untuk pencairan,” kata salah satu PNS yang mengaku bekerja di Bappeda, kepada Siwalima, di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (13/3).

Ia berharap, pemprov memper­hatikan hak-hak PNS, sebab mereka sudah melaksanakan tugas pokok­nya dengan baik.

“Harusnya ini menjadi perhatian pemerintah, bukan setiap saat terlambat seperti ini, kita jadi malas, sudah kerja tapi hak tidak diper­hatikan,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikeluhkan, salah satu staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.

“Saya kemarin baru dapat Desember, itu pun di bulan Februari. Sedangkan dua bulan ini, kami dijanjikan akan dicairkan di bulan Maret, namun sampai saat ini belum ada titik terang,” ujarnya.

PNS di Biro Umum berharap, kedepan pembayaran TKD tidak lagi terlambat. Hak-hak PNS harus menjadi perhatian pemprov.

Janji April Bayar

Kepala Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Maluku, LutfiRumbia, yang dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (13/3) mengakui, belum membayar TKD PNS bulan Januari-Februari. Dua bulan TKD itu, akan dibayarkan di bulan April .

“Belum bayar, nanti kita akan bayarkan di bulan April,” kata Rumbia.

Besaran TKD yang harus dibayar pemprov bervariasi. PNS yang menduduki jabatan eselon II, bila bekerja maksimal akan menerima TKD Rp 5 jutaan setelah dipotong pajak. Eselon III menerima Rp 3 jutaan, setelah dipotong pajak dan eselon IV memperoleh Rp 2 jutaan, setelah dipotong pajak.

Selanjutnya, PNS non eselon, misalnya golongan III akan me­nerima TKD sekitar  1,8 juta, setelah dipotong pajak. Sedangkan go­longan II menerima Rp 1 jutaan, tanpa pajak. (S-40)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon