Kriminal ›› Lagi, Jaksa Periksa Tiga Anggota DPRD Malteng Kasus Dugaan Korupsi Lahan KTM

Lagi, Jaksa Periksa Tiga Anggota DPRD Malteng


Ambon - Kejati Maluku kembali memeriksa tiga anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) terkait ka­sus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan proyek Kota Terpadu Mandiri (KTM) senilai Rp 1,7 milyar lebih di kabupaten tersebut, Selasa (8/1).

Mereka yang diperiksa adalah Wakil Ketua Komisi C Irawady, Sekretaris Komisi C Ny S Patty serta Anggota Komisi C Alex Picarima.

Pantauan Siwalima, mereka ber­tiga diperiksa sebagai saksi secara terpisah oleh penyidik terkait penam­bahan anggaran Rp 750 juta dalam APBD untuk pembayaran lahan KTM, padahal DPRD hanya menyetujui anggaran sebesar Rp 1 milyar.

Pemeriksaan terhadap ketiga saksi dibenarkan Kepala Seksi Pene­rangan Hukum dan Humas (Kasi­penkum) Kejati Maluku, I Nyoman Sandy kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (8/1). Namun dia tak menjelaskan lebih jauh dengan alasan masih dalam tahap penyelidikan.

Ditanya apakah ada agenda untuk pemeriksaan terhadap mantan Bupati Malteng Abdullah Tuasikal, Sandi buru-buru mengaku tidak tahu. “Oh, kalau itu saya belum tahu karena saat ini kita masih memintakan keterangan dari berbagai pihak,” ujarnya singkat.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Maluku tak bisa me­loloskan Abdullah Tuasikal dalam kasus dugaan korupsi proyek KTM. Sebagai Bupati Malteng saat itu, Tuasikallah yang mengen­dalikan mega proyek tersebut, baik itu dalam pengadaan lahan hingga pembangunan fisik proyek.

Hal ini ditegaskan Ketua Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Seram Utara Achmad Minangkabau kepada Siwalima, Kamis (27/12).

Ia meminta Asintel Abdul Azis tak hanya fokus pada pengadaan lahan, namun fisik proyeknya juga harus diusut. “Kejati jangan hanya terfokus pada pengadaan lahan namun juga terhadap fisik proyek misalnya fisik kesehatan maupun pendidikan juga bermasalah,” ujar Minangkabauw.

Menurut dia, Tuasikal yang paling mengetahui soal proyek yang meng­habiskan anggaran puluhan milyar ini, sehingga dirinya harus dipanggil untuk dimintai pertanggungjawabannya.

Untuk diketahui, dalam proyek KTM, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malteng yang juga mendapatkan kucuran dana untuk membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan di lokasi KTM, ternyata tidak dilakukan.  Justru proyek-proyek dialihkan ke luar lokasi KTM yang disebut-sebutkan seluas 140 hektar itu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2011 mengisyaratkan bahwa se­lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinkes dan Dinas Pendidikan Malteng juga mendapatkan anggaran sebesar Rp 6,6 milyar untuk mem­bangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan pada  kawasan KTM.

Karena itu, tidak dibenarkan jika dana DPPID dipergunakan untuk membangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan di luar kawasan KTM.

Minangkabauw menyesalkan kebijakan Tuasikal yang mengalihkan proyek tersebut diluar kawasan KTM.

“Kami minta kejati jangan melindungi Tuasikal dan kroni-kroninya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek KTM ini apalagi ada informasi yang ber­edar jika Kejati Maluku melalui Asintel Abdul Azis telah menyusun skenario untuk ‘menyelamatkan’ Tuasikal bersama kroni-kroninya,” tandasnya.

Informasi bahwa Kejati Maluku melalui Asintel Abdul Azis telah me­nyusun skenario untuk ‘menyela­matkan’ Tuasikal bersama kroni-kroninya Direktur PT Kobi Indah, Hainudin alias Ode Rambu Putih, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabu­paten Malteng, Usman Rahawarin telah beredar luas di masyarakat.

Kendati Tuasikal Cs memegang peran penting untuk lolosnya anggaran lahan KTM senilai Rp 1,7 milyar lebih, na­mun mantan Sekda Malteng, AR Sukur yang akan dijadikan kambing hitam. Sumber di kejaksaan juga menye­butkan, penye­lidikan proyek pengadaan lahan senilai Rp 1,7 milyar lebih ini diarahkan jaksa kepada mantan Sekda Malteng, AR Su­kur. Sementara Bupati Malteng saat itu, Abdullah Tuasikal dan kroninya Direktur PT Kobi Indah, Hainudin alias Ode Rambu Putih bakal diloloskan. “Jadi kesala­hannya akan ditimpakan kepada mantan sekda, sementara yang peng­ambil policy tak disentuh,” kata sumber itu.

Sumber itu juga mengungkapkan, saat diperiksa beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Malteng, Azis Mahulette telah me­ngakui bahwa dewan hanya menyetujui anggaran Rp 1 milyar untuk pembayaran lahan KTM. Sedangkan penambahan Rp 750 juta atas instruksi Tuasikal selaku bupati kepada Sukur selaku sekda. Namun instruksi Tuasikal kepada sekda itu tidak dalam bentuk tertulis. Hal ini dijadikan cela bagi Asin­tel untuk tidak menyentuh Tuasikal, dan menjerat Sukur.

Sumber di kejaksaan juga menye­butkan, jaksa telah memerintahkan Kepala Sekretariat DPRD Malteng untuk membawa rekaman pembahasan ang­garan lahan KTM untuk diperiksa. ‘‘Sudah diminta untuk bawa saat pe­me­riksaan, biar kita buktikan kete­rangan­nya Ketua DPRD,” ujar sumber tadi.

Bukan hanya Tuasikal, kroninya Direktur PT Kobi Indah, Hainudin alias Ode Rambu Putih juga bakal tak disentuh jaksa. Sebab, Ode Rambu Putih adalah orang dekatnya Tuasikal. Indikasinya jelas. Saat turun pemeriksaan lahan KT­M beberapa waktu lalu, tim jaksa yang dipimpin Asintel diberi pelayanan isti­mewa oleh Ode Rambu Putih.

Untuk di­ke­tahui, DPRD menge­luarkan reko­men­­dasi persetujuan pembayaran la­han KTM tahap pertama senilai Rp 1 milyar. Kemudian anggaran pengadaan lahan pembangunan KTM tahap kedua sebesar Rp 750 juta dibayarkan Pemkab Malteng kepada PT Kobi Indah  sebesar Rp 650 juta.

Anggaran Rp 750 juta itu masuk dalam APBD Malteng Tahun 2012, tanpa melalui pembahasan DPRD.

Pahadal Direktur PT Kobi Indah, Hainudin alias Ode rambu Putih mem­beli lahan sekitar 140 hektar hanya dengan harga 175 juta. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon