Politik ›› KPU Siap Hadapi HEBAT SA: Saya Terima Hasil Pilkada

KPU Siap Hadapi HEBAT


Ambon - Langkah Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath ke Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak membuat KPU Maluku gentar.

KPU Maluku sangat siap untuk menghadapi guga­tan pasangan dengan jargon HEBAT itu.

Ketua KPU Maluku, Syamsul Rivan Kubangun mengaku, KPU RI melalui Biro Hukum telah me­nyampaikan kepada KPU Maluku, tentang akta pen­daftaran perkara perselisi­han hasil pemilihan kepala daerah, yang terdaftar tanggal 10 Juli 2018, pukul 16.36 WIB dengan pemohon pasangan HEBAT melalui kuasa hukum­nya, Henry Lusikooy, dkk.

“Prinsipnya, KPU sebagai termohon akan selalu siap dan menyiapkan hal-hal yang ber­kaitan dengan gugatan seng­keta hasil pilkada itu. Jadi MK itu adalah salah satu lem­baga yang diberikan kewena­ngan konstitusi memeriksa per­kara perselisihan hasil pil­kada. Dan kami KPU Maluku siap untuk menghadapi perse­lisihan pil­kada itu karena sejak awal, kami sudah memper­siapkan hal-hal yang berkai­tan dengan potensi  sengketa yang bakal terjadi,” tandas Kuba­ngun, kepada wartawan, di Kan­tor KPU Maluku, Rabu (11/7).

Ia mengaku hingga kini, KPU Maluku belum mendapat­kan registrasi permohonan gugatan itu. Setelah dicatat dalam buku register perkara, barulah KPU Maluku dipanggil.

“Berdasarkan pengalaman pilkada di tahun 2013 lalu, nanti KPU RI yang akan mengkon­so­lidasikan berkaitan dengan selu­ruh sengketa pemilihan sehingga akan ada SOP yang akan dibe­rikan oleh KPU RI untuk bagaimana kita menyiap­kan kronologisnya, menyiap­kan ja­wa­ban dan alat bukti dan sebagainya dan beberapa wak­tu lalu juga, teman-teman komi­sioner telah mengikuti bimtek di MK untuk menge­tahui taha­pan-tahapannya mau­pun ba­gai­mana menjawab jawaban dari pemo­hon,” papar Kuba­ngun.

Pokok Gugatan

Sementara itu, berdasarkan pokok permohonan gugatan HEBAT yang disampaikan ke MK, yang ditandatangani oleh Yani Tuhurima dan Anthoni Hatane, disebutkan sangat  ber­keberatan atas keputu­san KPU Maluku selaku termohon terta­nggal 9 Juli 2018 Nomor:  717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang penetapan rekapitulasi penghitungan per­olehan suara pemilihan guber­nur dan wakil guber­nur Ma­luku tahun 2018.

HEBAT mengklaim hasil pemungutan suara dan hasil penghtiungan suara yang di­lakukan oleh KPPS, sebagai­ma­na yang tertuang dalam for­mu­lir CI- KWK-KPU, kemudian dilakukan  rekapitulasi  hasil pe­ng­hitungan perolehan suara oleh PPS, PPK sesuai Formu­lir DA - KWK.KPU dan For­mulir Model DAI - KWK. KPU serta rekapitulasi peng­hitungan suara di KPU Malaku sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB - KWK. KPU dan Formulir Model Mo­del DBl - KWK. KPU pada enam kabupaten di Provinsi Maluku mengandung pelang­ga­ran hukum yang sistimatis, penggelembungan suara, poli­tik uang dan berbagai ke­cu­rangan lainnya untuk meng­hi­langkan hak suara dari pemilih.

Pelanggaran itu dapat di­kua­lifikasikan sebagai perbuatan termohon yang dilakukan se­cara terstruktur, sistematis dan masif sehingga telah me­ngurangkan suara dari pemo­hon dan menguntungkan pasa­ngan calon lainnya.

Berdasarkan uraian-urai­an, pemohon meminta kepada  majelis hakim MK agar men­jatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut; per­tama, mengabulkan permoho­nan keberatan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruh­nya. Dua,  menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai ke­kuatan hu­kum mengikat kepu­tusan termo­hon dan memerin­tahkan termo­hon untuk mela­kukan pemungu­tan suara ula­ng di seluruh TPS pada enam ka­bupaten, yaitu Ka­bupaten Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Buru Selatan, Buru dan Kabu­paten Maluku Barat Daya, serta me­merintahkan Bawaslu Maluku mengawasi pemungutan suara ulang tersebut.

Terima

Walaupun sebagai peme­nang kedua, calon gubernur pe­tahana Said Assagaff memas­tikan tidak akan menggugat ha­sil pleno rekapitulasi KPU Ma­luku yang memenangkan pasa­ngan BAILEO. Ia legowo mene­rima hasil pilkada tersebut.

“Saya kira semua sudah tahu hasilnya, siapa pememang pil­kada. Pilkada sudah selesai dan saya menerima hasilnya dan tidak akan melakukan gu­gatan hasil pilkada,” kata Assagaff, kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (11/7).

Pemilihan sudah selesai. SA, panggilan Said Assagaff me­minta masyarakat tetap men­jaga stabilitas keamanan. “Saya berharap masyarakat tetap akan menjaga stabilitas keama­nan di Maluku,” himbaunya.

SA yang berpasangan de­ngan Andreas Rentanubun ini mengatakan, pihaknya tidak melihat ada pelanggaran dalam pilkada Maluku. Sehingga tidak akan menggugat ke MK. “Ka­lau HEBAT mau gugat silakan mungkin mereka punya bukti kuat, namun kita tidak melihat adanya pelanggaran, sehingga tidak menggugat,” tandasnya.

Kokoh

Dalam pleno hasil rekapi­tulasi yang dilakukan KPU Ma­luku pada Senin, (9/7), pasa­ngan BAILEO unggul di 6 kabupaten/kota, diikuti SAN­TUN di 2 kabupaten/kota. Se­dangkan pa­sa­ngan HEBAT, be­rada di posisi juru kunci, de­ngan menang di 3 kabupaten/kota.

Adapun hasil perhitungan suara tersebut adalah sebagai berikut, Kota Ambon pasangan SANTUN 41.249 (29, 40%), BAILEO 46.139 (32, 89%) dan HEBAT  52.892 (37, 70%), Kabu­paten Maluku Tengah, pasa­ngan SANTUN 57. 504 (32, 00%), BAILEO 75.838 (42,20%), dan HEBAT 46.349 (25,79%).

Kemudian di Kabupaten Buru, pasangan SANTUN 15. 340 (25, 75%), BAILEO 39.168 (65,69%) dan HEBAT 5.112 (8, 57%), Ka­bu­paten SBB SAN­TUN 29.384 (28,76%), BAILEO 48.719 (47, 69%) dan HEBAT 24.060 (23, 55%), Kabupaten MTB SAN­TUN 21.520 (45, 12%), BAILEO 17.587 (36,87%) dan HEBAT 8.583 (17,99%).

Selanjutnya di Kabupaten Buru Selatan SANTUN mem­per­oleh 8.675 (20,41%), BAI­LEO 27.513 (64,74%) dan HEBAT 6.306 (14.90%), Kota Tual SANTUN 11.546 (35, 85%), BAILEO 7.786 (24,17%) dan HEBAT 12.869 (39.96%).

Di Kabupaten Maluku Teng­gara pasangan SANTUN 21. 686 (38. 80%), BAILEO 6.035 (10.80%) dan HEBAT 28.158 (50.39%), Kabupaten Aru SAN­­TUN 7.421 (18,80%), BAI­LEO 20.829 (53, 79%) dan HE­BAT 11.203 (28, 39%), Kabupa­ten Seram Bagian Timur  pasa­ngan SAN­TUN ung­gul 32.546 (49, 96%), BAILEO 5. 847 (8,98%) dan HEBAT 26. 743 (41,05%), kemudian di Kabu­paten Maluku Barat Daya SANTUN 4.165 (10, 14%), BAI­LEO 33.521 (81,66%) dan HEBAT 3.361 (8,18%).

Total perolehan suara SAN­TUN 251.036 (31,16%), BAI­LEO  328.982 (40,83%) dan HEBAT 225.636 (28,00%).

Jumlah suara sah 805.654 dan suara tidak sah 8.384, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah 814.038. Hasil tersebut selaras dengan quick count KCILSI yang dilakukan, Rabu (27/6) lalu.

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku dipimpin oleh Ketua KPU Maluku, Syamsul Rivan Kubangun, didampingi empat komioner lainnya yakni Devisi Teknis La Alwi, Devisi Hukum dan Pengawasan Almu­datzir Sangadji, Devisi Data Ha­nafi Renwarin dan Devisi Logistik danUmum Ireine Pontoh.

Turut hadir Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely, komi­sioner Paulus Titaley dan Astuty Usman.

Hasil pleno rekapitulasi peng­hitungan suara itu, dituangkan dalam SK KPU Maluku Nomor:  717/HK.03.1/Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang Penetapan Reka­pitulasi Hasil Penghitu­ngan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 serta Berita Acara Nomor: 716/BA/PROV/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Ha­sil Penghitungan Suara diting­kat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Ketentuan

Untuk diketahui, dalam pasal 156 UU Nomor 10 Tahun 2016 ten­tang Pilkada menjelaskan, per­selisihan penetapan perole­han suara hasil pemilihan ada­lah per­selisihan yang dapat mem­peng­aruhi penetapan ca­lon terpilih.

Selanjutnya, pasal 157 me­nyatakan, perkara hasil pilkada di provinsi, kabupaten atau kota, diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Na­mun karena hingga saat ini be­lum dibentuk, maka dikem­balikan ke MK.

Gugatan ke MK itu paling lambat diajukan 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU provinsi atau kabu­paten, kota, dilengkapi doku­men bukti dan keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi peng­hitungan suara.

Jika permohonan diterima, MK akan memutuskan perkara itu paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

Untuk Pilgub

a. Provinsi dengan jumlah pen­duduk sampai dengan 2.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat per­bedaan paling ba­nyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000. 000 sampai dengan 6.000. 000, pe­ngajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak se­besar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000. 000 sampai dengan 12.000. 000 jiwa, pengajuan perselisihan perole­han suara dilakukan jika terda­pat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan per­olehan suara dilakukan jika ter­dapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. (S-16/S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon