Politik ›› KPU SBB Dituding Langgar Kode Etik

KPU SBB Dituding Langgar Kode Etik


Ambon - Dewan Kehormatan Penyeleng­gara Pilkada (DKPP) resmi meng­gelar sidang pelanggaran kode etik KPU Kabupaten SBB.

Hal itu sebagaimana pengaduan yang diajukan tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sanadji­hitu Tuhuteru-Petrus Suripatty (TUNTAS) dan Paulus Semuel Puttileihalat-Amirudin (RODAL).

Sidang berlangsung di kantor Bawaslu Maluku, Kamis (20/4), dipimpin oleh Nur Hidayat Sardini dari DKPP dan didampingi empat anggota majelis sidang diantaranya BD Manery, La Alwi, Toni Pariela dan Elsa Toule.

Pengadu yang hadir dalam sidang diantaranya, Ketua DPD Demokrat SBB Helmy Wenno selaku pengadu I, dan Abdulah Tuhuteru selaku pengadu II yang merupakan perwakilan dari pasangan TUNTAS.

Sedangkan pihak teradu dihadiri oleh Ketua KPU SBB, Silehu Achmad, Komisioner KPU Divisi Data Syarif Hehanussa, Komisioner Divisi Hukum Sefnath Letalur Rumakin, Komisioner Divisi Logistik James Sahusilawane dan Komisioner Divisi Teknis Djafar Patty.

Dalam sidang tersebut, pengadu I, Helmy Wenno mempermasalah­kan jumlah atau kelebihan 2,5 persen surat suara dibeberapa kecamatan misalnya Huamual, kecamatan Taniwel, dan Taniwel Utara. Yang mana dalam proses rekapitulasi perhitungan suara, tidak sesuai dengan DPT yang tertuang di tiga kecamatan itu.

Sedangkan pengadu II, Abdulah Tuhuteru mempermasalahkan tindakan KPU SBB yang meloloskan pasangan nomor urut 3, Yasin Payapo-Timotius Akerina (YAKIN). Padahal, sesuai pasal 190 A UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, bakal calon tidak boleh memiliki hutang saat mendaftarkan diri.

Menanggapi tudingan pengadu I, komisioner Divisi hukum, Sefnath Letalur Rumakin memaparkan, mengenai permasalahan 2,5 persen surat suara, di desa Huamual dan kecamatan Taniwel dan Taniwel Utara, sudah dibagi sesuai DPT.

Yang mana pada Kecamatan Huamual DPT berjumlah 37.654 jiwa. Kemudian kecamatan Taniwel 38.956 suara dan hanya terpakai 10.885 surat suara. Begitu juga dengan yang terjadi di Kecamatan Taniwel Utara.

Sedangkan untuk keberatan kepemilikan hutang oleh pasangan YAKIN yang dipermasalahkan oleh pengadu II, Rumakin menegaskan, semestinya, sejak awal pentahapan proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati SBB, pasangan RODAL mapun TUNTAS mengajukan keberatan

“KPU SBB memberikan batas waktu bagi seluruh pasangan calon maupun masyarakat memberikan tanggapan setelah KPU mempublikasikan bakal calon yang lolos verifikasi,” jelasnya.

Tetapi, masalah tersebut baru diungkit saat rekapitulasi suara ditingkat PPK berlangsung. Sehingga, hal yang diajukan oleh pengadu I dan II tidak berdasar.

Usai mendengar aduan dan tanggapan dari seluruh pihak, majelis sidang menunda sidang dan akan dilanjutkan sesuai jadwal yang nantinya akan ditetapkan oleh DKPP. (S-46)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon