Hukum ›› Korupsi Water Front City, Dua Pejabat Buru Diperiksa

Korupsi Water Front City, Dua Pejabat Buru Diperiksa


Ambon - Pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan ko­rup­si pro­yek Water Front City Kota Namlea, tahun 2015-2016 terus dilakukan. Dua pejabat Pem­kab Buru diperik­sa jaksa, Kamis (12/10).

Kedua pejabat yang diperiksa ada­lah Kabid Per­bendaharaan pada Dinas PPKAD Kabupaten Buru, Said Ohorella dan Sek­retaris Dinas PUPR Kabupaten Buru, Muhammad Iksan Albram.

Ohorella diperiksa oleh jaksa Rido Sampe pukul 09.30 hingga 14.00 WIT. Sedangkan Albram diperiksa oleh jaksa W Relmasira pukul 12.00 hingga 17.30 WIT.

Selama peme­rik­saan Albram dicecar 37 pertanyaan. Sementara Ohorella diberi 20 pertanyaan.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi membenar­kan pemeriksaan Said Ohorell dan Muhammad Iksan Albram. “Ada dua saksi yang dipe­riksa oleh tim penyidik di Kejari Buru. Keduanya dicecar de­ngan puluhan pertanyaan,” jelasnya.

Kajati Awasi

Kepala Kejati Maluku, Ma­num­pak Pane mengawasi ketat penyidikan kasus dugaan ko­rupsi proyek Water Front City Kota Namlea. Ia memastikan kasus ini akan tuntas.

“Sedang jalan. Dibawah kendali kejati langsung dan kita minta tenaga di sana juga untuk periksa di sana, karena saksi kan juga di sana untuk efisiensi jika saksi di sana periksa di sana saja, akan dituntaskan,” tandas Kajati, saat dikonfirmasi Siwa­lima, di kantor Kejati Maluku, Kamis (12/11).

Sebelumnya tim penyidik Kejari Buru mencecar tiga saksi, Rabu (11/10). Mereka yang dipe­riksa adalah Ketua ULP proyek Water Front City Kota Namlea Artika Wael, pegawai Pemkab Buru Farid Pattisa­hu­siwa dan pihak swasta Hong­diyanto Fredy.

Ketiganya diperiksa secara terpisah. Jaksa Rido Sampe memeriksa Hongdiyanto Fredy pukul 10.05 hingga 11.30 WIT dan dicecar 25 pertanyaan. Pattisahusiwa diperiksa oleh jaksa W Relmasira pukul 11.00 hingga 12.20 WIT, dan men­ce­carnya dengan 10 pertanyaan. Se­dangkan Artika Wael  dice­car oleh Rido Sampe pukul 14.00 hingga pukul 17.00 WIT dengan 50 pertanyaan.

Sebelumnya juga jaksa me­meriksa Kepala Dinas Peker­jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buru, Shifa Alatas, Selasa (10/10).

Shifa diperiksa oleh jaksa pe­nyi­dik Rido Sampe di Kantor Ke­jari Buru pukul 09.30 hingga 13.00 WIT. Setelah beristirahat makan, dilanjutkan lagi pukul 15.00 hing­ga 17.00 WIT. Selama pemerik­saan ia dicecar 25 pertanyaan.

Shifa tidak sendiri, jaksa juga memeriksa saksi lainnya ber­nama Farai Alatas. Ia diperiksa oleh jaksa W Relmasira pukul 11.00 hingga pukul 13.00 WIT, dan dilanjutkan lagi pukul 15.00 hingga 17.00 WIT. Farai dicecar 20 pertanyaan.

Kabid Pembangunan Sumber Daya Air pada PUPR Kabu­paten Buru, Helmi Tiakoli sebe­lumnya juga, diperiksa Senin (9/10). Tiakoli diperiksa oleh jaksa Rido Sampe pukul 09.30 hingga pukul 18.30 WIT di Kantor Kejari Buru. Selama diperiksa ia dicecar 40 pertanyaan.

Soal pemeriksaan Sahran Umasugi dan istrinya Ija Surnia, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette me­ng­atakan kewenangan pemanggi­lan ada pada penyidik. “Nanti penyidik yang ngatur, intinya masih pemeriksaan saksi-saksi,” ujarnya.

Tak Lolos

Sebelumnya Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette juga menegas­kan, Kejati Maluku tidak akan melindungi siapapun yang terlibat kasus korupsi proyek Water Front City Kota Namlea. Penyidikan masih bergulir. Semua pihak terkait bakal di­periksa, termasuk Sahran Umasugi. 

“Pertama, tidak ada tebang pilih atau main mata dalam kasus ini. Kedua, siapapun atau pihak manapun yang ketera­ngan­nya terkait atau mempu­nyai peran dalam perkara ini serta relevan guna pembuktian, pada saatnya akan diperiksa,” tandas Sapulette kepada Siwa­lima, Selasa (3/10).

Menurutnya, untuk menen­tukan Sahran Umasugi maupun saksi lainnya diperiksa, merupa­kan bagian dari strategi penyi­di­kan. Karena penyidik memiliki strategi yang tepat untuk me­ngusut kasus hingga tuntas ini.

“Ikuti saja perkembangan­nya, yang pasti soal kapan se­orang saksi diperiksa, itu ba­gian dari strategi penyidik da­lam melakukan penyidikan guna pembuktian perkara ini, dan tidak ada yang dilindu­ngi,” ujar Sapulette.

Sementara sumber di Kejati Maluku menyebutkan, tim penyidik akan memeriksa istri Sahran Umasugi, Ija Surnia.

Ija adalah salah satu peme­gang kas daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten Buru. Ia diduga yang membantu mem­per­mulus pencairan anggaran Rp 1 miliar ke rekening Ridwan Albram. ”Nanti diperiksa juga. Nanti dicek saja kapan peme­riksaan yang bersangkutan,” ujar sumber itu.

Belum Disentuh

Tim penyidik Kejati Maluku dan Kejari Buru maraton me­meriksa saksi-saksi kasus du­gaan korupsi proyek Water Front City Kota Namlea, Ka­bupaten Buru tahun 2015-2016. Ironisnya, Sahran Umasugi belum disentuh.

Siapa Sahran Umasugi?. Ia adalah anggota DPRD dari Fraksi Golkar dan juga pemilik proyek Water Front City Kota Namlea. Namun Sahran tidak menggarap proyek senilai Rp 4.911.700. 000 itu, secara lang­sung. Ia menggunakan bende­ra PT Aego Media Pratama untuk mengerjakan proyek yang dibiayai APBN itu.

Perusahaan milik Jafar Pelu ini beralamat di Jalan Talang RT 06 Lesane, Kota Masohi,  Kabupaten Maluku Tengah.

“Perusahaan ini beralamat di Masohi, bendera perusahaan dipakai untuk mengerjakan pro­yek itu. Sudah ada data­nya,” kata sumber di Kejati Maluku.

Agar tak terbaca, Sahran lalu memakai sohibnya, Memet Du­wila sebagai pengawas lapa­ngan di proyek tersebut. Memet beberapa waktu lalu sudah di­panggil tim penyidik. “Semua­nya sudah dibuka ke jaksa, tinggal kita kembangkan,” kata sumber itu lagi.

Lalu mengapa Sahran belum juga disentuh?. Padahal peran­nya sangat jelas dalam proyek  Water Front City Namlea.

Sebelumnya Direktur CV Karya Mulya Indah, Ridwan Albram diperiksa tim penyidik, Senin (2/10) sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek Water Front City Kota Namlea. Ridwan dicecar pukul 10.30 sampai 15.00 WIT oleh jaksa Adam Saimima dengan pulu­han pertanyaan.

Ridwan dipanggil karena, tim penyidik mendapat informasi kalau ada aliran dana proyek Water Front City senilai Rp 1 miliar mengalir ke rekeningnya.

Ia adalah adik kandung Sek­retaris Dinas PU Kabu­paten Buru, Ikhsan Albram. Tim penyidik masih menelusuri untuk apa dana senilai Rp 1 miliar  itu ditransfer ke rekening Ridwan, dan siapa yang men­transfer. “Informasinya uang itu dititip di rekening saksi. Untuk apa tujuannya, dan siapa yang mentransfer masih dikembangkan,” kata sumber di Kejati Maluku.

Kurang Volume

Tim penyidik Kejati Maluku dan Kejari Buru menemukan dugaan kekurangan volume pekerjan dalam proyek Water Front City Kota Namlea.

Kondisi ini ditemukan saat tim penyidik dan ahli dari Politeknik Negeri Ambon mela­kukan pemeriksaan fisik proyek pada Selasa (26/9) lalu. Temuan kekurangan volume pekerjaan itu terdapat pada 134 buah tiang pancang, dengan nilai yang lumayan besar.

“Ada temuan terjadi kekura­ngan volume. Lumayan keku­rangannya, tetapi tidak bisa dijelaskan, itu rahasia. Intinya sudah ada temuan saat peme­riksaan ahli,” kata sumber di Kejati Maluku, kepada Siwa­lima, Sabtu (30/9).

Ahli Politeknik Negeri Ambon, Wem Gazpers yang dili­bat­kan dalam pemeriksaan fisik itu, ketika dikonfirmasi menolak untuk berkomentar. “Maaf. Nanti tanyakan saja ke jaksa,” ujarnya singkat, seraya menu­tup telepon genggamnya.

Naiknya status hukum pro­yek APBN senilai Rp 4.911. 700.000 ini berdasarkan hasil ekspos tim penyidik bersama Kepala Kejati Maluku, Manum­pak Pane, Kamis (14/9).

Dalam ekspos itu, tim penyi­dik memaparkan hasil penye­lidikan dan berbagai temuan yang diperoleh beserta bukti dan dokumen pendukung.

Kesimpulannya, proyek  Water Front City Kota Namlea sarat masalah. Pekerjaan tak sesuai kontrak. Bahkan ada yang diduga fiktif.

Menyusul naik statusnya pe­nanganan kasus dugaan ko­rupsi proyek Water Front City Namlea, Kepala Kejati Maluku, Ma­num­pak Pane lansung me­nerbitkan Surat Perintah Penyi­dikan Nomor: 08/S.1/Fd.1/09/2017 tanggal 15 September 2017.

Informasi yang diperoleh dari Kejati Maluku menyebut­kan, pekerjaan yang tidak se­suai bestek diantaranya, pe­man­cangan tiang dan penim­bunan kawasan pantai merah putih. Namun ternyata tiang pancang tidak dikerjakan. Ironisnya, dilaporkan pekerjaan rampung 100 persen. “Peman­cangan tiang untuk mengganti pondasi talud sepanjang 140 meter. Tetapi tidak dikerjakan. Item ini diganti dengan penim­bunan batu dari buangan sisa proyek bandara Namniwel di Desa Sawa,” kata sumber itu.

Padahal untuk pemancangan 300 tiang, berdiameter 60 centimeter dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar. Sumber itu juga menyebutkan, proses lelang yang dilakukan hanya formalitas saja. Karena sudah diatur untuk PT Aego Media Pratama sebagai pemenang. “Diduga hanya formalitas, ka­rena sudah ada pemenangnya alias titipan,” ujarnya. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon