Hukum ›› Korupsi UUDP di Pemprov Maluku, Negara Rugi Rp 4,2 Milyar

Korupsi UUDP di Pemprov Maluku, Negara Rugi Rp 4,2 Milyar


Ambon - Berdasarkan hasil audit  Badan Pe­ngawasan Keuangan dan Pemba­ngu­nan (BPKP) Maluku negara diru­gikan dalam dugaan korupsi Uang Untuk Dipertanggung­jawab­kan (UU­ DP) di Sekretariat Daerah Ma­luku Tahun 2006 senilai Rp 15 milyar senilai Rp 4,2 milyar.

Menurut Kepala Ke­jak­saan Negeri (Kajari) Ambon R. Zega, dana Rp 4,2 milyar tersebut harusnya dikembali­kan ke kas daerah pada 31 Desember 2006, namun hal itu tidak dilakukan.

“Kita fokus dengan hasil investi­gasi BPKP, karena ada dana yang tidak bisa dipertang­gung­jawabkan oleh ben­dahara sebesar Rp 4,2 milyar. Dari hasil investigasi itu harus­nya dana itu dikem­ba­likan pada 31 Desember 2006, tetapi ternyata tidak dilakukan. Itu yang kami tindak­lan­juti,” jelas Zega kepada Siwalima di Kan­tor Kejari Ambon, Rabu (8/2).

Zega mengungkapkan, saat ini, penyidik semen­tara fokus untuk peme­rik­saan saksi-saksi, termasuk satker penerima UUDP.

“Masih lanjut pemerik­saan bebe­rapa saksi pada minggu ini dan ming­gu de­pan ada sekitar beberapa ke­mudian dilanjutkan de­ngan peme­riksaan tersa­ng­ka. Jadi kita agenda­kan tersangka dalam waktu dekat. Kita upayakan mi­nggu ini saksi selesai,” ujarnya.

Sebelumnya, tiga ben­dahara Sa­tuan Kerja Pe­rangkat Daerah (SKPD) penerima dana UUDP, di lingkup Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) Maluku, Senin (6/2) diperiksa pe­nyidik Kejari Ambon sebagai saksi.

Mereka yang diperiksa masing-masing bendahara Badan Perenca­naan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Tahun 2006 Djhara Marasabessy, Bendahara Inspektorat Maluku Tahun 2006 N. Titiahi dan bendahara Biro Peme­rintahan Setda Maluku Tahun 2006 N. Tuahuns.

Mereka diperiksa selaku saksi atas tiga tersangka dalam kasus du­gaan korupsi UUDP pada Sekretariat Daerah Maluku Tahun 2006 senilai Rp 15 milyar, masing-masing ber­inisial RA, LB dan JT. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon