Kriminal ›› Korupsi ADD Oma Naik Penyidikan

Korupsi ADD Oma Naik Penyidikan


Ambon - Penanganan kasus dugaan ko­rupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Ma­luku Tengah Tahun 2015-2016 ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kepala Kejari Ambon, Robert Ilat telah mengeluarkan sprindik untuk dilakukan proses penyi­dikan. “Sprindik telah dikeluar­kan sejak pekan lalu dan kasus ini resmi ditingkatkan ke pe­nyidikan,” kata Robert Ilat, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Jumat (9/12).

Dikatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Maluku. Namun ada temuan jaksa terha­dap dugaan kerugian negara dalam kasus ini. “Kita telah berproses di tingkat penyidikan sambil menunggu hasil audit dari BPKP,” ujar Ilat.

Kejari Ambon meminta BPKP Perwakilan Maluku melakukan audit agar dapat diketahui berapa besar kerugian negara dari ADD sebesar Rp 700 juta yang diperuntukan bagi Negeri Oma.

Tuding Sodorkan Laporan Fiktif

Tokoh Masyarakat Negeri Oma, Johanes Pattinama me­nuding pemerintah negeri se­tempat menyodorkan laporan pertanggungjawaban penggu­naan ADD tahun 2015-2016 fiktif kepada penyidik Kejari Ambon.

Pattinama merincikan du­gaan laporan fiktif tersebut, yakni di bulan Oktober 2015 memberikan bantuan untuk kelompok nelayan Rp 15 juta, bantuan bagi dua kelompok jibu-jibu Rp 14 juta, belanja alat-alat bengkel pemuda Rp 21 juta, belanja semen 120  sak Rp 8.400.000, belanja besi 15 staf Rp 1.200.000, dan kegiatan posyandu Rp 4 juta. Kemudian di bulan Desember 2015, dibuat juga laporan yang sama untuk item-item yang sudah dibayarkan itu.

“Jadi ada double pembayaran yang ditulis dalam laporan perta­nggung jawaban kas umum Pe­merintah Negeri Oma dan laporan tersebutlah yang telah disodor­kan ke jaksa,” ujar Patti­nama, saat mendatangi Kantor Redaksi Siwalima, Selasa (14/9).

Selain itu, kata Pattinama, ada kuitansi belanja pada se­jumlah toko maupun penerima bantuan yang fiktif.

“Kita sudah melakukan cross check ke sejumlah toko dan ternyata barang yang dibeli tidak sesuai dengan data yang dilaporkan, misalnya pembelian semen maupun material lain­nya,” ungkapnya.

Tetapi Raja Negeri Oma, Joseph Pattinama tak gentar. Ia mengklaim ADD tahun 2015-2016 telah direalisasikan 100 persen untuk pekerjaan infra­struktur dan pemberdayaan masyarakat. “Tidak ada masalah dengan ADD di Negeri Oma, ang­garan yang dialokasikan oleh Pemkab itu seluruhnya te­lah te­realisasi 100  persen un­tuk pe­kerjaan infrastruktur dan pem­berdayaan masyarakat,” tandas Joseph Pattinama, kepa­da Si­walima, di Ambon, Sabtu (3/9).

Pattinama mengaku, laporan pertanggung jawaban penggu­naan ADD tersebut telah disam­paikan ke Pemkab Malteng, bahkan sudah diaudit oleh BPK.

“Kita sudah diaudit oleh BPK berdasarkan laporan pertang­gung jawaban yang kita sam­paikan ke Pemkab,” ujarnya.

Menurutnya, laporan yang disampaikan ke kejaksaan hanya asal-asalan, tanpa bukti. “Itu lapo­ran yang omong ko­song, laporan itu tidak benar karena angga­rannya sudah disa­lurkan untuk pekerjaan infra­struktur desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Pattinama.

Pattinama menuding ada yang memprovokasi masyarakat di Negeri Oma terkait peng­gunaan ADD maupun Raskin.

“Ini ada pihak ketiga yakni masyarakat di luar Megeri Oma yang memanas-manaskan kondisi masyarakat di Negeri  Oma untuk melaporkan masalah ini ke polisi maupun jaksa,” ujarnya.

Pattinama mendukung proses hukum yang sementara berjalan. “Kalau saya dipanggil untuk di­pe­riksa, saya siap menghadiri panggilan nantinya,” tandasnya. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon