Hukum ›› Korupsi ADD, Kades Kelang Divonis Tiga Tahun Penjara

Korupsi ADD, Kades Kelang Divonis Tiga Tahun Penjara


Ambon - Kepala desa (Kades) Kelang Asaude, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Daud Tomagola dan bendaharanya, Jafar Manitu, divonis tiga tahun penjara.

Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah korupsi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) sebagaimana amar putusan yang dibacakan hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (3/9).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan, para terdakwa terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi ADD dan DD Kelang Asaude tahun 2015 tahap I dan tahap II sebesar Rp 87. 317,140 dari total anggaran sebesar Rp 990 juta.

Selain pidana penjara, majelis hakim yang diketuai Pasti Tarigan, didampingi dua hakim anggota Sofian Parerungan dan Jefri Sinaga itu membebankan terdakwa Daud Tomagola membayar denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Jafar Manitu, dibebankan membayar uang pengganti Rp 65 juta subsider, enam bulan kurungan.

Menurut mejelis hakim, perbuatan para terbukti melanggar pasal pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap putusan majelis hakim tersebut, baik JPU Kejari Piru Djino Talakua maupun kedua terdakwa melalui penasehat hukum, Margaret Kakisina Cs menyatakan pikir-pikir.

Vonis penjara yang dijatuhi majelis hakim itu, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut  umum (JPU), yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara empat tahun, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 86 juta subsider tiga bulan kurungan.

Untuk diketahui, dalam dakwaannya, JPU  menjelaskan, pada November 2015 Desa Kelang Asaude menerima ADD Tahap I sebesar Rp 330 juta yang dicarikan melalui kas pemda Kabupaten SBB.

Berdasarkan perencanaan Badan Perwakilan Masyarakat Desa (BPMD) Kelang Asaude, dana tersebut diperuntukan bagi pembangunan jalan setapak 100 meter, pembayaran uang operasional buruh kerja dan perangkat desa sebesar Rp 46.660. 000, serta pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 89.715.102.

Selain pembelanjaan bahan dan material tidak transparan, sisa anggaran ADD tahap I dipakai kedua terdakwa untuk kepentingan pribadi. Sedangkan untuk ADD tahap II dicairkan sebesar Rp 660 juta. Berdasarkan perencanaan BPMD Kelang Asaude, dana tersebut diperuntukan bagi sejumlah pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan, kedua terdakwa diketahui menggunakan anggaran ADD tahap II sebesar Rp 136.375.102. Tak hanya itu, dana sisa tahap II sebesar Rp 400 juta lebih dikurangi besaran biaya pengeluaran dua kegiatan tersebut juga diduga digunakan kedua terdakwa untuk kepentingan pribadi.

(S-49)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon