Hukum ›› Kopertis Wilayah XII Terancam Dilaporkan ke Polisi Soal Ijazah Palsu Wakil Ketua DPRD SBB

Kopertis Wilayah XII Terancam Dilaporkan ke Polisi


 

Ambon - Kopertis Wilayah XII terancam dilaporkan Wakil Ketua DPRD SBB, Bachtiar Ravai Payapo ke pihak Polda Maluku. Payapo melalui Kuasa Hukumnya, Fahri Bachmid kepada Siwalima dalam release Selasa (25/8) menjelaskan, pihaknya akan melaporkan Kopertis Wilayah XII dan pihak-pihak lainnya ke polisi lantaran tudingan lembaga tersebut dan pihak lain kepada kliennya Bachtiar Payapo yang sudah mengantongi ijazah palsu.

“Kami akan mempolisikan Ko­pertis Wilayah XII berikut pihak-pihak lain yang sudah menuding dan membentuk penggalangan opini yang bersifat sesat dan destruktif terhadap keabsahan ijazah sarjana klien kami,” kata Bachmid.

Menurutnya,  Kopertis seharus­nya tidak langsung menilai ijazah seseorang itu palsu. Sebab lembaga itu bertugas untuk ikut menter­tibkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada didalam lingkupnya, serta membantu pemerintah untuk tetap mengawasi beredarnya ijazah palsu.

“Semestinya Kopertis Wilayah XII memverifikasi faktual setiap ijazah yang diduga palsu.

Sebagai lembaga tinggi, Kopertis wilayah XII harus bekerja secara profesional dan kredibel, dan tidak hanya asal mengeluarkan surat ijazah klien kami palsu. Kami ingin tanya, sejak kapan Kopertis lakukan verifikasi secara faktual atas dugaan ijazah palsu. Kami minta Kopertis lakukan verifikasi faktual yang kerdibel dan masuk akal, dengan me­mangil pihak-pihak yang berkom­peten, untuk memastikan ada tidak­nya ijazah-ijazah palsu yang beredar. Kopertis harus lakukan secara transparan dan akuntabel ,” tandas Bachmid.

Bachmid juga menantang pihak-pihak yang menganggap ijazah kliennya palsu. Selama ini tambah­nya, pihak-pihak yang turut menu­ding ijazah kliennya palsu itu yakni I Ruspanah, Frans M Purimahua yang masing-masing bertindak atas nama Wakil Ketua dan Sekretaris DPD Golkar SBB.

“Jadi pihak-pihak yang secara sengaja melakukan penggalangan  opini yang bersifat fitnah, menye­rang kehormatan, harkat dan mar­tabat serta nama baik, dalam sege­nap kapasitas dan kedudukan klien kami, maka kami akan melaporkan para pihak itu ke Polda Maluku dalam waktu dekat,” bebernya.

Ia mengungkapkan, pihaknya siap menghadapi semua itu dengan jalur hukum guna menguji kebenaran materil melalui mekanisme yuridis yang fair, agar semua menjadi jelas, terang dan bersih.

“Kita menggunakan mekanisme trial by the court dan bukan meka­nisme trial by the press. Ijazah yang digunakan oleh klien kami adalah produk yang legal yang mempunyai legitimasi yuridis dan bisa dipertang­gungjawabkan secara hukum dimana­pun dan dapat kami pertanggungja­wab­kan,” jelas Bachmid. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon