Pemerintahan ›› Komisi III Kunjungi Tiga SKPD Miliki Tapping Box

Komisi III Kunjungi Tiga SKPD


Ambon - Pelayanan publik dengan sistem online menurut Pemkot Ambon dapat mempermudah masyarakat dalam segala pengurusan. Pelayanan seperti ini sudah diterapkan pemkot sejak dua tahun lalu, namun masih saja ada keluhan dari masyarakat.

Untuk melihat proses pelayanan pada SKPD yang menggunakan tapping box atau  alat mengukur transaksi orang secara online untuk retribusi pajak rumah makan/restoran, maka Komisi III kunjungi tiga SKPD dilingkup Pemkot Ambon. “Hari ini (kemarin-red) kita lakukan pengawasan rutin pada tiga SKPD yang gunakan tapping box,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Ahmad Ohorela kepada Siwalima di Balai Kota, Rabu (12/4).

Menurutnya, di tahun 2016 ada tiga SKPD menggunakan sistem informasi manajemen pelaporan data dan transaksi wajib pajak secara online. Ketiga dinas itu yakni Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kominfo dan  Persandian serta Badan Pajak dan Retribusi Daerah. 

Alat ini (tapping box-red) sangat membantu pemerintah dalam meng­ontrol penarikan pendapatan daerah, sehingga kunjungan ini bertujuan untuk melihat apakah alat ini benar-benar berfungsi atau tidak, apalagi sistem pelayanan sudah secara online. “Kami ingin pastikan pengadaan peralatan ini berjalan atau tidak karena di tahun ini ada penambahan lagi sebanyak 50 tapping box di pemkot,” terang Ohorela. 

Menurutnya, pelayanann publik memang harus di utamakan pemerintah sehingga harus ditunjang dengan sarana pendukung yang memadai. Aat in perlu dipasang sebagai bagian dari upaya mengantisipasi kecurangan wajib pajak maupun retribusi di Kota Ambon.

Dari hasil pantauan yang dilakukan komisi, ketiga SKPD ini sudah menjalankannya dengan baik, olehnya pemerintah perlu meningkatkan pelayanan dari segi waktu. “Masyarakat inginkan pelayanan yang cepat, olehnya aparatur juga harus profesional serta pelayanan harus mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) perlayanan publik,” tegasnya.

Ditambahkan, alat ini sendiri juga dipasang pada setiap titik transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak atau yang ingin membayar retribusi. Dengan demikian diharapkan  ada kenaikan terhadap PAD, karena setiap transaksi di kontrol dengan menggunakan alat ini. “Kunjungan ini merupakan kunju­ngan biasa karena tugas legislatif adalah mengontrol jalannya pemerintahan,” pungkasnya. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon