Daerah ›› Komisi II Minta Kerja Sama Pemkot-PLN Ditinjau Kembali

Komisi II Minta Kerja Sama Pemkot-PLN Ditinjau Kembali


Ambon - Komisi II DPRD Kota Ambon, meminta agar kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dengan pihak PT. PLN (Persero) Cabang Ambon, terkait dengan pungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), untuk ditinjau kembali atau minimal dilakukan revisi terhadap surat perjanjian tersebut.

Kerja sama ini perlu ditinjau kembali, karena saat ini penyetoran PPJ tidak lagi dilakukan secara langsung dari pihak PLN ke pemkot, tetapi harus didahului dengan menyetornya ke PLN Pusat, kemudian baru dari pusat menyetor lagi ke pemkot.

"Kami meminta agar kerja sama ini ditinjau lagi, bila perlu dilakukan revisi, karena ini terkesan berbelit-belit dan akan mengganggu sirkulasi keuangan pemkot, apalagi faktanya sudah berbeda dengan surat perjanjian kerja sama tersebut," tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Rovik Afifudin, saat memimpin rapat dengar pendapat antara komisi bersama dengan pihak PT. PLN (Persero) Cabang Ambon, Asisten III Setda Kota Ambon, J. Matitaputty dan Kepala Dinas Pendapatan Kota Ambon, Jopie Selano, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD kota, Selasa (8/3).

Menurutnya, jika tidak dilakukan revisi terhadap surat perjanjian kerja sama tersebut, maka pihak PLN harus melakukan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam surat perjanjian kerja sama pasal 5 tentang hak dan kewajiban PLN ayat (4) yang berbunyi: PLN wajib menyetor hasil pemungutan PPJ ke kas daerah paling lambat tanggal 20 setiap bulan berjalan.

Sementara itu, Manager PT. PLN Cabang Ambon, Chairil Anwar mengatakan, PPJ merupakan tugas yang diberikan kepada pihak PT. PLN Cabang Ambon  berdasarkan surat perjanjian kerja sama dengan pemkot  untuk membantu melakukan pungutan yang besarannya diatur oleh pemkot sendiri.

"PPJ ini biasanya ditagih melalui pembayaran rekening listrik dan setelah itu kita langsung menyetornya ke pemkot, namun karena ada kebijakan dari pusat untuk seluruhnya disetor ke pusat, baru nantinya pusat serahkan ke pemkot, jadi kita tidak punya kewenangan lagi untuk menyetornya ke pemkot," jelasnya.

Dikatakan, potensi PPJ di tahun 2010 sebesar Rp 9,6 milyar, namun baru disetor ke pemkot sebesar Rp 7,4 milyar terhitung bulan Januari-Oktober 2010 dan sisanya baru dilunasi pada bulan Januari 2011, sementara untuk bulan Januari-Februari 2011 belum dilunasi ke pemkot, karena masih ada tunggakan dari pelanggan.

Sementara itu, Asisten III Setda Kota Ambon, J Matitaputty mengatakan PPJ, mempunyai dasar hukum, yakni Perda Nomor 4 tahun 2003, sehingga dibuatlah surat perjanjanjian kerja sama tersebut.

"Kami meminta agar ketika ada kebijakan dari pihak PLN pusat agar bisa dilaporkan ke pemkot, sehingga tidak ada persepsi yang salah," pintanya. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon