Daerah ›› Komisi II akan Panggil Kadis Pendidikan dan Kepala SDN 86 Diduga Lakukan Pungli

Komisi II akan Panggil Kadis Pendidikan dan Kepala SDN 86


Ambon - Diduga melakukan pungutan liar (Pungli), maka Komisi II DPRD Kota Ambon memastikan akan memanggil Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 86, dan juga Dinas Pendidikan.

Pemanggilan ini dilakukan oleh komisi dikarenakan para orang tua murid SDN 86 khususnya di kelas VI mengadukan ke DPRD terkait adanya pungutan uang Ujian Akhir Sekolah Berbasis Nasional (UASBN) pada sekolah ini sebesar Rp 450 ribu/siswa.  

“Kita akan undang Kepala SDN 86 serta Dinas Pendidikan bila perlu seluruh kepsek, untuk tanyakan kebenaran laporan ini, kenapa uang ujian di setiap sekolah berbeda, sementara ada dana BOS juga yang biaya ujian,” tandas Sekertaris Komisi II DPRD Kota Ambon Zeth Pormes kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (16/4)

Ia mengaku, kewajiban pemerintah hadir dalam dunia pendidikan bukan untuk membebani masyarakat atau para orang tua murid dengan berbagai pungutan. Hal ini dikarenakan pendapatan setiap orang tua siswa tidak sama.

Jika pungutan seperti ini masih terjadi, ditengah-tengah gencarnya pemerintah menggalakan pemberantasan pungli, sebab yang namanya pungli tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun dan untuk kepentingan apapun. Untuk itu sebagai pembawah amanah rakyat, pihaknya akan mendorong agar tim saber pungli Kota Ambon untuk segera mengambil sikap dan menindaktegas oknum-oknum yang terlibat jika nantinya benar-benar terbukti melakukan hal ini.

“Kalau memang terjadi pungli dan diluar aturan, kita akan rekomendasikan kepada instansi berwenang untuk tindak tegas oknum-oknum sekolah yang haruskan siswa bayar biaya ujian,” janjinya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jhony Mainake mendesak Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk memonotoring biaya Ujian Nasional untuk tingkat SD terkait dengan biaya ujian nasional hampir di seluruh SD di Kota Ambon cukup beragam. Mulai dari Rp 300 ribu-Rp 450 ribu/siswa.

“Atas laporan ini apakah besaran uang ujian nasional yang di putus­-kan oleh pihak sekolah diketahui oleh dinas tidak. Mestinya, dinas melakukan monotoring di sekolah-sekolah sehingga biaya ujian yang dibebankan ke siswa tidak memberatkan orang tua murid,” tegaanya.(S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon