Daerah ›› Komisi I Minta Pemkot Tinjau Rencana Pembongkaran di Jl. Jenderal Sudirman

Komisi I Minta Pemkot Tinjau Rencana Pembongkaran di Jl. Jenderal Sudirman


Ambon - Komisi I DPRD Kota Ambon meminta Pemkot meninjau kembali rencana pembongkaran tempat usaha di kawasan Jl. Jenderal Sudirman, sebelum mendapat persetujuan DPRD dan Pemerintah Negeri Baru Merah.

Sebanyak 75 pemilik tempat usaha di kawasan Jl. Jenderal Sudirman sudah diberikan batas waktu hingga tanggal 1 Mei 2014 untuk membongkar sendiri tempat usaha mereka, jika tidak akan dilakukan pembongkaran paksa. 

Pemkot menilai, pendirian tempat usaha berupa bengkel, kios dan warung dan lainnya terlihat kumuh dan tidak sesuai peruntukannya.

“Selaku perwakilan dari masyarakat kami sangat berharap ada kebijakan baru dari pemerintah untuk tidak mela­kukan pembongkaran sebelum dilaku­kan pembicaraan dengan DPRD dan Pemerintah Negeri Batu Merah,” tandas Ketua Komisi I, Rustam Latu­pono ketika melakukan pertemuan dengan puluhan pemilik tempat usaha dengan Pemkot di ruang sidang utama Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (30/4).

Menurutnya, penertiban harus dila­kukan namun harus pula memper­timbangkan berbagai aspek, agar tidak pihak yang dirugikan.

“Jadi sebelum dilakukan pembong­karan pemkot harus duduk bersama dengan pemerintah Negeri Batu Merah dan para pedagang untuk mencari jalan keluarnya agar ketika dilakukan penertiban nanti tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Latupono.

Sementara perwakilan pemilik tempat usaha Mansur menegaskan, semua pemilik tempat usaha menolak bangunan yang selama ini mereka pakai sebagai tempat usaha dibongkar oleh pemkot. “Kami dengan tegas menolak apabila dilakukan pembongkaran oleh pemerintah karena surat pembong­karan yang dilayangkan pemerintah sebanyak tiga kali itu cacat hukum karena tujuan surat itu tidak jelas, tidak tahu mau ditujukan kepada siapa surat itu,” kata Mansur. 

Dikatakan, sebagai masyarakat pihaknya siap untuk mengikuti program pemerintah untuk menata dan membenahi Kota Ambon, namun mereka menolak jika tempat usaha mereka dibongkar.

 “Yang kami sesalkan ada warga yang melakukan usaha di atas fasilitas umum tidak ditertibkan, tetapi malah mendapat bantuan dari pemerintah sementara yang berada di Jalan Sudirman mau ditertibkan. Jangan sampai ada pihak ketiga yang berada dibalik penertiban ini,” tandas Mansur.

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Penertiban dan Penataan Kota Ambon, Piet Saimima mengatakan, lokasi Jl. Jenderal Sudirman tetap akan ditertibkan, dan lokasi lainnya.

“Penertiban sudah kita lakukan sejak awal bulan April lalu dengan melakukan penertiban dari Laha sampai ke Passo, karena mendekati pileg penertiban terpaksa dihentikan dengan alasan situasi menjelang pemilu. Olehnya pe­nertiban tetap akan dilakukan se­telah membicarakan dengan peme­rintah negeri setempat,” tegas Saimima.

Saimima menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melakukan penertiban dari Passo hingga Galala dan selanjutnya dari Gagala sampai ke Belakang Soya hingga ke Amahusu. 

 “Di areal yang selama ini diubah menjadi taman, pada sisi kanan dari arah kota ke Kebun Cengkeh pada Jalan Jenderal Sudirman sehingga bangunan yang berada di situ harus ditata, lagi pula berada di atas trotoar dan fasilitas umum. Jadi mereka akan ditata bukan dibongkar,” terangnya. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon