Hukum ›› KKN Aru Digiring ke Jaksa Polres Terkesan Lamban

KKN Aru Digiring ke Jaksa


Dobo - Kejaksaan Negeri Dobo siap mengusut dugaan ko-rupsi proyek Jembatan Peng-hubung Desa Kalar-kalar Kecamatan Aru Selatan, yang digarap kerabat Bupati Aru.

Langkah ini dilakukan menyusul laporan yang disampaikan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Seri Angker kepada Kejari Dobo, pada proyek tahun anggaran 2016, yang mengha­biskan ratusan juta rupiah itu. Pelaporan dilakukan ke kejaksaan, lantaran sebe­lumnya proyek ber­masalah lain yang lebih dahulu ditangani Polres Pulau Aru, terkesan jalan di tempat.

Namun demikian, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan jaksa membutuhkan bukti yang akurat dan data untuk dilaku­kan pemeriksaan.

“Untuk memantau lang­sung kita belum dapat laku­kan karena cuca tidak mendu­kung dan detailnya proyek­nya kita belum peroleh. Kalau bisa ada data pendukung se­hingga kita bisa lebih cepat bertindak,” tandas Kajari Do­bo Rachmat Supriyadi kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (17/4).

Menurutnya, pihaknya te­tap siap dan akan mengusut indikasi penyimpangan yang terjadi pada proyek dimaksud. “Kalau ada penyimpangan-penyimpangan siap kita tindak lanjut, termasuk kasus lain juga,” tandasnya.

Kendati belum banyak ber­komentar, namun Kajari me­nga­takan apalagi jika proyek-proyek ini sudah kuat dugaan indikasi kerugian negaranya maka BPKP akan dengan cepat bisa menghitungnya.

“Karena ada skala prioritas. Jadi pihak BPKP menghitung itu kerugian negaranya yang lebih dari 300 juta. Kalau sudah kuat indikasinya kita tindaklanjuti termasuk kasus-kasus lain juga,” ujarnya.

Lamban

Sementara itu, Kapolres Pulau Aru AKBP A Bormasa terkesan menutupi proses penyelidika terhadap dugaan korupsi proyek jembatan fiktif yang dikerjakan adik Bupati Aru Johan Gonga.

Bagaimana tidak, penga­kuan PPK Dinas PU Kabu­paten Kepulauan Aru, Lisya­wati sendiri sudah beberapa kali dipanggil dan diperiksa terkait indikasi tersebut oleh tim penyidik Polres.

Anehnya Kapolres menga­ku tidak tahu bahkan meng­aku belum ada laporan kepa­da Polres. Kuat dugaan lan­taran proyek ini merupakan proyek adik bupati sehingga terkesan di tutupi.

“Belum ada laporan soal itu. Laporan saja belum ada apa­lagi penyelidikan dan penyidikan. Anggota saya anaknya juga lagi sakit jadi belum saya cek. Jadi kalau soal ini saya no comment dululah,” tandas Kapolres melalui telepon selulernya, Senin (17/4).

Bormasa enggan berko­mentar lagi dengan alasan masih sibuk dan sedang men­dampingi tamu dari BRI.

Transparansi

Menyikapi hal itu, Aka­demisi Universitas Darusa­lam, P Dayanto menyayang­kan sikap Kapolres yang se­harusnya menunjukan trans­paransi proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

“Perlu ada perhatian serius dan pihak kepolisian dan Pak kapolres harus monitoring terhadap progres perkem­bangan penanganan kasus­nya. Jangan sampai ada proses tetapi belum dilaporkan ke Kapolres sebagai pimpinan. Intinya harus monitoring sehingga publik bisa menilai. Memang dalam hukum acara wewenang diberikan kepada penyidik tetapi harus ada perhatian serius Kapolres,” tandasnya.

Dikatakan, indikasi kasus korupsi apalagi mengakibat­kan kerugian negara harus menda­pat perhatian serius. “Komit­men untuk menuntaskan harus dari institusi kepolisian. Jangan kemudian lambat dan sengaja menutupinya seperti yang terjadi saat ini,” katanya.

Ia menjelaskan, setiap perkembangan perkara yang ditangani harus diketahui Kapolres, apalagi terkait indikasi korupsi.

Untuk itu, diharapkan agar perkara ini bisa segera ditun­taskan dan pihak kepolisian juga harus transparan kepada publik.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Seri Angker mengaku seba­gai anggota DPRD komisi terkait yang juga berasal dari dapil Aru Selatan.

Seri merasa prihatin dan kesal dengan proyek-proyek milik Dinas PU Kabupaten Ke­pulauan Aru termasuk Jem­batan Penghubung di Desa Kalar-kalar.

“Dugaan ini sudah saya laporkan ke kejaksaan di Dobo. Dengan harapan agar segera diproses. Karena di­duga ada bermasalah. Belum beberapa bulan saja proyek ini sudah rusak,” tandasnya.

Ia berharap, kejaksaan se­ba­gai penegak hukum harus jelih dan segera menuntaskan persoalan dugaan terhadap proyek bermasalah ini. Apa­lagi proyek ini milik orang dekat Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga.

Anggota Komisi C Seri Angker juga menjelaskan, saat ia turun ke lokasi proyek ter­nyata didapati kondisi fisik jembatan sudah mempri­hatin­kan. Bahkan masyarakat di desa Kalar-kalar sudah mengeluh­kan jembatan itu.

“Memang benar informasi itu, karena saat saya turun reses pada awal Maret 2017 lalu, ternyata kondisi fisik jembatan itu sudah rusak. Padahal baru selesai dikerjakan pada Ja­nuari. Pada sayap jembatan tidak dicor namun hanya menggu­nakan timbunan pasir. Bagian atas jembatan juga mempri­hatinkan. Jembatan itu tidak dicor seperti biasanya tetapi hanya menggunakan batako dan kondisi sudah hancur. Saya sendiri prihatin dan ketika turun masyarakat mengeluh­kan itu,” jelasnya kepada Siwa­lima, Minggu (16/4).

Dikatakan, proyek ini belum dinikmati masyarakat dengan baik karena masih baru tuntas dikerjakan Januari. Sayang­nya selang satu bulan lebih saja kondisinya sudah mem­prihatinkan.

Belum lagi, sebanyak empat pekerja dari Desa Kalar-kalar yang turut mengerjakan pro­yek itu hingga kini belum dibayar upahnya.

“Ada empat pekerja dari Desa Kalar-kalar juga belum dibayar upah mereka sampai saat ini,” akuinya.

Proyek jembatan penghu­bung Desa Kalar-kalar Keca­matan Aru Selatan tahun 2016 dengan panjang sekitar 30 meter dikerjakan oleh orang dekat bupati dengan menggu­nakan bendera CV Trio Alfa Lestari senilai Rp 642.200.000 tahun 2016 diduga sarat ko­rupsi. Bagaimana tidak baru sebulan lebih proyek selesai dikerjakan, kini sudah retak.

Informasi yang dihimpun Siwalima di Dobo, terungkap pekerjaan ditangani oleh kon­traktor Lufi Kidy Thunggal alias Akian selaku Direktur CV Trio Alfa Lestari, dibiayai APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2016 ini telah cair 100 persen sejak Desember 2016, namun kenyataan pada Januari 2017 proyek tersebut ma­sih dikerjakan. Padahal sesuai kalender pekerjaan mulai di kerjakan pada 23 September 2016 dan sudah berak­hir pada 15 Desember 2016.

Proyek itu dikerjakan sesuai dengan nomor kontrak 173.1.a/PPK.JLN-JMP/SPJ/DPU-KA/IX/2016 tanggal 22 Agustus 2016. Pekerjaan ini seharusnya selesai pada 15 Desember 2016 sesuai dengan berita acara pernyataan selesai pekerjaan pelaksanaan de­ngan nomor 01120/BA-PKP/JMBTN/PU/2016. Namun sayangnya masih dikerjakan hingga Januari 2017.

Orang dekat Bupati Aru ini mengejakan proyek ini asal-asalan. Proyek jembatan yang dikerjakan selama ini hanya dua yakni beton dan jembatan kayu. Namun anehnya pada proyek milik para timsus Bupati ini hanya meng­gunakan campuran semen dan batako.

Anehnya selama pekerjaan dilakukan pihak konsultan CV Bintang Malta Consultan dengan direkturnya Deni Kaipupin dan pengawas lapangan Alexander Seltubir seakan ikut maunya dan irama kontraktor. Bahkan hingga proses pencairan 100 persen diduga sudah ada kong­kalikong.

Proses pencairan dilakukan dua tahap dimana pada tahap I dicairkan sebesar Rp 192.660.000 dan tahap II pada 20 Desember 2016 senilai Rp 449.540.000 yang ditandatangani langsung oleh PPK Dinas PU Aru Junaidi Dabamona dan Direktur CV Trio Alfa Lestari, Lufi Kidy Thunggal alias Akian. Bermasalahnya poryek ini ternyata sudah tercium oleh Komisi C DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, saat masa reses di Keca­matan Aru Selatan. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon