Hukum ›› Ketua DPRD SBB Duga Terjadi Korupsi

Ketua DPRD SBB Duga Terjadi Korupsi


Piru - Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Frans Matheos Purimahua menduga, ada terjadi dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten SBB terkait dengan belum disetornya dana Taspen dan Asuransi Kesehatan (Askes) yang bernilai milyaran rupiah.

Kepada Siwalima, di Piru, Purimahua mejelaskan, DPRD SBB beberapa waktu lalu telah memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Jainuddin Kaisupy dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SBB, Mansur Tuharea terkait dengan masalah tunggakan pembayaran tersebut.

Pasalnya, terjadinya tunggakan pembayaran yang di lakukan Pemkab SBB dengan PT. Taspen dan Askes ini mengakibatkan, BPKAD melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dua instansi tersebut.

"Hasil pemanggilan Kepala BPKAD dan Sekda beberapa waktu lalu di dewan sebagaimana desakan para demonstran Gerakan SBB Bersih, bahwa penjelasan kepala BPKAD telah melakukan MoU dengan PT. Taspen terkait tunggakan belum disetornya milyaran rupiah ke PT. Taspen dan Akses," jelasnya.

Purimahua mempertanyakan terjadinya tunggakan pembayaran milyaran rupiah ke PT. Taspen dan Askes tersebut. Padahal dirinya mengetahui, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab SBB yang mengambil gaji setiap bulan, maka langsung di potongan untuk Askes dan Taspen secara otomatis.

"Pertanyaannya sekarang uang itu dikemanakan, ini sebuah pelanggaran, mengapa harus di lakukan MoU, karena ada tunggakan itu. Dan ditampung di mana dana Taspen dan Askes tersebut," tanyanya heran.

Dengan adanya tunggakan dana milyaran rupiah tersebut, Purimahua menduga, telah terjadi korupsi, karena DPRD SBB tidak mengetahui dana tersebut di tampung dimana.

"Yang sangat disesalkan mengapa sampai terjadi MoU antara PT. Taspen, Askes dengan pihak BPKAD Kabupaten SBB, ini pasti ada apa-apanya," curiganya.

Purimahua melanjutkan, yang menjadi kekhawatiran DPRD SBB adalah, beberapa PNS yang saat ini memasuki masa pensiun, namun tidak mendapatkan hak-haknya di Taspen, begitu juga bagi PNS yang sakit juga tidak mendapatkan jasa Askes.

Informasi yang diperoleh Siwalima, MoU antara BPKAD dengan PT. Askes serta PT. Taspen berjumlah mendekati Rp. 12 milyar. Dana ini di duga di tampung dalam rekening gemuk pejabat tertentu. Pasalnya para PNS setiap kali mengambil gaji, dana Taspen dan Askes telah dipotong secara otomatis.

Kepala BPKAD, Jainuddin Kaisupy saat di hubungi Siwalima melalui telepon selularnya tidak aktif. (S-33)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon