Hukum ›› Keterlibatan Saleh Thio Masih Didalami Kasus SPPD Fiktif

Keterlibatan Saleh Thio Masih Didalami


Ambon - Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku masih mendalami dugaan keterlibatan M Saleh Thio dalam kasus surat perintah perjalanan dinas fiktif di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 yang merugikan negara milyaran rupiah.

Pendalaman dilakukan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah di­periksa sebelumnya. Sete­lah itu, baru ditentukan langkah lanjutan.

“Kalau soal SPPD Fiktif masih ditangani dan se­men­tara tangani berdasar­kan pemeriksaan-pemerik­saan, akan dilihat dari sisi pemeriksaan-pemeriksaan lagi,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat, Jumat (13/4).

Ohoirat mengatakan, pe­nyidik harus hati-hati un­tuk menentukan seseorang diduga terlibat. Karena itu, pengembangan penyidikan terus dilakukan.

“Terkait kasus korupsi seperti ini maka harus berhati-hati. Dan sudah saya sam­paikan, harus perlahan-la­han,” ujarnya.

Sebelumnya Ohoirat juga mengatakan, pengembangan penyidikan masih tetap ber­jalan. Sehingga tidak hanya sampai pada penetapan tiga  tersangka.

“Jadi SPPD fiktif kan dita­ngani, tidak berarti itu habis disitu dan sementara kita ta­ngani berdasarkan pemerik­saan-pemeriksaan. Jadi kalau terkait ke arah situ kan akan ditindaklanjuti. Kan selalu bertahap, jadi belum tentu sudah selesai disitu kan akan dilihat dari sisi pemeriksaan-pemeriksaan lagi. Kita berda­sarkan hasil penyidikan,” kata Ohoirat saat dikonfirmasi Siwalima, Senin (9/4).

Ohoirat menepis anggapan bahwa Saleh Thio diloloskan. Sebab, penyidikan masih te­tap berjalan.

“Jangan menyimpulkan diloloskan dulu. Itu kan ter­gantung hasil pemeriksaan juga, karena menyangkut ka­sus korupsi dan penanganan kan hati-hati dan bertahap dan tidak serta merta lang­sung serampangan. Kan perlahan-lahan,” ujarnya.

Ohoirat belum mau banyak berkomentar, ia hanya memas­tikan pengembangan penyidi­kan masih dilakukan.

Sebelumnya, kalangan aka­emisi hukum, praktisi hukum dan pegiat anti korupsi me­minta penyidik Ditreskrimsus menjerat  Saleh Thio.

Peran

Sebelumnya diberitakan, nama M Saleh Thio disebut-sebut berperan dalam kasus SPPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011. Negara dirugikan milyaran rupiah. Tetapi aneh­nya, ia lolos dari jeratan hukum.

Kala itu, Saleh Thio menja­bat caretaker Bupati Buru Se­latan. Ia dilantik oleh Guber­nur Maluku, Karel A Ralahalu menggantikan Jusuf Latucon­sina pada 16 September 2010.

Thio yang kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku bebe­rapa kali bolak balik Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua untuk menjalani pemeriksaan.

Sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), Thio dinilai bertanggung jawab atas ka­sus SPPD fiktif tersebut. Di tahun 2011, Pemkab Buru Se­latan menganggarkan biaya perjala­nan dinas sebesar Rp 5.112. 419.286, yang terdiri dari ang­garan perjalanan dalam daerah Rp 1.784.029.286 dan anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 3.328.390.000.

Namun setelah dilakukan perubahan anggaran, maka biaya perjalanan dinas terse­but meningkat menjadi Rp 7.169.706.306. Tetapi angga­ran yang terserap hanya Rp 4.720.250.000.

Untuk menghabiskan ang­ga­ran Rp 7.169.706.306 itu, maka dibuatlah perjalanan di­nas fiktif.  Laporan pertang­gung­jawaban kemudian dire­kayasa, dibuat seolah-seolah perjalanan dinas yang dilaku­kan menghabiskan anggaran sebesar Rp 7.169.706.306.

Tak jelas mengapa Saleh Thio tak dijerat oleh Ditres­krimsus yang saat itu dipimpin Kombes Sulistyono. Padahal perannya sebagai KPA sudah diungkap oleh puluhan saksi yang diperiksa oleh penyidik.

“Kala itu dia beberapa kali diperiksa, tetapi tiba-tiba diam, tak jelas hasilnya,” kata sum­ber di Pemkab Buru Selatan, saat berbincang-bincang de­ngan Siwalima, Sabtu (7/4).

Ketika itu, sempat beredar informasi kalau Saleh Thio menggunakan orang-orang dekatnya untuk mendekati penyidik Ditreskrimsus dan pimpinan Polda Maluku agar bisa selamat dari jeratan hukum. “Beredar informasi seperti itu. Tetapi yang jelas kan, dia tidak dijerat,” ujarnya.

Sumber itu, meminta Ditres­krimsus Polda Maluku untuk kembali mengusut dugaan  keterlibatan Saleh Thio dalam kasus yang merugikan Rp 1.386.225.000.000 itu.

 Jerat

Abubakar Masbait alias Buba adalah yang kala itu menjabat  Sekda Buru Selatan adalah orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka.

Ia lalu divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon. Selain itu, ia juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan serta membayar uang peng­ganti sebesar Rp 270 juta subsider satu tahun penjara.

Vonis yang dijatuhkan ma­jelis hakim yang diketuai Sam­sidar Nawawi, didampingi Jenny Tulak dan  Jefry Jefta Sinaga lebih rendah dari tun­tutan JPU Kejati Maluku, yang menuntut Masbait tujuh tahun penjara, membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 1.135.736. 000 subsider 3,6 tahun penjara..

Terdakwa dinyatakan ter­bukti bersalah melanggar pa­sal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2011 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disaat Masbait sementara menjalani sidang, penyidik Direskrimsus menetapkan lagi dua tersangka baru yaitu Hatija Atamimy dan Said Behuku selaku mantan bendahara. 

“Kalau polisi objektif, caretaker bupati juga harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sebagai KPA, kok dia bisa lolos dari jeratan hukum. Ini yang tidak adil,” tandas sumber itu.

Balik ke Jaksa

Sementara berkas Hatija Ata­mimy dan Said Behuku sudah dikembalikan ke JPU Ke­jati Maluku setelah dilengkapi oleh penyidik Ditreskrimsus.

“Untuk berkas kedua ter­sangka kasus SPPD fiktif ini sudah dikembalikan berkasnya ke JPU setelah penyidik me­neliti berkasnya,” jelas Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat kepada Si­walima, Minggu (8/4).

Enggan

Sementara Saleh Thio saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (10/4) enggan berkomentar soal dugaan keterlibatannya dalam kasus SPPD fiktif di Buru Selatan tahun 2011.

“Jangan tanya saya soal ka­sus ini,” ujarnya singkat, sam­bil mematikan telepon selu­lernya.

Klaim tak Terlibat

Mantan caretaker Bupati Buru Selatan, Saleh Thio meng­klaim dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2011 senilai Rp. Rp. 1.386. 225.000.000. 

Melalui kuasa hukumnya, Fahri Bachmid mengatakan, sejak awal perkara ini mulai di­tangani oleh penyidik Ditres­krimsus Polda Maluku tahun 2015 lalu, Thio diperiksa se­bagai saksi, sehingga segala dinamika hukum maupun fakta-fakta serta alat bukti sudah terungkap.

“Kami yang mendampingi proses pemeriksaan beliau pada saat diperiksa di Rekrim­sus dan kami pun telah mela­kukan telaah yang mendalam berdasarkan fakta-fakta  hu­kum sepanjang berkaitan de­ngan proses penanganan per­kara tersebut pada saat itu,” ungkap Bachmid, dalam rilis­nya yang diterima Siwalima, Kamis (12/4) malam.

Ia menilai, penyidik Ditres­krimsus telah bekerja secara profesional dan kredibel dalam menangani kasus ini.

“Perlu kami luruskan bahwa caretaker Bupati Bursel M. Saleh Thio pada tahun 2011, bukan berkedudukan sebagai KPA, karena yang bertindak sebagai KPA adalah Sekda Buba Masbait, sehingga dari sisi tugas dan tanggung ja­wab hukum sesuai Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang peng­adaan barang dan jasa peme­rintah secara teknis adalah Sekda dan bukan caretaker bupati,” jelasnya.

Secara hukum kata Bach­mid, caretaker tidak mengurus hal-hal teknis keuangan, apa­lagi mengurus SPPD. Itu ada­lah urusan KPA, karena caretaker urusannya adalah ke­bijakan umum pemerintahan.

“Setelah perkara itu sampai kepengadilan Tipikor Ambon, maka telah dilakukan serang­kaian proses pemeriksaan per­adilan dengan diuji secara mendalam, sehingga perkara ini telah terkonfirmasi secara hukum, dan telah ada putusan hukum yang mempunyai ke­kuatan hukum tetap, sebab KPA yang juga adalah Sekda Bursel telah divonis bersalah dengan ancaman pidana 5 tahun penjara,” katanya.

Menurutnya, dalam pertim­bangan hukum hakim Tipikor Ambon yang mengadili perka­ra tersebut, tidak sama sekali menyebut keterlibatan M. Sa­leh Thio dalam perkara itu.

“Berdasarkan putusan hu­kum yang telah berkekuatan hukum tetap maka kami nya­takan klien kami bersih dari segala persangkaan hukum untuk perkara SPPD fiktif, beliau “clear and clean” un­tuk perkara tersebut,” tegasnya. (S-27/S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon